Jokowi Ingin Semua Masyarakat Dapat Mengakses Perbankan
Selasa, 13 Februari 2018 - 13:04 WIB
Jokowi Ingin Semua Masyarakat Dapat Mengakses Perbankan
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, perlunya penyederhanaan sistem dan perizinan yang ruwet agar bisa mempercepat inklusi keuangan.
"Kalau dua hal itu belum bisa kita selesaikan, ya majunya akan tidak bisa secara sepesat yang kita inginkan," kata Presiden Jokowi usai menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan/United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima dari Belanda, di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Jokowi menegaskan, pemerintah ingin semua masyarakat bisa mengakses perbankan, bisa mengakses ke sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat.
"Semuanya, semua masyarakat harus bisa masuk ke banking system, bisa masuk ke sistem keuangan kita. Sehingga, akses untuk permodalan, akses untuk mendapatkan keuangan dari sana bisa didapatkan. Terutama yang mikro, kecil-kecil itu," katanya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, sejak kedatangan Ratu Maxima 18 bulan lalu Queen Maxima, pemerintah sudah menyiapkan untuk mengembangkan dengan cepat keuangan inklusi di Indonesia.
Dia menyebutkan, pemerintah berangkat dari posisi yang masih agak tertinggal dari banyak negara lain. Namun, sejak 18 bulan lalu pemerintah sudah mengembangkan beberapa program, misalnya ada Program Keluarga Harapan (PKH) dan memakai rekening yang menyasar enam juta keluarga.
Kemudian, ada yang namanya bantuan Non Tunai yang baru dikerjakan 1,2 juta, di samping juga ada yang namanya program KUR.
"Itu semua sekarang pakai rekening, tidak lagi seperti dulu, dipakai rekening. Kemudian, ada program bahkan BPJS pakai rekening. Sehingga, kalau dikumpulkan kita mungkin selama 1,5 tahun terakhir ini sudah mendorong terciptanya beberapa puluh juta rekening," terang Darmin.
Menurutnya, saat ini ada enam juta PKH, ada Rastra walaupun baru 1,2 juta. Untuk itu, pemerintah menargetkan tahun ini 10 juta.
"Jadi, itu saja nanti sudah 16 juta, kemudian ada KUR 4 juta, sudah 20. Kemudian ada program untuk bantuan beasiswa dan sebagainya 18 juta, dan seterusnya. Sehingga, 2019 kita targetnya tingkat inclusiveness akan sama dengan negara-negara lain yang selama ini sudah lebih maju dari kita, misalnya India dan beberapa negara lain," papar dia.
"Kalau dua hal itu belum bisa kita selesaikan, ya majunya akan tidak bisa secara sepesat yang kita inginkan," kata Presiden Jokowi usai menerima kunjungan kehormatan Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Inklusi Keuangan/United Nations Secretary General’s Special Advocate (UNSGSA) for Financial Inclusion, Ratu Maxima dari Belanda, di Istana Merdeka, Jakarta, seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Jakarta, Selasa (13/2/2018).
Jokowi menegaskan, pemerintah ingin semua masyarakat bisa mengakses perbankan, bisa mengakses ke sektor keuangan yang ada secara sederhana dan cepat.
"Semuanya, semua masyarakat harus bisa masuk ke banking system, bisa masuk ke sistem keuangan kita. Sehingga, akses untuk permodalan, akses untuk mendapatkan keuangan dari sana bisa didapatkan. Terutama yang mikro, kecil-kecil itu," katanya.
Sementara itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengemukakan, sejak kedatangan Ratu Maxima 18 bulan lalu Queen Maxima, pemerintah sudah menyiapkan untuk mengembangkan dengan cepat keuangan inklusi di Indonesia.
Dia menyebutkan, pemerintah berangkat dari posisi yang masih agak tertinggal dari banyak negara lain. Namun, sejak 18 bulan lalu pemerintah sudah mengembangkan beberapa program, misalnya ada Program Keluarga Harapan (PKH) dan memakai rekening yang menyasar enam juta keluarga.
Kemudian, ada yang namanya bantuan Non Tunai yang baru dikerjakan 1,2 juta, di samping juga ada yang namanya program KUR.
"Itu semua sekarang pakai rekening, tidak lagi seperti dulu, dipakai rekening. Kemudian, ada program bahkan BPJS pakai rekening. Sehingga, kalau dikumpulkan kita mungkin selama 1,5 tahun terakhir ini sudah mendorong terciptanya beberapa puluh juta rekening," terang Darmin.
Menurutnya, saat ini ada enam juta PKH, ada Rastra walaupun baru 1,2 juta. Untuk itu, pemerintah menargetkan tahun ini 10 juta.
"Jadi, itu saja nanti sudah 16 juta, kemudian ada KUR 4 juta, sudah 20. Kemudian ada program untuk bantuan beasiswa dan sebagainya 18 juta, dan seterusnya. Sehingga, 2019 kita targetnya tingkat inclusiveness akan sama dengan negara-negara lain yang selama ini sudah lebih maju dari kita, misalnya India dan beberapa negara lain," papar dia.
(izz)
Lihat Juga :
