Pengusaha Harap Penyerapan APBD 2018 Tepat Waktu

JAKARTA - Pelaku usaha menyambut baik pengesahan RAPBD DKI Jakarta 2018 pada sidang DPRD DKI Jakarta pada Kamis (30/11/2017). Selanjutnya RAPBD tersebut akan digodok di Kemendagri untuk mendapat persetujuan. Wakil Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengharapkan proses persetujuan dari Kemendagri tidak berlarut-larut sehingga pertengahan atau pekan ketiga Desember sudah dapat disahkan menjadi APBD tahun 2018.

Penyerapan APBD DKI Jakarta 2018 yang tepat waktu, yang diharapkan sekitar medio Januari atau awal Februari 2018, membuat para SKPD bisa mempersiapkan administrasi penyerapan, termasuk sistem di E-Katalog dan ULP Pengadaan barang dan jasa.

Dan lanjut Sarman, Gubernur dan Wagub bila perlu membuat time schedule target penyerapan di masing-masing SKPD sehingga tidak ada kepala SKPD yang sengaja mengulur-ulur penyerapan sampai waktunya mepet. Mengenai proses penyerapan bisa menjadi salah satu tugas TGUPP, yaitu mengadakan monitoring ke masing-masing SKPD akan penyerapan anggaran.

"Penyerapan APBD ini sangat penting dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jakarta, dapat membuka lapangan kerja baru, meningkatkan kegairahan ekonomi di tengah perlambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kepercayaan investor dan menyemangati lahirnya pelaku usaha baru," ujarnya kepada SINDOnews, Senin (4/12/2017).

Dalam tiga tahun terakhir, penyerapan APBD DKI Jakarta sangan rendah sehingga berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Jakarta. Tahun 2014, penyerapan APBD hanya 50% dari total pagu anggaran Rp72 triliun. Tahun 2015 mencapai 66,18% atau sekitar Rp40 triliun dari total nilai APBD DKI 2015 sebesar Rp73,8 triliun. Dan tahun 2016 sebesar 87% dari total anggaran Rp67,1 triliun.

Sedangkan penyerapan anggaran tahun 2017, diperkirakan hanya sebesar 80%. Belanja pemerintah DKI Jakarta menjadi salah satu stimulan untuk menggerakkan berbagai sektor perdagangan dan industri serta jasa.

"Kita berharap agar penyerapan APBD 2018 mencapai 95% dari total anggaran Rp77 triliun, sehingga SILPA tidak terlalu banyak akan tetapi dapat berputar dalam perdagangan dan bisnis di Jakarta. Dan hal ini perlu komitmen kuat dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta," pungkas Sarman.