DIPA Diserahkan, Jokowi Minta K/L Segera Eksekusi Program 2018
DIPA Diserahkan, Jokowi Minta K/L Segera Eksekusi Program 2018
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2018 sudah ia serahkan kepada para menteri dan pimpinan lembaga pada akhir tahun 2017 lalu. Karena itu, Presiden meminta agar seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) segera mengeksekusi program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan.
“Sekali lagi saya ingin mengulangi, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan lama yang business as usual, yang rutinitas, yang monoton itu harus kita buang,” pesan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna Awal Tahun Anggaran 2018, di Istana Negara, Jakarta.
Presiden meminta para pimpinan K/L harus menjadikan tahun 2018 itu betul-betul sebuah kerja yang dimulai sejak awal, sehingga diharapkan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan bisa dituntaskan.
Dalam arsip www.setkab.go.id tercatat DIPA untuk 86 K/L pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp847,4 triliun, dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 triliun. DIPA ini telah diserahkan oleh Presiden Jokowi kepada pimpinan K/L di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 6 Desember 2017.
Peningkatan Investasi SDM
Di sisi lain Jokowi juga menginginkan agar pemerintah memberikan perhatian pada peningkatan investasi sumber daya manusia (SDM) di tahun 2018. “Jumlah penduduk kita 250 juta, 60 persen diantaranya adalah anak-anak muda. Bonus demografi ini harus menjadi kekuatan dan peluang kita melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sudah mulai kita jalankan sejak tahun 2017,” tuturnya.
Lebih lanjut Ia menekankan, pemerintah harus terus memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja agar menjadi tenaga yang terlatih yang terampil sehingga bisa terserap semuanya oleh industri-industri. “Kita ingin keahlian, keterampilan yang diajarkan di sekolah-sekolah vokasi harus benar-benar sambung dengan dunia kerja, dengan kebutuhan industri,” ujar Jokowi.
Presiden juga meminta para menteri Kabinet Kerja agar tidak melupakan calon tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP, harus di-upgrade, diperbaiki. “Kita tingkatkan kompetensinya, misalnya melalui program pelatihan kerja, pemagangan, program sertifikasi yang juga sudah kita mulai, tetapi perlu kita perluas sesuai kebutuhan industri-industri kita,” paparnya.
“Sekali lagi saya ingin mengulangi, jangan sampai kebiasaan-kebiasaan lama yang business as usual, yang rutinitas, yang monoton itu harus kita buang,” pesan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna Awal Tahun Anggaran 2018, di Istana Negara, Jakarta.
Presiden meminta para pimpinan K/L harus menjadikan tahun 2018 itu betul-betul sebuah kerja yang dimulai sejak awal, sehingga diharapkan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan bisa dituntaskan.
Dalam arsip www.setkab.go.id tercatat DIPA untuk 86 K/L pada Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp847,4 triliun, dan transfer ke daerah dan Dana Desa sebesar Rp766,2 triliun. DIPA ini telah diserahkan oleh Presiden Jokowi kepada pimpinan K/L di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, 6 Desember 2017.
Peningkatan Investasi SDM
Di sisi lain Jokowi juga menginginkan agar pemerintah memberikan perhatian pada peningkatan investasi sumber daya manusia (SDM) di tahun 2018. “Jumlah penduduk kita 250 juta, 60 persen diantaranya adalah anak-anak muda. Bonus demografi ini harus menjadi kekuatan dan peluang kita melalui peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sudah mulai kita jalankan sejak tahun 2017,” tuturnya.
Lebih lanjut Ia menekankan, pemerintah harus terus memperbaiki piramida kualifikasi tenaga kerja agar menjadi tenaga yang terlatih yang terampil sehingga bisa terserap semuanya oleh industri-industri. “Kita ingin keahlian, keterampilan yang diajarkan di sekolah-sekolah vokasi harus benar-benar sambung dengan dunia kerja, dengan kebutuhan industri,” ujar Jokowi.
Presiden juga meminta para menteri Kabinet Kerja agar tidak melupakan calon tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP, harus di-upgrade, diperbaiki. “Kita tingkatkan kompetensinya, misalnya melalui program pelatihan kerja, pemagangan, program sertifikasi yang juga sudah kita mulai, tetapi perlu kita perluas sesuai kebutuhan industri-industri kita,” paparnya.
(akr)
Explore More