Harga Beras Medium Terus Naik, Pemkab Blitar Tak Berdaya
Harga Beras Medium Terus Naik, Pemkab Blitar Tak Berdaya
A
A
A
BLITAR - Harga beras medium di Kabupaten Blitar, Jawa Timur, sudah melampaui ketentuan harga eceran tertinggi (HET) Rp9.450 per kilogram. Di pasaran, harga jual beras medium rata rata tembus Rp10.000 per kg. Meski dimungkinkan masih akan terus merangkak naik, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, Sri Astuti menyatakan tidak bisa berbuat banyak.
"Karena ini (kenaikan harga) terjadi hampir di seluruh Indonesia," ujar Astuti, Kamis (18/1/2018). Menaikkan harga jual beras melebihi HET semata-mata memburu untung lebih besar. Astuti melihat sebagai perilaku ekonomi yang lazim terjadi. Pihaknya mengaku tidak bisa mengambil langkah tegas, yakni semisal memperingatkan atau menjatuhkan sanksi kepada para pedagang.
Aturan menteri soal penetapan harga memang sudah tertulis tegas. Namun sanksi atau hukuman kepada para pelanggar harga, kata dia, tidak bisa diterapkan. Lagi-lagi Astuti beralasan karena situasi kenaikan harga berlaku menyeluruh (nasional). "Kalau sesuai aturan, tentunya bisa diterapkan sanksi atau hukuman. Namun masalahnya situasi ini (kenaikan harga) berlaku nasional," tandasnya.
Imam warga Wonodadi, Kabupaten Blitar, berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata, semisal operasi pasar atau solusi lainnya. Dia melihat bukan kelompok petani atau kaum agraris yang diuntungkan dalam fenomena ini. Naiknya harga yang tidak terkendali lebih menguntungkan kelompok pedagang dan para tengkulak beras.
"Sebab kenaikan harga beras seringkali tidak berbanding lurus dengan kenaikan harga gabah. Dan tentu masyarakat secara umum yang merasa pemenuhan kebutuhannya semakin berat," ujarnya.
"Karena ini (kenaikan harga) terjadi hampir di seluruh Indonesia," ujar Astuti, Kamis (18/1/2018). Menaikkan harga jual beras melebihi HET semata-mata memburu untung lebih besar. Astuti melihat sebagai perilaku ekonomi yang lazim terjadi. Pihaknya mengaku tidak bisa mengambil langkah tegas, yakni semisal memperingatkan atau menjatuhkan sanksi kepada para pedagang.
Aturan menteri soal penetapan harga memang sudah tertulis tegas. Namun sanksi atau hukuman kepada para pelanggar harga, kata dia, tidak bisa diterapkan. Lagi-lagi Astuti beralasan karena situasi kenaikan harga berlaku menyeluruh (nasional). "Kalau sesuai aturan, tentunya bisa diterapkan sanksi atau hukuman. Namun masalahnya situasi ini (kenaikan harga) berlaku nasional," tandasnya.
Imam warga Wonodadi, Kabupaten Blitar, berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata, semisal operasi pasar atau solusi lainnya. Dia melihat bukan kelompok petani atau kaum agraris yang diuntungkan dalam fenomena ini. Naiknya harga yang tidak terkendali lebih menguntungkan kelompok pedagang dan para tengkulak beras.
"Sebab kenaikan harga beras seringkali tidak berbanding lurus dengan kenaikan harga gabah. Dan tentu masyarakat secara umum yang merasa pemenuhan kebutuhannya semakin berat," ujarnya.
(ven)
Explore More