Tingkatkan Ekonomi Sulut, Kadin Sodorkan 12 Rekomendasi
Tingkatkan Ekonomi Sulut, Kadin Sodorkan 12 Rekomendasi
A
A
A
MANADO - Usai berdiskusi dengan para pengusaha, pimpinan Badan Usaha Negara (BUMN) serta akademisi di Sulawesi Utara (Sulut), pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sepakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada melandainya angka kemiskinan.
Agar pertumbuhan ekonomi berjalan cepat, Ketua Kadin Sulut, Hangky Arther Gerungan, menyodorkan 12 rekomendasi kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey. Isinya, poin pertama, Kadin mendesak agar kemampuan sumber daya manusia (SDM) mendesak ditingkatkan. Hal ini untuk menjawab kebutuhan dunia kerja serta pembangunan daerah.
Kedua, kajian oleh akademisi untuk isu kemiskinan berbasis pemberdayaan secara komprehensif. Ketiga, Corporate Social Responsibility (CSR) semestinya harus dikelola secara transparan dengan melibatkan semua stakeholder sesuai amanat UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
"Rekomendasi ini sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Provinsi Sulut agar ekonomi di daerah mengalami pertumbuhan. Seperti yang kita lihat sekarang, Sulut di atas nasional," ungkapnya di Forum Group Discussion (FGD) Peran Dunia Usaha dalam Menunjang Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang di gelar di aula CJ Rantung, Sabtu (27/1/2018).
Poin selanjutnya, Kadin juga mengingatkan soal validitas data kemiskinan harus didukung oleh estimasi pendanaan dan dipublikasi secara transparan.
Sedangkan kelima, road map penanggulangan kemiskinan perlu ada cipta kondisi sehingga selaras dengan iklim investasi.
Keenam, respons pengusaha masih kurang dalam menunjang program pemerintah, sekaligus perlu adanya sinergitas antara pemerintah, swasta, akademisi dan media pers ditindaklanjuti dalam bentuk surat keputusan gubernur tentang tim untuk ODSK. Tujuh, klasterisasi bidang usaha sesuai kompetensi.
Delapan, fokus pada pengembangan usaha perikanan dan pariwisata sebagai andalan di Sulut termasuk meningkatkan kinerja perdagangan. Sembilan, intervensi terhadap stabilitas inflasi oleh badan atau lembaga yang dibentuk oleh mitra strategis pembangunan.
Kesepuluh, penggunaan fasilitas kepabeanan dan cukai berupa pembebasan bea masuk yang mendukung kegiatan impor, seperti fasilitas kawasan brikat, pusat logistik brikat, toko bebas bea serta kemudahan impor dan tujuan ekspor (KITE).
Sebelas, pendataan kembali peluang bisnis dan usaha sesuai standar. Dua belas, perda/pergub tentang Kadin yang mengatur organisasi dan pengelolaan kelembagaan Kadin termasuk keanggotaan dan sinergitas dengan program pemerintah.
"Apa yang disampaikan Kadin adalah penting untuk kemajuan Sulawesi Utara, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi," tukasnya.
Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey menyambut baik ide dan gagasan yang tertuang dalam rekomendasi tersebut. Menurut dia, saat ini capaian ekonomi Sulut di 2017 sebesar 6,4% dan inflasi yang terkendali di level 2,44%.
"Kami akan berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan beasiswa studi ke China dan Amerika Serikat. Untuk hal ini sangat dibutuhkan dukungan CSR dari perbankan. Dalam hal ini Bank SulutGo," ujarnya.
Agar pertumbuhan ekonomi berjalan cepat, Ketua Kadin Sulut, Hangky Arther Gerungan, menyodorkan 12 rekomendasi kepada Gubernur Sulut, Olly Dondokambey. Isinya, poin pertama, Kadin mendesak agar kemampuan sumber daya manusia (SDM) mendesak ditingkatkan. Hal ini untuk menjawab kebutuhan dunia kerja serta pembangunan daerah.
Kedua, kajian oleh akademisi untuk isu kemiskinan berbasis pemberdayaan secara komprehensif. Ketiga, Corporate Social Responsibility (CSR) semestinya harus dikelola secara transparan dengan melibatkan semua stakeholder sesuai amanat UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
"Rekomendasi ini sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Provinsi Sulut agar ekonomi di daerah mengalami pertumbuhan. Seperti yang kita lihat sekarang, Sulut di atas nasional," ungkapnya di Forum Group Discussion (FGD) Peran Dunia Usaha dalam Menunjang Program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan yang di gelar di aula CJ Rantung, Sabtu (27/1/2018).
Poin selanjutnya, Kadin juga mengingatkan soal validitas data kemiskinan harus didukung oleh estimasi pendanaan dan dipublikasi secara transparan.
Sedangkan kelima, road map penanggulangan kemiskinan perlu ada cipta kondisi sehingga selaras dengan iklim investasi.
Keenam, respons pengusaha masih kurang dalam menunjang program pemerintah, sekaligus perlu adanya sinergitas antara pemerintah, swasta, akademisi dan media pers ditindaklanjuti dalam bentuk surat keputusan gubernur tentang tim untuk ODSK. Tujuh, klasterisasi bidang usaha sesuai kompetensi.
Delapan, fokus pada pengembangan usaha perikanan dan pariwisata sebagai andalan di Sulut termasuk meningkatkan kinerja perdagangan. Sembilan, intervensi terhadap stabilitas inflasi oleh badan atau lembaga yang dibentuk oleh mitra strategis pembangunan.
Kesepuluh, penggunaan fasilitas kepabeanan dan cukai berupa pembebasan bea masuk yang mendukung kegiatan impor, seperti fasilitas kawasan brikat, pusat logistik brikat, toko bebas bea serta kemudahan impor dan tujuan ekspor (KITE).
Sebelas, pendataan kembali peluang bisnis dan usaha sesuai standar. Dua belas, perda/pergub tentang Kadin yang mengatur organisasi dan pengelolaan kelembagaan Kadin termasuk keanggotaan dan sinergitas dengan program pemerintah.
"Apa yang disampaikan Kadin adalah penting untuk kemajuan Sulawesi Utara, terutama dari sisi pertumbuhan ekonomi," tukasnya.
Gubernur Provinsi Sulut, Olly Dondokambey menyambut baik ide dan gagasan yang tertuang dalam rekomendasi tersebut. Menurut dia, saat ini capaian ekonomi Sulut di 2017 sebesar 6,4% dan inflasi yang terkendali di level 2,44%.
"Kami akan berupaya meningkatkan kualitas SDM dengan memberikan beasiswa studi ke China dan Amerika Serikat. Untuk hal ini sangat dibutuhkan dukungan CSR dari perbankan. Dalam hal ini Bank SulutGo," ujarnya.
(ven)
Explore More