Percepat Salurkan Pembiayaan Rp1,2 Triliun, LPDB Gandeng BPD
Percepat Salurkan Pembiayaan Rp1,2 Triliun, LPDB Gandeng BPD
A
A
A
BANDUNG - Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) tahun ini berencana menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1,2 triliun bagi koperasi usaha mikro kecil dan menengah (KUMKM). Rencananya, untuk memaksimalkan program tersebut LPDB bakal bekerja sama dengan bank pembangunan daerah (BPD).
Direktur Utama LPDB Braman Setyo mengaku, komitmen pemerintah menyalurkan dana bergulir Rp2,1 triliun akan dilanjutkan pada tahun ini. Dari jumlah itu, masih ada dana sekitar Rp1,2 triliun. Dana keseluruhan direncanakan bakal disalurkan tahun ini.
"Potensi dana bergulir Rp1,2 triliun harus diselesaikan. Kami berharap, bisa dilakukan secara cepat. Targetnya bulan Agustus-Sepetember 2018 ini sudah habis (tersalurkan)," jelas Braman pada acara Rekonsilisasi Rekening dan Kerja Sama Perbankan di Hotel Aston Tropikana, Kota Bandung, Kamis (25/1/2018).
Berbeda dengan model penyaluran dana bergulir sebelumnya yang terkesan lambat, mulai tahun ini pihaknya akan bekerjasama dengan BPD. Sehingga daya jangkau program pembiayaan bagi koperasi dan UMKM bisa menyentuh semua daerah di Indonesia.
Diakui dia, selama ini pihaknya sedikit kesulitan menyalurkan dana LPDB. Penyebabnya, tidak ada cabang LPDB di daerah. Akibatnya, sekitar 70% dana LPDB dinikmati provinsi di pulau Jawa. Namun sesuai instruksi menteri, tahun ini LPDB harus membidik koperasi dan pelaku usaha di luar Jawa.
"Dengan kerja sama ini kami berharap bisa mempercepat penyaluran. BPD nantinya sebagai mitra dan kepanjangan tangan kami. Ini kerja sama bagaimana kita saling menjual," pungkas dia.
Kendati dikerjasamakan dengan BPD, dana bergulir LPDB tetap akan disalurkan sesuai konsep pembiayaan lembaga ini. Yaitu kepada UKM, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank.
LPDB juga akan melakukan negosiasi agar besaran bunga pembiayaan dari BPD. Sehingga tidak terlalu membebani debitur. "Harapannya bunga di bawah dua digit. Nanti dengan BPD bisa dinegosisiasikan. Mungkin bisa 5,5 untuk simpan pinjam, 4,5% untuk produktif. Itu bisa dibicarakan," imbuh dia.
Tak hanya itu, LPDB juga berharap persoalan kredit macet bisa dituntaskan pada 2019. Rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) bisa ditekan hingga 0%. Maksimal, NPL sesuai aturan pemerintah di bawah 5%.
Direktur Utama LPDB Braman Setyo mengaku, komitmen pemerintah menyalurkan dana bergulir Rp2,1 triliun akan dilanjutkan pada tahun ini. Dari jumlah itu, masih ada dana sekitar Rp1,2 triliun. Dana keseluruhan direncanakan bakal disalurkan tahun ini.
"Potensi dana bergulir Rp1,2 triliun harus diselesaikan. Kami berharap, bisa dilakukan secara cepat. Targetnya bulan Agustus-Sepetember 2018 ini sudah habis (tersalurkan)," jelas Braman pada acara Rekonsilisasi Rekening dan Kerja Sama Perbankan di Hotel Aston Tropikana, Kota Bandung, Kamis (25/1/2018).
Berbeda dengan model penyaluran dana bergulir sebelumnya yang terkesan lambat, mulai tahun ini pihaknya akan bekerjasama dengan BPD. Sehingga daya jangkau program pembiayaan bagi koperasi dan UMKM bisa menyentuh semua daerah di Indonesia.
Diakui dia, selama ini pihaknya sedikit kesulitan menyalurkan dana LPDB. Penyebabnya, tidak ada cabang LPDB di daerah. Akibatnya, sekitar 70% dana LPDB dinikmati provinsi di pulau Jawa. Namun sesuai instruksi menteri, tahun ini LPDB harus membidik koperasi dan pelaku usaha di luar Jawa.
"Dengan kerja sama ini kami berharap bisa mempercepat penyaluran. BPD nantinya sebagai mitra dan kepanjangan tangan kami. Ini kerja sama bagaimana kita saling menjual," pungkas dia.
Kendati dikerjasamakan dengan BPD, dana bergulir LPDB tetap akan disalurkan sesuai konsep pembiayaan lembaga ini. Yaitu kepada UKM, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank.
LPDB juga akan melakukan negosiasi agar besaran bunga pembiayaan dari BPD. Sehingga tidak terlalu membebani debitur. "Harapannya bunga di bawah dua digit. Nanti dengan BPD bisa dinegosisiasikan. Mungkin bisa 5,5 untuk simpan pinjam, 4,5% untuk produktif. Itu bisa dibicarakan," imbuh dia.
Tak hanya itu, LPDB juga berharap persoalan kredit macet bisa dituntaskan pada 2019. Rasio kredit macet atau non-performing loan (NPL) bisa ditekan hingga 0%. Maksimal, NPL sesuai aturan pemerintah di bawah 5%.
(akr)
Explore More