Menteri BUMN Diminta Jaga Status Operating Company Semen Padang
Selasa, 02 Januari 2018 - 15:37 WIB
Menteri BUMN Diminta Jaga Status Operating Company Semen Padang
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mendapatkan permintaan dari Ikatan Keluarga Minang untuk tetap menjaga status operating company (opco) PT Semen Padang. Hal ini lantaran diyakini oleh Ketua Harian DPP Ikatan Keluarga Minang Andre Rosiade bahwa ada upaya likuidasi Direktorat Komersial dari opco ke holding.
Lebih lanjut Ia menerangkan para jajaran direksi PT Semen Indonesia menurutnya harus memahami fungsi PT Semen Indonesia selaku strategic holding dan PT Semen Padang, PT Semen Gresik dan PT Semen Tonasa selaku operating company. "Kebijakan melikuidasi direktorat komersial dan kemudian menyusul direktorat keuangan akan menjadikan Semen Padang selaku opco hanya sebagai unit produksian tidak lagi merupakan sebuah korporasi," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/1/2018).
Sambung dia dalam surat terbukanya, mengutarakan bahwa ada pemangkasan anggaran CSR Semen Padang untuk tahun 2018, yakni di bawah anggaran tahun 2017. Terang dia hal tersebut dinilai bakal berdampak bagi masyarakat sekitar. Terang Andre, perlu diketahui bahwa bagi masyarakat Sumatera Barat dan Lubuk Kilangan, PT Semen Padang adalah satu-satunya industri besar kebanggaan mereka.
"Kebanggaan masyarakat yang lahir dan tumbuh atas peran masyarakat dan ninik mamak, melalui penyerahan tanah ulayat untuk dimanfaatkan oleh perusahaan. Tidak ada transaksi jual beli terhadap pemanfaatan tanah ulayat ini, sebagaimana PT Semen Gresik di Gresik maupun di Tuban. Jika manfaat sudah selesai, tanah kembali lagi ke masyarakat. Saat ini masyarakat Lubuk Kilangan telah menjadi resah oleh kebijakan direksi," paparnya.
Andre menambahkan wajar bagi PT Semen Padang memberikan anggaran CSR yang cukup untuk kesejahteraan masyarakat di Nagari, karena tanah diambil secara cuma-cuma, tidak dibeli diserahkan begitu saja. Pemotongan anggaran CSR ini terang dia telah melukai hati masyarakat Lubuk Kilangan. "Tanah ulayat nagari Lubuk Kilangan diserahkan ke PT Semen Padang, bukan ke PT Semen Indonesia," tegas dia.
Sementara terkait dengan kinerja Semen Indonesia, Ia menyatakan ada penurunan dimana untuk 2017 tidak sampai Rp2 triliun dibandingkan 2016 yang sekitar Rp6 triliun. Selanjutnya tambah dia ada penyusutan EBITDA menjadi 19% dibandingkan 40% tahun 2012. Kondisi pasar yang over supply dijadikan salah satu penyebab penurunan kinerja ini.
Terang dia PT Semen Indonesia dinilai lebih baik saat dipimpin oleh Dirut sebelumnya Rizkan Chandra (alm). Sampai saat ini Semen Indonesia masih menguasai market share 40%, turun dibandingkan pada 5 tahun lalu. Dalam kondisi pasar yang over supply 30% dari demand dan banyaknya pesaing baru adalah sebuah prestasi yang cukup perlu diapresiasi. "Semua ini diperoleh berkat kerja seluruh opco dibawah koordinasi PT Semen Indonesia selaku holding company selama ini," ungkapnya.
Jajaran direksi saat ini ungkap dua dengan melikuidasi direktorat komersial ke PT Semen Indonesia, menurutnya sebuah kebijakan yang dilalui tanpa kajian matang. Bahwa terang dia dikhawatirkan akan mengakibatkan penurunan kinerja PTSI dimasa yang akan datang. "Di samping itu kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat sinergi yang menjadi kekuatan PT Semen Indonesia selama ini," ujar dia.
Ditambahkan olehnya Semen Indonesia juga dinilai tidak menunjukkan keseriusan dalam menjalankan amanah pemegang saham. Sudah lebih dari tiga bulan menjabat, ujar Andre belum pernah ada kunjungan ke masing-masing opco, baik ke Padang, Pangkep maupun Tuban dan Rembang.
"Dirut belum pernah melihat dan mendengar secara langsung masalah di masing-masing opco. Masalah kekosongan manajemen di Padang yaitu Komisaris Utama yang sudah kosong selama 9 bulan ditinggal oleh Saldi Isra yang menjadi hakim MK, kekosongan Direktur Utama selama 3 bulan lebih setelah ditinggal oleh Benny Wendry dan juga Direktur Komersial PT Semen Tonasa belum juga diisi," jelas dia
Selanjutnya ada proyek Semen Indonesia di Rembang yang dibatalkan izinnya oleh MA sampai saat ini masih belum terselesaikan. "Sehingga investasi yang telah ditanamkan senilai 6 Triliun terancam akan sia-sia. Direksi tidak tahu prioritas yang harus diselesaikan. Untuk itu kami meminta agar Menteri BUMN menegur dan mengevaluasi posisi Dirut dan jajaran Direksi PT Semen Indonesia, sebelum kerugian negara lebih banyak ditimbulkan," tandasnya.
Lebih lanjut Ia menerangkan para jajaran direksi PT Semen Indonesia menurutnya harus memahami fungsi PT Semen Indonesia selaku strategic holding dan PT Semen Padang, PT Semen Gresik dan PT Semen Tonasa selaku operating company. "Kebijakan melikuidasi direktorat komersial dan kemudian menyusul direktorat keuangan akan menjadikan Semen Padang selaku opco hanya sebagai unit produksian tidak lagi merupakan sebuah korporasi," ungkapnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/1/2018).
Sambung dia dalam surat terbukanya, mengutarakan bahwa ada pemangkasan anggaran CSR Semen Padang untuk tahun 2018, yakni di bawah anggaran tahun 2017. Terang dia hal tersebut dinilai bakal berdampak bagi masyarakat sekitar. Terang Andre, perlu diketahui bahwa bagi masyarakat Sumatera Barat dan Lubuk Kilangan, PT Semen Padang adalah satu-satunya industri besar kebanggaan mereka.
"Kebanggaan masyarakat yang lahir dan tumbuh atas peran masyarakat dan ninik mamak, melalui penyerahan tanah ulayat untuk dimanfaatkan oleh perusahaan. Tidak ada transaksi jual beli terhadap pemanfaatan tanah ulayat ini, sebagaimana PT Semen Gresik di Gresik maupun di Tuban. Jika manfaat sudah selesai, tanah kembali lagi ke masyarakat. Saat ini masyarakat Lubuk Kilangan telah menjadi resah oleh kebijakan direksi," paparnya.
Andre menambahkan wajar bagi PT Semen Padang memberikan anggaran CSR yang cukup untuk kesejahteraan masyarakat di Nagari, karena tanah diambil secara cuma-cuma, tidak dibeli diserahkan begitu saja. Pemotongan anggaran CSR ini terang dia telah melukai hati masyarakat Lubuk Kilangan. "Tanah ulayat nagari Lubuk Kilangan diserahkan ke PT Semen Padang, bukan ke PT Semen Indonesia," tegas dia.
Sementara terkait dengan kinerja Semen Indonesia, Ia menyatakan ada penurunan dimana untuk 2017 tidak sampai Rp2 triliun dibandingkan 2016 yang sekitar Rp6 triliun. Selanjutnya tambah dia ada penyusutan EBITDA menjadi 19% dibandingkan 40% tahun 2012. Kondisi pasar yang over supply dijadikan salah satu penyebab penurunan kinerja ini.
Terang dia PT Semen Indonesia dinilai lebih baik saat dipimpin oleh Dirut sebelumnya Rizkan Chandra (alm). Sampai saat ini Semen Indonesia masih menguasai market share 40%, turun dibandingkan pada 5 tahun lalu. Dalam kondisi pasar yang over supply 30% dari demand dan banyaknya pesaing baru adalah sebuah prestasi yang cukup perlu diapresiasi. "Semua ini diperoleh berkat kerja seluruh opco dibawah koordinasi PT Semen Indonesia selaku holding company selama ini," ungkapnya.
Jajaran direksi saat ini ungkap dua dengan melikuidasi direktorat komersial ke PT Semen Indonesia, menurutnya sebuah kebijakan yang dilalui tanpa kajian matang. Bahwa terang dia dikhawatirkan akan mengakibatkan penurunan kinerja PTSI dimasa yang akan datang. "Di samping itu kebijakan ini tidak sejalan dengan semangat sinergi yang menjadi kekuatan PT Semen Indonesia selama ini," ujar dia.
Ditambahkan olehnya Semen Indonesia juga dinilai tidak menunjukkan keseriusan dalam menjalankan amanah pemegang saham. Sudah lebih dari tiga bulan menjabat, ujar Andre belum pernah ada kunjungan ke masing-masing opco, baik ke Padang, Pangkep maupun Tuban dan Rembang.
"Dirut belum pernah melihat dan mendengar secara langsung masalah di masing-masing opco. Masalah kekosongan manajemen di Padang yaitu Komisaris Utama yang sudah kosong selama 9 bulan ditinggal oleh Saldi Isra yang menjadi hakim MK, kekosongan Direktur Utama selama 3 bulan lebih setelah ditinggal oleh Benny Wendry dan juga Direktur Komersial PT Semen Tonasa belum juga diisi," jelas dia
Selanjutnya ada proyek Semen Indonesia di Rembang yang dibatalkan izinnya oleh MA sampai saat ini masih belum terselesaikan. "Sehingga investasi yang telah ditanamkan senilai 6 Triliun terancam akan sia-sia. Direksi tidak tahu prioritas yang harus diselesaikan. Untuk itu kami meminta agar Menteri BUMN menegur dan mengevaluasi posisi Dirut dan jajaran Direksi PT Semen Indonesia, sebelum kerugian negara lebih banyak ditimbulkan," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
