BPJS Kesehatan Target 7 Kabupaten Capai UHC di 2018
Selasa, 02 Januari 2018 - 23:08 WIB
BPJS Kesehatan Target 7 Kabupaten Capai UHC di 2018
A
A
A
SEMARANG - Sebanyak tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah ditargetkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jateng dan DIY untuk bisa mencapai universal health coverage (UHC) pada 2018 ini. Diterangkan ketujuh daerah tersebut terdiri dari empat kabupaten, yaitu Sukoharjo, Klaten, Cilacap dan Banjarnegara. Kemudian tiga kota yakni Kota Surakarta, Magelang dan Kota Pekalongan.
Deputi Direksi Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Aris Jatmiko menyebutkan, pihaknya menekankan agar tujuh kabupaten/kota di Jateng tersebut bisa mencapai UHC atau minimal 95% penduduknya mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). "Saat ini yang sudah, hanya Kota Semarang dan Yogyakarta per 1 November 2017. Rencananya tujuh kabupaten/kota akan menyusul, termasuk Provinsi Jateng," jelasnya, Selasa (2/2/2017).
"Saat ini 40 kabupaten/kota di Jateng dan DIY sudah terintegrasi program JKN-KIS, yang jumlah pesertanya mencapai 1.456.297 jiwa," sambung Aris Jatmiko dalam Public Expose bertema “Jaminan Kesehatan Semesta Sudah di Depan Mata” di Kantor BPJS Kesejatan Jateng-DIY, Semarang.
Dia menerangkan bahwa jumlah peserta JKN-KIS secara nasional telah mencapai 72,9% yang artinya masih terdapat 27,1% masyarakat yang belum mendapatkan layanan itu. Maka pihaknya berharap, sesuai rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN), jumlah peserta jaminan kesehatan minimal mencakup 95 persen pada tahun 2019.
”Hanya saja, tantangannya untuk mencapai target tersebut cukup besar dengan melihat kondisi geografis Jawa Tengah yang terdapat dataran tingginya. Seperti di wilayah Wonogiri dan Gunung Kidul, menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan untuk dapat menggandeng masyarakat yang ada di sana,” ungkap Aris.
Sehingga, harapan dia, adanya program dropbox di masing-masing kecamatan hingga aplikasi mobile JKN setidaknya bisa membantu peserta mendaftarkan kepesertaannya di wilayah tersebut. “Nanti kartunya akan kita kirim ke rumah, meskipun terkendala geografis kami akan membantu,” ujarnya.
Aris menambahkan, dukungan dan peran serta pemerintahan daerah (pemda) sangatlah strategis dan menentukan dalam mengoptimalkan program JKN-KIS. Dia menyebutkan, setidaknya ada tiga peran penting yakni memperluas cakupan kepesertaan mendorong UHC, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan.
Deputi Direksi Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, Aris Jatmiko menyebutkan, pihaknya menekankan agar tujuh kabupaten/kota di Jateng tersebut bisa mencapai UHC atau minimal 95% penduduknya mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). "Saat ini yang sudah, hanya Kota Semarang dan Yogyakarta per 1 November 2017. Rencananya tujuh kabupaten/kota akan menyusul, termasuk Provinsi Jateng," jelasnya, Selasa (2/2/2017).
"Saat ini 40 kabupaten/kota di Jateng dan DIY sudah terintegrasi program JKN-KIS, yang jumlah pesertanya mencapai 1.456.297 jiwa," sambung Aris Jatmiko dalam Public Expose bertema “Jaminan Kesehatan Semesta Sudah di Depan Mata” di Kantor BPJS Kesejatan Jateng-DIY, Semarang.
Dia menerangkan bahwa jumlah peserta JKN-KIS secara nasional telah mencapai 72,9% yang artinya masih terdapat 27,1% masyarakat yang belum mendapatkan layanan itu. Maka pihaknya berharap, sesuai rencana pembangunan jangka menengah (RPJMN), jumlah peserta jaminan kesehatan minimal mencakup 95 persen pada tahun 2019.
”Hanya saja, tantangannya untuk mencapai target tersebut cukup besar dengan melihat kondisi geografis Jawa Tengah yang terdapat dataran tingginya. Seperti di wilayah Wonogiri dan Gunung Kidul, menjadi tantangan tersendiri bagi BPJS Kesehatan untuk dapat menggandeng masyarakat yang ada di sana,” ungkap Aris.
Sehingga, harapan dia, adanya program dropbox di masing-masing kecamatan hingga aplikasi mobile JKN setidaknya bisa membantu peserta mendaftarkan kepesertaannya di wilayah tersebut. “Nanti kartunya akan kita kirim ke rumah, meskipun terkendala geografis kami akan membantu,” ujarnya.
Aris menambahkan, dukungan dan peran serta pemerintahan daerah (pemda) sangatlah strategis dan menentukan dalam mengoptimalkan program JKN-KIS. Dia menyebutkan, setidaknya ada tiga peran penting yakni memperluas cakupan kepesertaan mendorong UHC, meningkatkan kualitas pelayanan, dan peningkatan kepatuhan.
(akr)
Lihat Juga :
