KTT ASEAN-India Jadi Peluang Genjot Kerja Sama Perdagangan
KTT ASEAN-India Jadi Peluang Genjot Kerja Sama Perdagangan
A
A
A
JAKARTA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-India (ASEAN-India Commemorative Summit) menjadi peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan kerja sama perdagangan dan ekonomi kawasan.
Hal ini ditegaskan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam keterangam tertulisnya, Senin (29/1/2018). Mendag yang mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT yang berlangsung di New Delhi, India itu menyampaikan, bahwa Presiden meyakini hubungan ASEAN-India dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Samudera Hindia.
Dasarnya adalah potensi yang dimiliki ASEAN dan India, salah satunya jumlah penduduk yang mencapai hampir 2 miliar jiwa.
"Pertumbuhan ekonomi India sebesar 7% pada tahun 2017 dan populasi penduduk India yang besar merupakan
pasar potensial bagi produk Indonesia," ujar Mendag.
Dalam pertemuan tersebut, jelas Mendag, dibahas berbagai isu kemitraan ASEAN-India, seperti kerja sama di bidang politik, keamanan, perdagangan, investasi, pariwisata, sosial budaya, maritim, dan isu regional maupun internasional lainnya.
Di sela-sela KTT ASEAN-India, lanjut Mendag, presiden juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. "Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, khususnya perdagangan bilateral antara Indonesia dan India melalui pengurangan hambatan tarif," tuturnya.
Menurut Mendag, Presiden memiliki perhatian khusus atas peningkatan tarif bea masuk untuk produk minyak nabati yang berdampak terhadap terhambatnya ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India.
"Indonesia meminta pemerintah India mempertimbangkan kebijakan peningkatan tarif bea masuk untuk produk minyak nabati. Ini mengingat Indonesia memberikan suplai yang cukup besar kebutuhan minyak nabati di India," kata Mendag.
Mendag juga menyampaikan bahwa presiden menyerukan perlunya upaya intensif untuk menyelesaikan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang akan mewakili hampir setengah populasi dunia; 31,6% dari PDB global; dan 28,5% perdagangan dunia.
RCEP diyakini dapat menjadi salah satu jalan keluar atas maraknya praktik proteksionisme perdagangan di dunia. Hal ini, sekaligus untuk memberikan pesan kuat bahwa integrasi ekonomi dapat menguntungkan semua pihak. "Ini yang sedang kita perjuangkan," tandasnya.
Hal ini ditegaskan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita dalam keterangam tertulisnya, Senin (29/1/2018). Mendag yang mendampingi Presiden Joko Widodo dalam KTT yang berlangsung di New Delhi, India itu menyampaikan, bahwa Presiden meyakini hubungan ASEAN-India dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi untuk kawasan Samudera Hindia.
Dasarnya adalah potensi yang dimiliki ASEAN dan India, salah satunya jumlah penduduk yang mencapai hampir 2 miliar jiwa.
"Pertumbuhan ekonomi India sebesar 7% pada tahun 2017 dan populasi penduduk India yang besar merupakan
pasar potensial bagi produk Indonesia," ujar Mendag.
Dalam pertemuan tersebut, jelas Mendag, dibahas berbagai isu kemitraan ASEAN-India, seperti kerja sama di bidang politik, keamanan, perdagangan, investasi, pariwisata, sosial budaya, maritim, dan isu regional maupun internasional lainnya.
Di sela-sela KTT ASEAN-India, lanjut Mendag, presiden juga melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. "Dalam pertemuan tersebut, Presiden menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, khususnya perdagangan bilateral antara Indonesia dan India melalui pengurangan hambatan tarif," tuturnya.
Menurut Mendag, Presiden memiliki perhatian khusus atas peningkatan tarif bea masuk untuk produk minyak nabati yang berdampak terhadap terhambatnya ekspor minyak kelapa sawit Indonesia ke India.
"Indonesia meminta pemerintah India mempertimbangkan kebijakan peningkatan tarif bea masuk untuk produk minyak nabati. Ini mengingat Indonesia memberikan suplai yang cukup besar kebutuhan minyak nabati di India," kata Mendag.
Mendag juga menyampaikan bahwa presiden menyerukan perlunya upaya intensif untuk menyelesaikan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang akan mewakili hampir setengah populasi dunia; 31,6% dari PDB global; dan 28,5% perdagangan dunia.
RCEP diyakini dapat menjadi salah satu jalan keluar atas maraknya praktik proteksionisme perdagangan di dunia. Hal ini, sekaligus untuk memberikan pesan kuat bahwa integrasi ekonomi dapat menguntungkan semua pihak. "Ini yang sedang kita perjuangkan," tandasnya.
(fjo)
Explore More