Ikut Pilkada, Kepala Daerah Tetap Harus Perhatikan Target PAD
Selasa, 20 Februari 2018 - 20:36 WIB
Ikut Pilkada, Kepala Daerah Tetap Harus Perhatikan Target PAD
A
A
A
SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng) dituntut harus lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat, sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama ini masih menjadi andalan PAD Jateng. Hal tersebut sangat ironis, karena masih banyak penunggak PKB di Jateng.
"Pajak mempunyai permasalahan sendiri, yaitu masih tingginya penunggak PKB. Jadi sangat ironis jika Pemprov Jateng masih mengandalkan PKB," ungkap Anggota Komisi C DPRD Jateng, Yahya Haryoko dalam diskusi MNC Trijaya FM Semarang bertemakan Mengawal PAD di Tahun Politik di Hotel Quest, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/2/2018).
Menurutnya, Pemprov Jateng bisa mengoptimalisasi pendapatan BUMD dalam upaya menaikkan PAD. "Pemerintah punya banyak BUMD, salah satu yang potensial yakni Bank Jateng. Selain itu, BPR BKK yang berpotensi menyumbang PAD. Dengan cara optimalisasi BUMD tersebut, pemerintah tak selalu bergantung pada sektor pajak," paparnya.
Terkait perolehan PAD di tahun politik, Yahya berharap kepala daerah yang maju dalam Pilkada Jateng hendaknya tetap memperhatikan target pencapaian PAD. Pasalnya, bisa saja target tersebut tak tercapai akibat kepala daerah mengabaikannya. "Ya bisa saja (PAD) tidak diperhatikan karena terlalu sibuk dengan kegiatan pilkada," tukasnya.
Pihaknya menekankan urusan PAD sudah seharusnya dikawal bersama sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Maka, sumber-sumber pendapatan pun perlu 'dijaga' agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ikut dalam pesta demokrasi pada tahun ini.
"Layak diakui, tahun ini merupakan closing kerja pemimpin yang telah menjabat selama lima tahun. Oleh sebab itu, APBD perlu dikawal bersama," tandas politikus PPP ini.
Kabid Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng, Edy Bramantyo, mengakui jika pajak kendaraan bermotor masih menjadi sumber utama PAD. Dia menyebutkan, PAD untuk tahun 2018 ini, ditargetkan sekitar Rp12 triliun dari sektor PKB.
"Meski masuk di tahun politik, kami optimistis tetap bisa tercapai karena kami sudah sepakat target itu bisa tercapai pada bulan 11," kata Edy. Dia menegaskan pencapaian PAD di tahun politik ini tak akan mengganggu proses realisasi target PAD.
"Kami pastikan tidak akan masuk dalam ranah politik. Kinerja kami tetap menjaga konsentrasi pada profesionalisme. Serta mengutamakan pelayanan maksimal," imbuhnya.
"Pajak mempunyai permasalahan sendiri, yaitu masih tingginya penunggak PKB. Jadi sangat ironis jika Pemprov Jateng masih mengandalkan PKB," ungkap Anggota Komisi C DPRD Jateng, Yahya Haryoko dalam diskusi MNC Trijaya FM Semarang bertemakan Mengawal PAD di Tahun Politik di Hotel Quest, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (20/2/2018).
Menurutnya, Pemprov Jateng bisa mengoptimalisasi pendapatan BUMD dalam upaya menaikkan PAD. "Pemerintah punya banyak BUMD, salah satu yang potensial yakni Bank Jateng. Selain itu, BPR BKK yang berpotensi menyumbang PAD. Dengan cara optimalisasi BUMD tersebut, pemerintah tak selalu bergantung pada sektor pajak," paparnya.
Terkait perolehan PAD di tahun politik, Yahya berharap kepala daerah yang maju dalam Pilkada Jateng hendaknya tetap memperhatikan target pencapaian PAD. Pasalnya, bisa saja target tersebut tak tercapai akibat kepala daerah mengabaikannya. "Ya bisa saja (PAD) tidak diperhatikan karena terlalu sibuk dengan kegiatan pilkada," tukasnya.
Pihaknya menekankan urusan PAD sudah seharusnya dikawal bersama sehingga target yang telah ditetapkan bisa tercapai. Maka, sumber-sumber pendapatan pun perlu 'dijaga' agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ikut dalam pesta demokrasi pada tahun ini.
"Layak diakui, tahun ini merupakan closing kerja pemimpin yang telah menjabat selama lima tahun. Oleh sebab itu, APBD perlu dikawal bersama," tandas politikus PPP ini.
Kabid Retribusi dan Pendapatan Lain-lain Badan Pengelola dan Pendapatan Daerah (BPPD) Jateng, Edy Bramantyo, mengakui jika pajak kendaraan bermotor masih menjadi sumber utama PAD. Dia menyebutkan, PAD untuk tahun 2018 ini, ditargetkan sekitar Rp12 triliun dari sektor PKB.
"Meski masuk di tahun politik, kami optimistis tetap bisa tercapai karena kami sudah sepakat target itu bisa tercapai pada bulan 11," kata Edy. Dia menegaskan pencapaian PAD di tahun politik ini tak akan mengganggu proses realisasi target PAD.
"Kami pastikan tidak akan masuk dalam ranah politik. Kinerja kami tetap menjaga konsentrasi pada profesionalisme. Serta mengutamakan pelayanan maksimal," imbuhnya.
(ven)
Lihat Juga :
