Ini Sangat Berarti bagi Kami

"SEJAK Freeport berdiri di Papua, baru kali ini pemerintah memberikan kepercayaan saham yang dimiliki kepada masyarakat Papua," kata Lukas Enembe, Gubernur Papua, setelah penandatangan kesepakatan antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua, dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Sebelumnya, kata Lukas, Pemda Papua merasa tak dilibatkan ketika pemerintah mendapatkan saham Freeport sebesar 9,36% pada 1967 lalu, ketika kontrak karya diberlakukan.

Saham 10% jatah Pemda Papua itu merupakan bagian dari 51% saham yang harus dilepas Freeport kepada Pemerintah Indonesia. nantinya, Inalum yang merupakan holding BUMN pertambangan akan mengelola 10% saham milik Pemda Papua itu. Dengan pemilikan saham itu, Pemda Papua akan mendapatkan pendapatan lebih dari Freeport.

Kepada sejumlah wartawan, termasuk Ferdi Crhistian dari Sindo Weekly, Lukas Enembe, memaparkan sedikit soal pembagian saham dan pendanaannya. Berikut petikannya.

Tanggapan anda mengenai divestasi saham 10% bagi Pemerintah Daerah Papua ini?
Sejak Freeport berdiri di Papua, baru kali ini pemerintah memberikan kepercayaan saham yang dimiliki kepada masyarakat Papua. Ini sangat berarti bagi kami, karena selama ini kami tidak terlibat dalam saham yang dimiliki oleh pemerintah. Dan hal ini harus dibanggakan.

Lalu apakah nantinya pemerintah daerah harus membeli saham tersebut?
Pemerintah Daerah Papua sama sekali tidak membeli saham yang ada. Kami hanya akan menerima saham tersebut. Artinya pemerintah pusat yang memberikan saham tersebut. Untuk pengelolaan sahamnya semua itu diatur oleh Inalum. Jadi tidak akan ada pembiayaan dari APBN ataupun APBD.

Bagaimana pembagaian sahamnya di pemerintah daerah? Simak wawancara selengkapnya di Majalah SINDO Weekly Edisi 47/VI/2017 yang terbit Senin (22/01/2018).