Genjot Investasi, Pemerintah Bahas Konsep Masterplan Batam
Selasa, 06 Maret 2018 - 21:02 WIB
Genjot Investasi, Pemerintah Bahas Konsep Masterplan Batam
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP PBPB Batam) membahas Konsep Masterplan Batam. Beberapa poin yang dibahas meliputi model ekonomi Batam, kondisi infrastruktur dan tata ruang beserta rencana pengembangannya, hingga kebijakan yang dibutuhkan.
"Mari kita bicarakan bagaimana sebetulnya desain ekonomi untuk Batam saat ini dan ke depan. Ini penting agar makin banyak yang berminat dan bersemangat menanamkan investasi di Batam," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Rapat Koordinasi tentang BP PBPB Batam, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/3/2018).
Ada beberapa prinsip terkait transformasi Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. KEK Batam bersifat zonasi (enclave), tidak mencakup seluruh pulau (whole island). Selain itu, penetapan KEK di kluster sesuai Kawasan Industri yang ada.
Kemudian, pengusaha yang tidak masuk kluster KEK, diberikan opsi untuk pindah ke KEK atau diberikan fasilitas lain seperti di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat (PLB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan sejenisnya).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam rapat tersebut berpesan, BP PBPB Batam dan Direktorat Jendeal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta para pemangku kepentingan terkait lainnya perlu terus berkoordinasi terutama dalam membuat rencana kerja yang konkret.
"Perlu timeline yang jelas dalam masa transisi FTZ menjadi KEK di Batam ini. Mulai dari identifikasi cluster-cluster Kawasan Industri, penyiapan sarana dan prasarana termasuk IT System, business process, penyiapan Sumber Daya Manusia, dan lain-lain," kata Sri Mulyani.
Senada dengan hal tersebut, Menko Darmin juga menekankan perlunya skala prioritas dan kluster KEK Batam yang final. "Untuk kluster itu perlu segera difinalkan. Apa saja persisnya, bagaimana visi yang menyangkut kegiatan ke depannya, serta potensi industri, potensi pariwisata dan lainnya," tegas dia.
Sementara Kepala BP PBPB Batam Lukita Dinarsyah Tuwo fokus menjelaskan pentingnya integrasi antara Batam dengan Pulau Bintan dan Pulau Karimun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7%.
Tentunya, kata dia, hal itu perlu didukung dengan rencana pengembangan proyek infrastruktur seperti Bandara Hang Nadim, Waduk Tembesi, Pelabuhan Batu Ampar, Rumah Susun, Tanjung Sauh Container Port Project, Jembatan Batam-Bintan, dan Light Rail Transit (LRT) Batam.
Lukita juga menekankan bahwa peran strategis Batam diperlukan untuk mengungkit ekonomi wilayah Kepulauan Riau dan nasional. "Untuk itu, perlu sebuah model yang mampu menciptakan harmoni dan saling memperkuat antara perindustrian, perdagangan, pariwisata, logistik, transportasi, dan teknologi digital," paparnya.
"Mari kita bicarakan bagaimana sebetulnya desain ekonomi untuk Batam saat ini dan ke depan. Ini penting agar makin banyak yang berminat dan bersemangat menanamkan investasi di Batam," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution saat membuka Rapat Koordinasi tentang BP PBPB Batam, di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/3/2018).
Ada beberapa prinsip terkait transformasi Free Trade Zone (FTZ) Batam menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam. KEK Batam bersifat zonasi (enclave), tidak mencakup seluruh pulau (whole island). Selain itu, penetapan KEK di kluster sesuai Kawasan Industri yang ada.
Kemudian, pengusaha yang tidak masuk kluster KEK, diberikan opsi untuk pindah ke KEK atau diberikan fasilitas lain seperti di Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (Kawasan Berikat, Gudang Berikat, Pusat Logistik Berikat (PLB), Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dan sejenisnya).
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang hadir dalam rapat tersebut berpesan, BP PBPB Batam dan Direktorat Jendeal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan serta para pemangku kepentingan terkait lainnya perlu terus berkoordinasi terutama dalam membuat rencana kerja yang konkret.
"Perlu timeline yang jelas dalam masa transisi FTZ menjadi KEK di Batam ini. Mulai dari identifikasi cluster-cluster Kawasan Industri, penyiapan sarana dan prasarana termasuk IT System, business process, penyiapan Sumber Daya Manusia, dan lain-lain," kata Sri Mulyani.
Senada dengan hal tersebut, Menko Darmin juga menekankan perlunya skala prioritas dan kluster KEK Batam yang final. "Untuk kluster itu perlu segera difinalkan. Apa saja persisnya, bagaimana visi yang menyangkut kegiatan ke depannya, serta potensi industri, potensi pariwisata dan lainnya," tegas dia.
Sementara Kepala BP PBPB Batam Lukita Dinarsyah Tuwo fokus menjelaskan pentingnya integrasi antara Batam dengan Pulau Bintan dan Pulau Karimun untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7%.
Tentunya, kata dia, hal itu perlu didukung dengan rencana pengembangan proyek infrastruktur seperti Bandara Hang Nadim, Waduk Tembesi, Pelabuhan Batu Ampar, Rumah Susun, Tanjung Sauh Container Port Project, Jembatan Batam-Bintan, dan Light Rail Transit (LRT) Batam.
Lukita juga menekankan bahwa peran strategis Batam diperlukan untuk mengungkit ekonomi wilayah Kepulauan Riau dan nasional. "Untuk itu, perlu sebuah model yang mampu menciptakan harmoni dan saling memperkuat antara perindustrian, perdagangan, pariwisata, logistik, transportasi, dan teknologi digital," paparnya.
(fjo)
Lihat Juga :
