Ini Enam Jurus untuk Pengembangan Ekonomi Banten
A
A
A
SERANG - Bank Indonesia (BI) mendorong pengembangan ekonomi daerah Provinsi Banten melalui peningkatan dan pemerataan infrastruktur. Terdapat dua kunci pertumbuhan ekonomi, yakni mendorong pemenuhan berbagai faktor pendukung pertumbuhan (enabler), khususnya infrastruktur, dan mengembangkan sektor ekonomi potensial yang berdaya saing tinggi.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi mengatakan, kedua elemen tersebut dipercaya dapat mengatasi isu jebakan kelas menengah (middle income trap) dan berbagai persoalan krusial lain dalam perekonomian Indonesia.
"Hal tersebut juga menjadi syarat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Banten," kata Rosmaya saat konferensi pers Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Banten di Serang, Banten, Kamis (21/12/2017).
Namun, saat ini Banten masih menghadapi tantangan seperti tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Menurut Rosmaya, tingkat pengangguran Banten ranking kedua setelah Maluku.
Maka dari itu, BI bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menginisiasi Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Banten guna menjaga dan memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Rapat yang dihadiri pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Badan Urusan Logistik, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta sejumlah bupati dan wali kota Provinsi Banten tersebut menghasilkan enam jurus.
Pertama, mendorong kerja sama pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pedesaan berupa penyediaan tenaga listrik, sarana dan prasarana fasilitas umum sosial, antara lain sekolah, rumah sakit, penyediaan air bersih, dan MCK kawasan pedesaan dan daerah wisata. Kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung tumbuhnya sektor ekonomi potensial.
Ketiga, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial sebagai sumber pertumbuhan baru sesuai karakteristik daerah. Menurutnya, Banten bagian utara perlu fokus untuk terus memperkuat sektor industri baja, petrokimia, tekstil, alas kaki, dan agroindustri sawit yang saat ini menjadi industri strategis dan kompetitif nasional.
Sementara di Banten bagian selatan, pengembangan sektor potensial diutamakan pada pengembangan pertanian padi, jagung, dan kelapa, serta industri pendukungnya seperti cold storage, pengolahan, pengemasan dan distribusi.
"Khusus untuk pengembangan komoditas kelapa, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman oleh Bank Indonesia untuk Program Kemandirian Ekonomi Pesantren sebagai salah upaya peningkatan kapasitas kelompok masyarakat di Banten," paparnya.
Keempat, mendorong pengembangan sektor pariwisata di Banten dengan cara pengembangan destinasi desa wisata berbasis pertanian (agrowisata) dan geopark, serta wisata bahari yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru serta penguatan daya tarik daerah wisata melalui atraksi budaya dan aset budaya, seperti Dewi Tanjung Lesung dan Sangiang Sira. Lalu kelima, mendorong pengembangan sektor pertanian dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian.
Kemudian keenam, dalam rangka mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi, perlu memperkuat sisi hukum dan regulasi untuk menciptakan kepastian usaha, sehingga dapat menjaga tingkat investasi di Banten.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Rosmaya Hadi mengatakan, kedua elemen tersebut dipercaya dapat mengatasi isu jebakan kelas menengah (middle income trap) dan berbagai persoalan krusial lain dalam perekonomian Indonesia.
"Hal tersebut juga menjadi syarat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Banten," kata Rosmaya saat konferensi pers Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Banten di Serang, Banten, Kamis (21/12/2017).
Namun, saat ini Banten masih menghadapi tantangan seperti tingginya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Menurut Rosmaya, tingkat pengangguran Banten ranking kedua setelah Maluku.
Maka dari itu, BI bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menginisiasi Rapat Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah Provinsi Banten guna menjaga dan memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Rapat yang dihadiri pejabat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Badan Urusan Logistik, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, serta sejumlah bupati dan wali kota Provinsi Banten tersebut menghasilkan enam jurus.
Pertama, mendorong kerja sama pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar pedesaan berupa penyediaan tenaga listrik, sarana dan prasarana fasilitas umum sosial, antara lain sekolah, rumah sakit, penyediaan air bersih, dan MCK kawasan pedesaan dan daerah wisata. Kedua, mempercepat pembangunan infrastruktur yang mendukung tumbuhnya sektor ekonomi potensial.
Ketiga, mendorong berkembangnya sektor ekonomi potensial sebagai sumber pertumbuhan baru sesuai karakteristik daerah. Menurutnya, Banten bagian utara perlu fokus untuk terus memperkuat sektor industri baja, petrokimia, tekstil, alas kaki, dan agroindustri sawit yang saat ini menjadi industri strategis dan kompetitif nasional.
Sementara di Banten bagian selatan, pengembangan sektor potensial diutamakan pada pengembangan pertanian padi, jagung, dan kelapa, serta industri pendukungnya seperti cold storage, pengolahan, pengemasan dan distribusi.
"Khusus untuk pengembangan komoditas kelapa, telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman oleh Bank Indonesia untuk Program Kemandirian Ekonomi Pesantren sebagai salah upaya peningkatan kapasitas kelompok masyarakat di Banten," paparnya.
Keempat, mendorong pengembangan sektor pariwisata di Banten dengan cara pengembangan destinasi desa wisata berbasis pertanian (agrowisata) dan geopark, serta wisata bahari yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru serta penguatan daya tarik daerah wisata melalui atraksi budaya dan aset budaya, seperti Dewi Tanjung Lesung dan Sangiang Sira. Lalu kelima, mendorong pengembangan sektor pertanian dengan fokus pada upaya untuk meningkatkan nilai tambah hasil produk pertanian.
Kemudian keenam, dalam rangka mendorong berkembangnya sektor industri berdaya saing tinggi, perlu memperkuat sisi hukum dan regulasi untuk menciptakan kepastian usaha, sehingga dapat menjaga tingkat investasi di Banten.
(ven)