Papua Akan Kuasai Saham Freeport 10%, Darimana Uangnya?
Sabtu, 13 Januari 2018 - 00:15 WIB
Papua Akan Kuasai Saham Freeport 10%, Darimana Uangnya?
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika bersama-sama akan mendapat bagian untuk ikut menguasai divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10%. Lalu, darimana Papua memperoleh uang untuk membeli divestasi saham Freeport?
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika sepakat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PT Papua Divestasi Mandiri.
PT Papua Divestasi Mandiri ini nanti akan membeli saham Freeport dengan pendanaan yang akan diurus oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selaku Holding BUMN Tambang. "Nanti itu Inalum yang urus," ujar Lukas di Jakarta, Jumat (12/1/2018).
PT Papua Divestasi Mandiri ini, Lukas menjelaskan, memang harus dibentuk sebagai wadah penyerapan saham Freeport yang sebesar 10% dari total keseluruhan 51%. "Kita bentuk saja karena kan kita menerima hasil dari 10%, itu saja kan. Kita kan memang hanya terima," katanya.
Menurut Lukas, pembagian saham untuk Papua dari pemerintah sudah jelas, yakni sebesar 10%, masing-masing 7% untuk Kabupaten Mimika dan 3% untuk Pemerintah Provinsi Papua.
"Kita bikin saja satu BUMD, pembagian jelas, Kabupaten Mimika 7%, Provinsi Papua 3%. Kita juga ada hak-hak lain, kita ada Perda, kita harus siapkan agar kita bisa dapat hak-hak seperti pajak dan royalti," pungkasnya.
Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika sepakat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PT Papua Divestasi Mandiri.
PT Papua Divestasi Mandiri ini nanti akan membeli saham Freeport dengan pendanaan yang akan diurus oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selaku Holding BUMN Tambang. "Nanti itu Inalum yang urus," ujar Lukas di Jakarta, Jumat (12/1/2018).
PT Papua Divestasi Mandiri ini, Lukas menjelaskan, memang harus dibentuk sebagai wadah penyerapan saham Freeport yang sebesar 10% dari total keseluruhan 51%. "Kita bentuk saja karena kan kita menerima hasil dari 10%, itu saja kan. Kita kan memang hanya terima," katanya.
Menurut Lukas, pembagian saham untuk Papua dari pemerintah sudah jelas, yakni sebesar 10%, masing-masing 7% untuk Kabupaten Mimika dan 3% untuk Pemerintah Provinsi Papua.
"Kita bikin saja satu BUMD, pembagian jelas, Kabupaten Mimika 7%, Provinsi Papua 3%. Kita juga ada hak-hak lain, kita ada Perda, kita harus siapkan agar kita bisa dapat hak-hak seperti pajak dan royalti," pungkasnya.
(ven)
Lihat Juga :
