Sebanyak 200 MoU Prukades Ciptakan Investasi Rp47 Triliun

JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) membuat terobosan upaya peningkatan ekonomi masyarakat dengan menginisiasi kerja sama antara 102 bupati dan 68 dunia usaha. Kerja sama dengan nilai total Rp47 triliun ini memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) karena jumlahnya mencapai 200 kesepakatan.

Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo mengatakan, kerja sama ini bertujuan untuk mengembangkan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades). Saat ini ada 102 kepala daerah tingkat kabupaten yang menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan 68 dunia usaha. Kerja sama yang fantastis ini sudah memecahkan rekor Muri karena menjadi satu-satunya kerja sama paling banyak yang tercipta di Indonesia.

"Diperkirakan total investasi dari kerja sama ini Rp47 triliun. Per proyeknya ada yang investasinya sampai Rp4 triliun. Kami optimistis kerja sama ini akan menyerap lapangan kerja baru untuk 10 juta jiwa," kata Eko saat menyaksikan penandatnganan ratusan kerja sama tersebut di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, kemarin.

Mendes PDTT menjelaskan, di antara bukti nyata keberhasilan Prukades ialah di Pandeglang, Banten. Bantuan hingga Rp60 miliar, meliputi bantuan bibit, traktor, hingga pascapanen untuk Prukades di Pandeglang telah berhasil menurunkan desa tertinggal dari awalnya 174 desa menjadi 54 desa saja.

Dia menegaskan, manfaat Prukades ialah untuk menyatukan skala ekonomi di wilayah yang perekonomiannya rendah. Dia mencontohkan antara lain di kawasan Me­lolo, Waingapu, Sumba Timur. Di daerah yang tergolong sangat ekstrem ini akan dibangun perkebunan gula. Diperkirakan pada 2019 nanti perkebunan di kawasan ini akan bisa memproduksi 200.000 ton gula. "Manfaat dari kerja sama ini memberikan income kepada desa. Adanya investasi yang masuk juga akan membuka lapangan kerja," paparnya.

Eko menerangkan, tujuan utama dari kerja sama ini lebih berupa upaya peningkatan ekonomi desa. Dampak keberlanjutannya, ekonomi yang kuat akan menciptakan ketahanan pangan, meningkatkan pariwisata, dan pembentukan badan usaha milik desa (BUMDes).

Pemerintah, ungkap Eko, akan memberikan insentif bagi dunia usaha yang tertarik bekerja sama. Untuk itu, pemerintah kabupaten yang serius mengikuti program Prukades akan diberi insentif berupa bibit, pu­puk, jembatan, traktor, dan kebutuhan lain bagi masyarakat desa setempat.

Pemberian sejumlah insentif seperti bibit, pupuk, traktor, dan infrastruktur tersebut bertujuan agar mereka mau fokus mengelola satu komoditas tertentu dan memiliki skala ekonomi yang besar. Dengan skala ekonomi yang besar, desa juga sudah tidak kesulitan lagi dengan sarana pascapanen. "Program inilah yang nantinya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pertumbuhan ekonomi di desa," katanya.

Lebih lanjut Eko menjelaskan bahwa tujuan pengembangan Prukades yakni meningkatkan pemasaran produk unggulan desa, meningkatkan produktivitas BUMDes, meningkatkan produktivitas komoditas pertanian, meningkatkan produktivitas lahan perdesaan. "Manfaat yang diharapkan dari model Prukades ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan PDRB kabupaten, dan meningkatkan pendapatan perusahaan mitra," katanya.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes Anwar Sanusi menambahkan, 102 kabupaten ini berasal dari 27 provinsi. Dari total triliunan rupiah dari kerja sama ini akan menciptakan pendapatan warga sekitar Rp29 triliun, sementara pendapatan rumah tangga di desa juga akan meningkat dari Rp2,8 juta menjadi Rp7 juta.

Anwar menyampaikan, komoditas unggulan di Prukades ini berupa produk hortikultura seperti alpukat, jambu mete, jeruk, stroberi, vanili, lada, rumput laut, cengkih, kakao dan bidang peternakan. "Jika berbicara pangan mau tidak mau melihat sektor pertanian dan ini relevan sekali dengan (tugas) Kemendes karena desa kita 82,77% (basisnya) pertanian. Ini akan memperkuat ketahanan pangan kita," katanya.

Anwar mengatakan, 102 kabupaten ini dipilih karena sudah ada political will yang kuat untuk membangun desanya. Dia mengatakan, jika para bu­pati sudah memiliki kuat komitmen maka dinas terkait akan mudah mengimplementasikan kerja sama dengan dunia usaha.

Selain dari komitmen politik, kata Anwar, para bupati juga akan diminta menentukan tiga bidang produk unggulan desa di wilayah mereka. Daerah yang paling berinisiatif akan lang­sung difasilitasi antara data dan informasi yang mereka siapkan dan dikoneksikan dengan swasta. Data ini merupakan faktor penunjang prospektif usahanya dan insentif daerah yang diberikan kepada pengusaha.

Anwar menuturkan, tindak lanjut dari nota kesepahaman ini akan diturunkan dalam perjanjian kerja bersama yang lebih konkret dan untuk itu dibentuk tim pengawas. "Kementerian akan mengawal dalam bentuk melibatkan tak hanya personel Kementerian, tetapi juga dari perguruan tinggi dan tenaga umum yang akan didik menjadi tenaga sociopreneur," jaminnya.

Lalu sejauh mana Prukades akan bisa menciptakan ketahan­an pangan? Menurut Anwar, salah satu problematika pengembangan produk unggulan desa adalah ketidakfokusan memilih komoditas atau bidang unggulan. Masalah ini kemudian menimbulkan daya saing yang rendah. Karena itu, dengan klusterisasi akan bisa dikelompokkan areal pengembangan desa yang sesuai dengan komoditas unggulannya.