Cetak Biru Proyek Infrastruktur Trump dan Tudingan Penipu
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah lama menggaungkan rencana untuk merombang infrastruktur Negeri Paman Sam -julukan AS-, namun para kritikus justru melabelinya sebagai 'penipuan'. Trump menginginkan kongres memberi kewenangan mengelola dana USD200 miliar, yang tercatat tertinggi lebih dari satu dekade.
Pengunaan dana tersebut rencananya bakal dibelanjakan untuk pembangunan jalan, pelabuhan, jalan tol dan bandara. Presiden berharap lewat rencana pembangunan masif infrastruktur, maka negara bagian AS dan sektor swasta akan terangsang untuk meningkat lebih besar USD1,3 miliar. Rencana ini menjadi bagian dari janji Trump saat pemilihan Presiden lalu.
Kemungkinan pengusaha eksentrik itu juga bisa membuat warga Amerika membayar pajak, biaya, dan tol daerah yang lebih tinggi. Cetak biru sendiri merupakan bagian dari proposal anggaran USD4,4 triliun di tengah tujuan Republik untuk menyeimbangkan anggaran federal dalam satu dekade.
"Kami telah menghabiskan USD7 triliun di Timur Tengah. Bayangkan tujuh triliun, betapa ini merupakan kesalahan. Dan kini kami mencoba untuk membangun jalan, jembatan dan memperbaiki fasilitas, justru sulit mendapatkan uang. Ini sangat gila," terang Trump di Gedung Putih pada awal pekan kemarin.
Apa saja yang termasuk dalam cetak biru tersebut, seorang pejabat senior pemerintah mencoba memberikan penjelasan kepada wartawan selama akhir pekan. Ia mengatakan bahwa investasi USD200 miliar tidak akan diambil dari anggaran. Rencananyabakal meminta dana publik 50 miliar yang didedikasikan untuk memodernisasi infrastruktur di daerah pedalaman, yang sebagian besar memilih Trump dalam pemilihan 2016.
Proposal tersebut mencakup USD100 miliar untuk program insentif, untuk memacu tambahan dana khusus dari negara bagian, daerah, dan sektor swasta. Pemerintah juga mencari pinjaman dan obligasi senilai USD20 miliar untuk membiayai proyek termasuk transportasi dan air, Cetak biru memungkinkan negara memperbaiki serta menambah di jalan tol serta akan mengenakan biaya untuk menggunakan area peristirahatan.
Rencana tersebut juga berupaya mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin lingkungan. Presiden Trump berencana untuk menjual bandara Reagan National dan Dulles International di dekat Washington DC sebagai bagian dari proposal tersebut. "Pemerintah Federal memiliki dan bakal mengoperasikan infrastruktur tertentu yang akan dimiliki oleh entitas Negara, lokal, atau swasta secara tepat," bagian dari plan tersebut.
Rencana Trump menghadapi tentangan keras sebelum terwujud. "Setelah setahun penuh membanggakan, presiden akhirnya meluncurkan tipuan infrastruktur yang benar-benar gagal memenuhi kebutuhan masyarakat Amerika," ujar Pemimpin Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi,
Beberapa kritikus mengatakan bahwa rencana pemerintah tersebut adalah upaya untuk memprivatisasi infrastruktur negara, sehingga mengalihkan beban biaya ke negara-negara bagian, yang kemudian berdampak kepada warga negara. Para ahli lingkungan mengatakan bahwa proposal untuk merampingkan proses peninjauan kembali izin juga akan meningkatkan risiko bagi satwa liar yang rentan.
"Ini adalah tipuan untuk melapisi kantong perusahaan yang melakukan pencemaran dengan perlindungan," ucap Center for American Progress.Tapi satu kelompok bisnis terkemuka memberikan pujian atas usulan presiden tersebut. "Ini bisa membantu kita merebut kembali tempat yang benar sebagai pemimpin global pada infrastruktur abad ke-21 yang benar," kata Jay Timmons, kepala National Association of Manufacturers.
Pengunaan dana tersebut rencananya bakal dibelanjakan untuk pembangunan jalan, pelabuhan, jalan tol dan bandara. Presiden berharap lewat rencana pembangunan masif infrastruktur, maka negara bagian AS dan sektor swasta akan terangsang untuk meningkat lebih besar USD1,3 miliar. Rencana ini menjadi bagian dari janji Trump saat pemilihan Presiden lalu.
Kemungkinan pengusaha eksentrik itu juga bisa membuat warga Amerika membayar pajak, biaya, dan tol daerah yang lebih tinggi. Cetak biru sendiri merupakan bagian dari proposal anggaran USD4,4 triliun di tengah tujuan Republik untuk menyeimbangkan anggaran federal dalam satu dekade.
"Kami telah menghabiskan USD7 triliun di Timur Tengah. Bayangkan tujuh triliun, betapa ini merupakan kesalahan. Dan kini kami mencoba untuk membangun jalan, jembatan dan memperbaiki fasilitas, justru sulit mendapatkan uang. Ini sangat gila," terang Trump di Gedung Putih pada awal pekan kemarin.
Apa saja yang termasuk dalam cetak biru tersebut, seorang pejabat senior pemerintah mencoba memberikan penjelasan kepada wartawan selama akhir pekan. Ia mengatakan bahwa investasi USD200 miliar tidak akan diambil dari anggaran. Rencananyabakal meminta dana publik 50 miliar yang didedikasikan untuk memodernisasi infrastruktur di daerah pedalaman, yang sebagian besar memilih Trump dalam pemilihan 2016.
Proposal tersebut mencakup USD100 miliar untuk program insentif, untuk memacu tambahan dana khusus dari negara bagian, daerah, dan sektor swasta. Pemerintah juga mencari pinjaman dan obligasi senilai USD20 miliar untuk membiayai proyek termasuk transportasi dan air, Cetak biru memungkinkan negara memperbaiki serta menambah di jalan tol serta akan mengenakan biaya untuk menggunakan area peristirahatan.
Rencana tersebut juga berupaya mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan izin lingkungan. Presiden Trump berencana untuk menjual bandara Reagan National dan Dulles International di dekat Washington DC sebagai bagian dari proposal tersebut. "Pemerintah Federal memiliki dan bakal mengoperasikan infrastruktur tertentu yang akan dimiliki oleh entitas Negara, lokal, atau swasta secara tepat," bagian dari plan tersebut.
Rencana Trump menghadapi tentangan keras sebelum terwujud. "Setelah setahun penuh membanggakan, presiden akhirnya meluncurkan tipuan infrastruktur yang benar-benar gagal memenuhi kebutuhan masyarakat Amerika," ujar Pemimpin Partai Demokrat di DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi,
Beberapa kritikus mengatakan bahwa rencana pemerintah tersebut adalah upaya untuk memprivatisasi infrastruktur negara, sehingga mengalihkan beban biaya ke negara-negara bagian, yang kemudian berdampak kepada warga negara. Para ahli lingkungan mengatakan bahwa proposal untuk merampingkan proses peninjauan kembali izin juga akan meningkatkan risiko bagi satwa liar yang rentan.
"Ini adalah tipuan untuk melapisi kantong perusahaan yang melakukan pencemaran dengan perlindungan," ucap Center for American Progress.Tapi satu kelompok bisnis terkemuka memberikan pujian atas usulan presiden tersebut. "Ini bisa membantu kita merebut kembali tempat yang benar sebagai pemimpin global pada infrastruktur abad ke-21 yang benar," kata Jay Timmons, kepala National Association of Manufacturers.
(akr)