Menang di ASEANTA 2018, Industri Wisata Perlu Perkuat Konsolidasi
Minggu, 28 Januari 2018 - 09:02 WIB
Menang di ASEANTA 2018, Industri Wisata Perlu Perkuat Konsolidasi
A
A
A
JAKARTA - Industri pariwisata Tanah Air berhasil meraih pengakuan internasional di acara ASEANTA 2018, Chiang Mai, Thailand. Indonesia tampil sebagai juara umum. Dari enam kategori yang dikompetisikan, Indonesia memborong tiga awards sekaligus.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, pariwisata nasional memang mempunyai potensi yang sangat besar. Secara kelengkapan, kata dia, pariwisata nasional adalah yang terbesar di kawasan, mulai dari jumlah kamar hotel yang dimiliki, jumlah armada pesawat, serta beragamnya destinasi wisatanya.
"Daftar potensi pariwisata kita sangat panjang, ditambah jumlah penduduk yang besar. Kita bisa seperti industri pariwisata di AS, yang sangat lengkap untuk dikunjungi masyarakatnya sendiri sehingga orang sanajadi malas berwisata keluar negeri," ujar Hariyadi, Sabtu (27/1/2018).
Namun, kata dia, masalah utama yang harus dibenahi adalah peran koordinator karena masalahnya lintas sektoral. "Masalah utama di sini adalah kurang koordinasi antara pelaku yang punya produk dan pemerintah yang sosialisasikan. Untuk target 20 juta turis pada 2019 bisa tercapai apabila sinerginya maksimal," ujar dia.
Mengenai masalah daya saing, Haryadi menilai persoalan ada di sektor penerbangan nasional. Saat ini harga tiket pesawat terbilang cukup tinggi, baik tujuan dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
"Paket harga penerbangan kita masih mahal di mata wisatawan lokal dan asing. Misalnya coba bandingkan tiket pesawat dari Jakarta ke Raja Ampat, dan Jakarta ke Hong Kong. Walaupun penerbangan murah sekarang sudah lebih baik dan lebih terkontrol," tuturnya.
Anggota Komisi X dari Fraksi Golkar Ferdiansyah mengatakan, momen juara umum yang diraih adalah titik awal bagi Inonesia untuk dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan. "Kita kini masih kalah dibanding Thailand atau Malaysia. Harus ada peta jalan dari Kemenpar untuk mencapai 20 juta turis pada 2019," ujar Ferdiansyah.
Dia mengingatkan pemerintah untuk membaca tren minat wisatawan. Tren wisatawan sangat dinamis atau dapat berubah. Contoh yang bisa dilihat adalah turis Timur Tengah yang membawa keluarganya. "Harus dipetakan lagi bagaimana mereka menghabiskan uangnya dan berapa lama masa kunjungannya. Jadi dari target 20 juta itu harus dipilah yang butuh promosi berapa dan yang tidak butuh berapa orang. Biar efektif," tandasnya.
Dia juga menyoroti sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang menurutnya belum mumouni, mulai dari level bawah hingga yang terampil. Padahal, tegas dia, persoalan ini sangat mendasar. "Banyak PR yang harus dikerjakan. Apabila komunikasi yang dilakukan antara stakeholder berkualitas maka sudah setengah masalah selesai," ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua Umum BPP PHRI Rainier H Daulay mengatakan pemerintah harus menjaga dan memperkuat kualitas destinasi yang sudah ada dari dulu seperti Sabang, Aceh, Toba, Sumbar, Jawa, NTB, Ambon, Manado dan lainnya. "Dorong percepatan pembangunan destinasi baru, di luar bali, dengan persiapan detail yang matang," tandasya.
Dia juga mengharapkan totalitas komitmen pimpinan daerah, terlebih dalam mendukung kemudahan perijinan dan insentif perpajakan untuk jangka waktu tertentu bagi investor di bidang pariwisata. daerah juga harus mempersiapkan masyarakat, khususnya untuk destinasi baru agar menjadi hospitality friendly, sekaligus meningkatkan kemampuan untuk turut serta merasakan dampak positif dari pariwisata.
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani mengatakan, pariwisata nasional memang mempunyai potensi yang sangat besar. Secara kelengkapan, kata dia, pariwisata nasional adalah yang terbesar di kawasan, mulai dari jumlah kamar hotel yang dimiliki, jumlah armada pesawat, serta beragamnya destinasi wisatanya.
"Daftar potensi pariwisata kita sangat panjang, ditambah jumlah penduduk yang besar. Kita bisa seperti industri pariwisata di AS, yang sangat lengkap untuk dikunjungi masyarakatnya sendiri sehingga orang sanajadi malas berwisata keluar negeri," ujar Hariyadi, Sabtu (27/1/2018).
Namun, kata dia, masalah utama yang harus dibenahi adalah peran koordinator karena masalahnya lintas sektoral. "Masalah utama di sini adalah kurang koordinasi antara pelaku yang punya produk dan pemerintah yang sosialisasikan. Untuk target 20 juta turis pada 2019 bisa tercapai apabila sinerginya maksimal," ujar dia.
Mengenai masalah daya saing, Haryadi menilai persoalan ada di sektor penerbangan nasional. Saat ini harga tiket pesawat terbilang cukup tinggi, baik tujuan dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
"Paket harga penerbangan kita masih mahal di mata wisatawan lokal dan asing. Misalnya coba bandingkan tiket pesawat dari Jakarta ke Raja Ampat, dan Jakarta ke Hong Kong. Walaupun penerbangan murah sekarang sudah lebih baik dan lebih terkontrol," tuturnya.
Anggota Komisi X dari Fraksi Golkar Ferdiansyah mengatakan, momen juara umum yang diraih adalah titik awal bagi Inonesia untuk dapat mendatangkan lebih banyak wisatawan. "Kita kini masih kalah dibanding Thailand atau Malaysia. Harus ada peta jalan dari Kemenpar untuk mencapai 20 juta turis pada 2019," ujar Ferdiansyah.
Dia mengingatkan pemerintah untuk membaca tren minat wisatawan. Tren wisatawan sangat dinamis atau dapat berubah. Contoh yang bisa dilihat adalah turis Timur Tengah yang membawa keluarganya. "Harus dipetakan lagi bagaimana mereka menghabiskan uangnya dan berapa lama masa kunjungannya. Jadi dari target 20 juta itu harus dipilah yang butuh promosi berapa dan yang tidak butuh berapa orang. Biar efektif," tandasnya.
Dia juga menyoroti sumber daya manusia (SDM) pariwisata yang menurutnya belum mumouni, mulai dari level bawah hingga yang terampil. Padahal, tegas dia, persoalan ini sangat mendasar. "Banyak PR yang harus dikerjakan. Apabila komunikasi yang dilakukan antara stakeholder berkualitas maka sudah setengah masalah selesai," ujarnya.
Sementara, Wakil Ketua Umum BPP PHRI Rainier H Daulay mengatakan pemerintah harus menjaga dan memperkuat kualitas destinasi yang sudah ada dari dulu seperti Sabang, Aceh, Toba, Sumbar, Jawa, NTB, Ambon, Manado dan lainnya. "Dorong percepatan pembangunan destinasi baru, di luar bali, dengan persiapan detail yang matang," tandasya.
Dia juga mengharapkan totalitas komitmen pimpinan daerah, terlebih dalam mendukung kemudahan perijinan dan insentif perpajakan untuk jangka waktu tertentu bagi investor di bidang pariwisata. daerah juga harus mempersiapkan masyarakat, khususnya untuk destinasi baru agar menjadi hospitality friendly, sekaligus meningkatkan kemampuan untuk turut serta merasakan dampak positif dari pariwisata.
(fjo)
Lihat Juga :
