Mentan Minta Anggaran Pertanian fokus ke Sektor Produksi
Selasa, 20 Februari 2018 - 16:31 WIB
Mentan Minta Anggaran Pertanian fokus ke Sektor Produksi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman minta kepada peserta Rapat Koordinasi Teknis (Rakorteknis) Perencanaan Pembangunan Pertanian 2019 fokus kepada sektor yang dapat mengangkat produksi pertanian.
Hal tersebut disampaikan Amran sebelum membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2019 yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas Lingkup Pertanian Provinsi seluruh Indonesia yang bertempat di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta.
"Usulkan ke gubernur dan bupati, susun anggaran yang fokus kepada peningkatan produksi," tegasnya dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews, Selasa (20/2/2018).
Lebih lanjut Amran menjelaskan, anggaran harus fokus kepada peningkatan kesejahteraan petani, seperti ketersediaan air, pengadaan bibit unggul, pupuk tepat waktu, alat mesin pertanian seperti RMU penggilingan, processing/packaging pertanian yang menarik, dan tentunya perbaikan regulasi.
"Sampai dengan saat ini kita sudah mencabut 241 regulasi pertanian yang menghambat, bahkan ke depan akan ada 50 regulasi yang berpotensi dicabut," kata Amran.
Di akhir sambutannya, Mentan menyampaikan agar seluruh pemangku kepentingan tetap optimistis melihat potensi besar di di sektor pertanian Indonesia.
Rapat Kordinasi Teknis ini mengangkat tema "Penguatan Infrastruktur dan Korporasi Petani untuk Percepatan Pertumbuhan Sektor Pertanian Berkualitas". Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mensinergikan usulan kebijakan dari daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk dilakukan penyelarasan dengan kebijakan yang ada di pusat (kementerian).
Menurut Mentan, tema diangkat sesuai arahan presiden bahwa untuk meningkatkan pendapatan petani, petani perlu membentuk koperasi agar mempunyai nilai tambah.
Pada rapat tersebut disampaikan rancangan kegiatan prioritas nasional pembangunan pertanian tahun anggaran 2019. Acara tersebut bertujuan untuk mempertemukan antara top down policy dengan bottom up planning atau pembuat kebijakan di pusat. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat dirumuskan rancangan kegiatan provinsi/kab/kota sebagai bahan musrenbang nasional.
Hal tersebut disampaikan Amran sebelum membuka secara resmi Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Pertanian Tahun 2019 yang dihadiri oleh Sekretaris Dinas Lingkup Pertanian Provinsi seluruh Indonesia yang bertempat di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta.
"Usulkan ke gubernur dan bupati, susun anggaran yang fokus kepada peningkatan produksi," tegasnya dalam keterangan pers yang diterima SINDOnews, Selasa (20/2/2018).
Lebih lanjut Amran menjelaskan, anggaran harus fokus kepada peningkatan kesejahteraan petani, seperti ketersediaan air, pengadaan bibit unggul, pupuk tepat waktu, alat mesin pertanian seperti RMU penggilingan, processing/packaging pertanian yang menarik, dan tentunya perbaikan regulasi.
"Sampai dengan saat ini kita sudah mencabut 241 regulasi pertanian yang menghambat, bahkan ke depan akan ada 50 regulasi yang berpotensi dicabut," kata Amran.
Di akhir sambutannya, Mentan menyampaikan agar seluruh pemangku kepentingan tetap optimistis melihat potensi besar di di sektor pertanian Indonesia.
Rapat Kordinasi Teknis ini mengangkat tema "Penguatan Infrastruktur dan Korporasi Petani untuk Percepatan Pertumbuhan Sektor Pertanian Berkualitas". Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mensinergikan usulan kebijakan dari daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk dilakukan penyelarasan dengan kebijakan yang ada di pusat (kementerian).
Menurut Mentan, tema diangkat sesuai arahan presiden bahwa untuk meningkatkan pendapatan petani, petani perlu membentuk koperasi agar mempunyai nilai tambah.
Pada rapat tersebut disampaikan rancangan kegiatan prioritas nasional pembangunan pertanian tahun anggaran 2019. Acara tersebut bertujuan untuk mempertemukan antara top down policy dengan bottom up planning atau pembuat kebijakan di pusat. Diharapkan, hasil dari kegiatan ini dapat dirumuskan rancangan kegiatan provinsi/kab/kota sebagai bahan musrenbang nasional.
(fjo)
Lihat Juga :
