Holding BUMN Migas Diyakini Bakal Bikin PGN Tergerus

JAKARTA - Rencana holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor minyak dan gas bumi (Migas) menurut Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Tri Widodo justru bakal membuat PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) tergerus. Pasalnya Ia menilai PT Pertamina (Persero) enggan melebur Pertagas yang justru menyalahi semangat holding.

Tri memperkirakan PGN akan tergerus di bawah Pertamina yang disebut membangun dualisme usaha pada binis yang sama. "Gimana, di awal saja sudah begitu, nanti kebijakan induk holding berpotensi mengucilkan PGN dan malah merugikan PGN," jelas Tri dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa (16/1/2018).

Lebih lanjut Ia mensinyalir keengganan peleburan Pertagas kedalam PGN lantaran anak perusahaan itu tidak siap menghadapi transparansi bisini dan keuangan sebagaimana yang biasa dilakukan oleh PGN dengan 43% terdapat saham publik.

Belakangan suka ataupun tidak, direksi PGN terpasa melakukan RUPS dalam waktu dekat dan tunduk pada pemegang saham mayoritas, dalam hal ini dipegang oleh pemerintah sebesar 57%. Dimana pemerintah ingin memindahkan sahamnya dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) kepada PT Pertamina (Persero).

Berdasarkan penjelasan Menteri BUMN, Rini Soemarno yang telah disampaikan di berbagai kesempatan, tujuan pemindahan saham tersebut, atau dikenal dengan holding migas, tidak lain untuk efisiensi dan efektifitas kinerja serta memperbesar nilai aset untuk mencari sumber pinjaman modal.

Namun berbanding terbalik dengan semangat tersebut Pertagas justu tidak dileburkan ke PGN kendati nantinya sudah menjadi anak perusahaan Pertamina. Tri Widodo menyatakan sikap tersebut tidak sesuai dengan argumentasi munculnya ide holding migas itu sendiri, dimana wacana holding migas itu muncul lantaran antara PGN dan Pertagas sulit bersinergi dan menyebabkan inefisiensi.

Oleh karena itu, muncul ide holding dengan memasukkan PGN kedalam Pertamina, dan Pertagas dilebur ke PGN. Tetapi belakangan Pertamina mempertahankan keberadaan Pertagas dan menganggap 'kantong kiri dan kanan'. "Alasan holding katanya agar efisien, tapi bagaimana, kalau tidak mau anak usahanya dileburkan, inikan tidak fair. Tentu secara kinerja tetap tidak efisien dan mengingkari semangat holding," papar Tri.

Sementara Tenaga Ahli Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, pada era Rizal Ramli, yakni Abdulrachim Kresno menyoroti integritas Menteri Rini Soemarno dalam membuat kebijakannya strategis tersebut.

Menurutnya pemboikotan oleh DPR dalam kaitan kasus korupsi Pelindo II dan indikasi suap proyek Kereta Cepat, telah mencoreng integritas Rini, sehingga dia tidak yakin akan efektifitas holding jika dibentuk oleh Rini.

"Kebijakan strategis itu perlu menempatkan orang-orang yang integritasnya baik. Sementara yang membentuk holding, Buk Rini, diakan bermasalah dan dicekal DPR. Jadi, saya ragu dengan orang-orang yang akan ditempatkan oleh Rini," kata dia.