BBM Jenis Premium Hilang di SPBU, Ini Tanggapan Komisi VII DPR
BBM Jenis Premium Hilang di SPBU, Ini Tanggapan Komisi VII DPR
A
A
A
PADANGSIDIMPUAN - Komisi VII DPR meminta Pertamina agar mau bertanggung jawab atas hilangnya Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di sejumlah daerah, seperti di Sumatra Utara.
Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu mengatakan, secara nasional pada 2017, Pertamina mempunyai kewajiban alokasi kuota Premium kepada masyarakat sebanyak 12,5 miliar liter. Namun, hingga saat ini, realisasi kuota hanya 6 miliar liter. Artinya, selisih harga antara Premium dan Pertalite sebesar Rp1.000 dengan Pertalite, maka Pertamina menumpuk hak rakyat lebih kurang Rp6 triliun. Hal ini membuat Komisi VII mengindikasikan Pertamina sengaja tidak menjual BBM jenis premium.
"Jadi, wajar saja kalau Pertamina ini dibilang rampas uang rakyat, karena ada Rp6 triliun lagi uang masyarakat yang tidak disalurkan melalui pemenuhan kuota Premium secara nasional," ujarnya kepada SINDOnews ketika ditemui di Padangsidimpuan, Jumat (1/12/2017).
Khusus untuk Sumatra Utara (Sumut), kuota penyaluran BBM jenis premium pada 2017 sebanyak 1,68 miliar liter, namun realisasi hanya 492 juta liter. Sehingga apabila dihitung kerugian masyarakat Sumut akibat ulah dari Pertamina lebih kurang Rp1 triliun.
Lebih lanjut dia mengatakan, apabila mengacu ke Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191/2014, maka ada tiga kategori BBM yaitu, BBM tertentu. BBM jenis ini adalah minyak tanah, solar dan merupakan subsidi dari pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, jenis khusus penugasan, BBM jenis ini termasuk Premium dan BBM umum, jenisnya Pertamax dan Pertalite. Untuk jenis pertama dan kedua, pemerintah wajib menyediakan dan menyalurkan BBM tersebut kepada masyarakat.
Selama ini, menurut pengakuan Pertamina bahwa mereka tidak wajib lagi menyediakan BBM jenis premium kepada masyarakat. Namun ternyata, pengakuan itu berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi saat ini. "Jangan bohongi pemerintah dan rakyat, katanya tidak perlu lagi menyediakan BBM Premium tapi kenyataannya berbanding terbalik," tandasnya.
Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu mengatakan, secara nasional pada 2017, Pertamina mempunyai kewajiban alokasi kuota Premium kepada masyarakat sebanyak 12,5 miliar liter. Namun, hingga saat ini, realisasi kuota hanya 6 miliar liter. Artinya, selisih harga antara Premium dan Pertalite sebesar Rp1.000 dengan Pertalite, maka Pertamina menumpuk hak rakyat lebih kurang Rp6 triliun. Hal ini membuat Komisi VII mengindikasikan Pertamina sengaja tidak menjual BBM jenis premium.
"Jadi, wajar saja kalau Pertamina ini dibilang rampas uang rakyat, karena ada Rp6 triliun lagi uang masyarakat yang tidak disalurkan melalui pemenuhan kuota Premium secara nasional," ujarnya kepada SINDOnews ketika ditemui di Padangsidimpuan, Jumat (1/12/2017).
Khusus untuk Sumatra Utara (Sumut), kuota penyaluran BBM jenis premium pada 2017 sebanyak 1,68 miliar liter, namun realisasi hanya 492 juta liter. Sehingga apabila dihitung kerugian masyarakat Sumut akibat ulah dari Pertamina lebih kurang Rp1 triliun.
Lebih lanjut dia mengatakan, apabila mengacu ke Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191/2014, maka ada tiga kategori BBM yaitu, BBM tertentu. BBM jenis ini adalah minyak tanah, solar dan merupakan subsidi dari pemerintah kepada masyarakat. Selanjutnya, jenis khusus penugasan, BBM jenis ini termasuk Premium dan BBM umum, jenisnya Pertamax dan Pertalite. Untuk jenis pertama dan kedua, pemerintah wajib menyediakan dan menyalurkan BBM tersebut kepada masyarakat.
Selama ini, menurut pengakuan Pertamina bahwa mereka tidak wajib lagi menyediakan BBM jenis premium kepada masyarakat. Namun ternyata, pengakuan itu berbanding terbalik dengan kondisi yang terjadi saat ini. "Jangan bohongi pemerintah dan rakyat, katanya tidak perlu lagi menyediakan BBM Premium tapi kenyataannya berbanding terbalik," tandasnya.
(ven)
Explore More