Mayoritas Koperasi di Daerah Ini Tidak Sehat
Kamis, 28 Desember 2017 - 14:47 WIB
Mayoritas Koperasi di Daerah Ini Tidak Sehat
A
A
A
SLEMAN - Jumlah koperasi di Sleman, Yogyakarta, yang kondisinya tidak sehat masih cukup banyak. Terbukti dari 145 koperasi yang dinilai Pemkab setempat, hanya 18 atau 12,4% koperasi yang kondisinya sehat, sisanya 127 atau 87,6% kurang sehat dan sedang dalam pengawasan.
Bahkan, jumlah ini masih bisa bertambah, sebab belum semua koperasi yang ada di Sleman dinilai. Untuk itu, berbagai upaya terus dilakukan Pemkab Sleman guna meningkatkan kualitas manajemen koperasi, baik dengan pendampingan maupun merehabilitasinya.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sleman, Pustopo mengakui hal tersebut. Untuk penyebabnya sendiri bermacam-macam, di antaranya tidak memiliki komitmen, dan tujuan yang jelas ketika dibangun.
Bisa saja, lanjut dia, koperasi tersebut dibangun hanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah serta kepentingan pengurusnya. Selain itu, minimnya modal juga menyebabkan kondisi koperasi menjadi tidak sehat.
Dengan modal minim, selain koperasi tidak dapat berkembang, tentunya juga belum mampu memberikan kepuasan terhadap anggota dan nasabahnya.
"Penyebab lainnya, koperasi belum memiliki SDM berkualitas. Pdahal itu sangat penting, terutama dalam pengelolaan manajemen koperasi itu," kata Pustopo saat penyerahan sertifikat kesehatan Koperasi di unit I Pemkab Sleman, Yogyakarta, Kamis (28/12/2017).
Menurutnya, koperasi ini memiliki peran sangat penting. Selain sebagai soko guru perekonomian, juga lantaran di Sleman mayoritas usaha masih berbentuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sementara UMKM banyak yang dihidupi oleh koperasi.
"Karena itu, bagi koperasi yang telah menerima sertifikat diharapkan segera mengevaluasi, terutama kurangnya pengembangan dan meningkatkan kualitas," harapnya.
Pustopo menuturkan, untuk penilain koperasi, ada beberapa kriteria yang digunakan, yaitu permodalan, produktivitas, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian, jati diri koperasi dan kepatuhan prinsip syariah (khusus koperasi syariah).
Menanggapi banyaknya koperasi yang tidak sehat, wakil ketua DPRD Sleman Inoki Azmi Purnomo mengatakan, pengurus, pengawas, penasihat dan anggota koperasi yang solid diperlukan untuk membangun koperasi yang sehat dan berhasil.
Selain itu, dibutuhkan pelayanan yang memuaskan terhadap seluruh kebutuhan anggota. "Manajemen harus menerapkan sistem kerja yang terbuka dan transparan," imbuhnya.
Inoki menambahkan, untuk mewujudkan koperasi yang sehat dan berhasil, juga dibutuhkan inovasi dalam pengembangan usaha. Tanpa adanya inovasi, pengembangan koperasi akan mengalami kemandekan.
"Ditambah lagi, program keanggotaan yang menitikberatkan pada upaya perlindungan usaha perlu diupayakan oleh koperasi agar bisa menimbulkan daya tarik," tutur dia.
Bahkan, jumlah ini masih bisa bertambah, sebab belum semua koperasi yang ada di Sleman dinilai. Untuk itu, berbagai upaya terus dilakukan Pemkab Sleman guna meningkatkan kualitas manajemen koperasi, baik dengan pendampingan maupun merehabilitasinya.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Sleman, Pustopo mengakui hal tersebut. Untuk penyebabnya sendiri bermacam-macam, di antaranya tidak memiliki komitmen, dan tujuan yang jelas ketika dibangun.
Bisa saja, lanjut dia, koperasi tersebut dibangun hanya untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah serta kepentingan pengurusnya. Selain itu, minimnya modal juga menyebabkan kondisi koperasi menjadi tidak sehat.
Dengan modal minim, selain koperasi tidak dapat berkembang, tentunya juga belum mampu memberikan kepuasan terhadap anggota dan nasabahnya.
"Penyebab lainnya, koperasi belum memiliki SDM berkualitas. Pdahal itu sangat penting, terutama dalam pengelolaan manajemen koperasi itu," kata Pustopo saat penyerahan sertifikat kesehatan Koperasi di unit I Pemkab Sleman, Yogyakarta, Kamis (28/12/2017).
Menurutnya, koperasi ini memiliki peran sangat penting. Selain sebagai soko guru perekonomian, juga lantaran di Sleman mayoritas usaha masih berbentuk usaha mikro kecil menengah (UMKM). Sementara UMKM banyak yang dihidupi oleh koperasi.
"Karena itu, bagi koperasi yang telah menerima sertifikat diharapkan segera mengevaluasi, terutama kurangnya pengembangan dan meningkatkan kualitas," harapnya.
Pustopo menuturkan, untuk penilain koperasi, ada beberapa kriteria yang digunakan, yaitu permodalan, produktivitas, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian, jati diri koperasi dan kepatuhan prinsip syariah (khusus koperasi syariah).
Menanggapi banyaknya koperasi yang tidak sehat, wakil ketua DPRD Sleman Inoki Azmi Purnomo mengatakan, pengurus, pengawas, penasihat dan anggota koperasi yang solid diperlukan untuk membangun koperasi yang sehat dan berhasil.
Selain itu, dibutuhkan pelayanan yang memuaskan terhadap seluruh kebutuhan anggota. "Manajemen harus menerapkan sistem kerja yang terbuka dan transparan," imbuhnya.
Inoki menambahkan, untuk mewujudkan koperasi yang sehat dan berhasil, juga dibutuhkan inovasi dalam pengembangan usaha. Tanpa adanya inovasi, pengembangan koperasi akan mengalami kemandekan.
"Ditambah lagi, program keanggotaan yang menitikberatkan pada upaya perlindungan usaha perlu diupayakan oleh koperasi agar bisa menimbulkan daya tarik," tutur dia.
(izz)
Lihat Juga :
