Pamer Kemewahan, Pengacara Setnov Akan Diperiksa Dirjen Pajak

Senin, 27 November 2017 - 15:10 WIB
Pamer Kemewahan, Pengacara...
Pamer Kemewahan, Pengacara Setnov Akan Diperiksa Dirjen Pajak
A A A
JAKARTA - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi mengaku akan melakukan pemeriksaan terhadap Pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi yang dikabarkan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Isu ini merebak setelah pengacara anyar tersebut memamerkan kemewahannya dalam sebuah wawancara dengan presenter Najwa Shihab. Dalam wawancara tersebut, Frederich mengaku bahwa dirinya sangat menyukai kemewahan.

Menanggapi hal tersebut, Ken menegaskan hingga saat ini pihaknya masih meneliti lebih jauh mengenai kabar tersebut. Jika memang terbukti tak memiliki NPWP, maka Ditjen Pajak akan melakukan pemeriksaan dan penyidikan.

"Masih kita teliti (kabar Pengacara Setnov tidak punya NPWP), biasa kalau enggak punya NPWP kita lakukan pemeriksaan dan penyidikan," tuturnya, Jakarta, Senin (27/11/2017).

Bahkan, Ken menyatakan bahwa pihaknya tidak perlu mengirimkan surat terlebih dahulu kepada yang bersangkutan, jika memang kabar tersebut benar adanya.

"Enggak usah dikirim surat, ya sudah jelas ngapain kirim surat, kelamaan. Sesuai prosedurnya kalau enggak punya NPWP ya langsung di periksa. Setiap orang punya penghasilan kalau enggak punya NPWP, artinya yang penghasilannya di atas PTKP," imbuh dia.

Seperti diketahui, Fredrich Yunadi mengaku bisa menghabiskan uang Rp3 miliar hingga Rp5 miliar jika melancong ke luar negeri. Tak ayal, netizen pun mempertanyakan kepatuhan pajak dari pengacara kontroversial tersebut.

"Saya suka mewah. Saya kalau ke luar negeri sekali pergi itu minimum saya spend Rp3 M, Rp5 M. Yang sekarang tas Hermes yang harganya Rp1 M juga saya beli. Saya suka kemewahan," ucapnya dalam wawancara tersebut seperti dikutip SINDOnews di Jakarta, hari ini.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Ditjen Pajak Ungkap...
Ditjen Pajak Ungkap 59,3 Juta Wajib Pajak Sudah Padankan NIK Menjadi NPWP
Korupsi Ditjen Pajak,...
Korupsi Ditjen Pajak, Menkeu Bebas Tugaskan Pejabat Ditjen Pajak
Tiba di KPK, Kepala...
Tiba di KPK, Kepala Kantor Pajak Madya Jaktim Wahono Saputro Bungkam
Kasus Suap Pajak, Ditjen...
Kasus Suap Pajak, Ditjen Imigrasi Cegah 2 ASN Ditjen Pajak
Kanwil DJP Sulselbartra...
Kanwil DJP Sulselbartra Masifkan Kampanye Simpatik PPS
20 Tahun Tak Pernah...
20 Tahun Tak Pernah Naik, Bea Meterai Jadi 10 Ribu
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
7 jam yang lalu
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
7 jam yang lalu
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
8 jam yang lalu
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
8 jam yang lalu
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
9 jam yang lalu
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
9 jam yang lalu
Infografis
Negara NATO Ini Klaim...
Negara NATO Ini Klaim akan Diinvasi Rusia dalam Beberapa Tahun
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved