Terkesan Eksklusif, LPDB-KUMKM Tahun Depan Bakal Lebih Terbuka
Terkesan Eksklusif, LPDB-KUMKM Tahun Depan Bakal Lebih Terbuka
A
A
A
SURABAYA - Lembaga Pengelola Dana Bergulir- Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) akan tampil dengan paradigma baru mulai 2018 terkait dengan pengelolaan dana bergulir. Sebagai satuan kerja Kemenkop dan UKM dibidang pembiayaan yang mengelola dana bergulir untuk perkuatan permodalan bagi Koperasi dan UMKM, perubahan tahun depan demi fraud tidak lagi terjadi.
"Jika sebelumnya LPDB terkesan eksklusif dan sulit diakses, maka mulai 2018 LPDB bersifat inklusif, artinya LPDB terbuka dalam menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga pemerintah lainnya, lembaga penjaminan, asosiasi, maupun perusahaan FinTech dalam membuka akses dan layanan sumber pembiayaan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia," tegas Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo dalam Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) bidang Koperasi dan UKM, Jumat (15/12/2017).
Sedang dalam rangka optimalisasi dan efisiensi pelayanan terhadap mitra, LPDB akan memberikan akses dan pengembangan pada sistem-sistem berbasis Financial Technology. "Rencananya kami akan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan FinTech seperti Amartha, TaniHub, TaniFund. Namun untuk permohonan dana melalui manual juga akan kami terima," ujarnya dalam keterangan resmi.
Braman Setyo juga menambahkan, apabila pada tahun 2018 nanti LPDB menekankan pada trisukses, yaitu sukses penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian. "Ketiganya harus serempak, tidak bisa kalau sukses penyaluran dan pemanfaatan, namun gagal dalam pengembalian. Itu sama aja bohong. Intinya dengan paradigma baru ini, saya tak ingin ada satu rupiah pun terjadi fraud, meski demikian pintu LPDB saya buka seluas-luasnya," tegas dia.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, mulai 2018 akan dikucurkan pembiayaan untuk Wirausaha Pemula (WP) dengan plafon pinjaman maksimum Rp50 juta. Mengenai kinerja LPDB selama ini, diterangkan selama 2006 sampai Agustus 2017 sudah merangkul 4.300 mitra dengan dana tersalur Rp8,4 triliun. Sementara sisa outstanding dana LPDB sampai Agustus 2017 masih sebesar Rp1,2 triliun.
Artinya, dari yang berputar di mitra yang sampai pada 2017 sebesar Rp2 triliun, baru Rp800 miliar yang sudah kembali ke LPDB, sisanya atau Rp1,2 triliun masih berputar/revolving. "Ini yang saya minta dinas-dinas untuk proaktif mendatangi mitra, apa ada kesulitan atau yang lain," pinta Braman.
Sepanjang 2006- Agustus 2017 jumlah UMKM tercatat sebanyak 1.014.000 dengan jumlah tenaga kerja 1.837.000 orang. "Setelah saya dilantik memang ada ada dua permasalahan yang harus diselesaikan yaitu membereskan pembukuan dimasa sebelum saya, dan bagaimana mengembangkan LPDB ke depannya," paparnya
Mengenai alokasi 2018, Ia menjelaskan, LPDB menyiapkan dana sebesar Rp1,2 triliun. Dari jumlah itu sebanyak Rp480 miliar atau 40% dialokasikan untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Rp360 miliar atau 30% untuk UMKM termasuk di antaranya Rp100 miliar untuk Wirausaha, Rp120 miliar atau 10% untuk Koperasi Sektor Riil dan Rp240 miliar bagi LKB/LKBB.
"Untuk menyaring mitra, maka Jamkrida dan Jamkrindo akan menjadi ujung tombak, yang menganalisa kelayakan kredit di awal, kita juga merangkul Biro Kredit Pefindo, yang akan menjadi semacam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia, bagi LPDB," ungkap dia.
Rencananya akan memperluas jangkauan pelayanan dengan menempatkan pegawainya di dinas koperasi provinsi, sebagai unit layanan perpanjangan tangan LPDB, yang semua biayanya akan ditanggung LPDB.
"Jika sebelumnya LPDB terkesan eksklusif dan sulit diakses, maka mulai 2018 LPDB bersifat inklusif, artinya LPDB terbuka dalam menjalin kerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM, lembaga pemerintah lainnya, lembaga penjaminan, asosiasi, maupun perusahaan FinTech dalam membuka akses dan layanan sumber pembiayaan koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia," tegas Dirut LPDB-KUMKM Braman Setyo dalam Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) bidang Koperasi dan UKM, Jumat (15/12/2017).
Sedang dalam rangka optimalisasi dan efisiensi pelayanan terhadap mitra, LPDB akan memberikan akses dan pengembangan pada sistem-sistem berbasis Financial Technology. "Rencananya kami akan bekerja sama dengan sejumlah perusahaan FinTech seperti Amartha, TaniHub, TaniFund. Namun untuk permohonan dana melalui manual juga akan kami terima," ujarnya dalam keterangan resmi.
Braman Setyo juga menambahkan, apabila pada tahun 2018 nanti LPDB menekankan pada trisukses, yaitu sukses penyaluran, pemanfaatan, dan pengembalian. "Ketiganya harus serempak, tidak bisa kalau sukses penyaluran dan pemanfaatan, namun gagal dalam pengembalian. Itu sama aja bohong. Intinya dengan paradigma baru ini, saya tak ingin ada satu rupiah pun terjadi fraud, meski demikian pintu LPDB saya buka seluas-luasnya," tegas dia.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, mulai 2018 akan dikucurkan pembiayaan untuk Wirausaha Pemula (WP) dengan plafon pinjaman maksimum Rp50 juta. Mengenai kinerja LPDB selama ini, diterangkan selama 2006 sampai Agustus 2017 sudah merangkul 4.300 mitra dengan dana tersalur Rp8,4 triliun. Sementara sisa outstanding dana LPDB sampai Agustus 2017 masih sebesar Rp1,2 triliun.
Artinya, dari yang berputar di mitra yang sampai pada 2017 sebesar Rp2 triliun, baru Rp800 miliar yang sudah kembali ke LPDB, sisanya atau Rp1,2 triliun masih berputar/revolving. "Ini yang saya minta dinas-dinas untuk proaktif mendatangi mitra, apa ada kesulitan atau yang lain," pinta Braman.
Sepanjang 2006- Agustus 2017 jumlah UMKM tercatat sebanyak 1.014.000 dengan jumlah tenaga kerja 1.837.000 orang. "Setelah saya dilantik memang ada ada dua permasalahan yang harus diselesaikan yaitu membereskan pembukuan dimasa sebelum saya, dan bagaimana mengembangkan LPDB ke depannya," paparnya
Mengenai alokasi 2018, Ia menjelaskan, LPDB menyiapkan dana sebesar Rp1,2 triliun. Dari jumlah itu sebanyak Rp480 miliar atau 40% dialokasikan untuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Rp360 miliar atau 30% untuk UMKM termasuk di antaranya Rp100 miliar untuk Wirausaha, Rp120 miliar atau 10% untuk Koperasi Sektor Riil dan Rp240 miliar bagi LKB/LKBB.
"Untuk menyaring mitra, maka Jamkrida dan Jamkrindo akan menjadi ujung tombak, yang menganalisa kelayakan kredit di awal, kita juga merangkul Biro Kredit Pefindo, yang akan menjadi semacam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia, bagi LPDB," ungkap dia.
Rencananya akan memperluas jangkauan pelayanan dengan menempatkan pegawainya di dinas koperasi provinsi, sebagai unit layanan perpanjangan tangan LPDB, yang semua biayanya akan ditanggung LPDB.
(akr)
Explore More