Sri Mulyani Beberkan Pendanaan AIIB di Proyek Infrastruktur RI
Sri Mulyani Beberkan Pendanaan AIIB di Proyek Infrastruktur RI
A
A
A
JAKARTA - Indonesia mendukung penuh kehadiran Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dalam upayanya mempercepat pembangunan di negara-negara Asia. Pemerintah juga berkomitmen untuk melangsungkan kerja sama dengan AIIB di masa mendatang.
(Baca Juga: Biayai Tiga Proyek Infrastruktur RI, Delegasi AIIB Diterima Jokowi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri AIIB. Saat ini, Indonesia juga termasuk salah satu pemegang saham terbesar di dalam lembaga yang beroperasi sejak 16 Januari 2016 itu.
Sebagai salah satu pendiri, Sri Mulyani mengatakan Indonesia mendapatkan salah satu pendanaan bersama tiga negara lainnya di awal beroperasinya AIIB. Proyek pertama Indonesia yang didanai yakni program peningkatan permukiman kumuh nasional dengan biaya sebesar USD216 juta.
"Indonesia mendapatkan proyek pertama di dalam operasi mereka. Yaitu proyek National Slum Upgrading Program. Mereka memasukkan dana sebesar USD 216 juta, bersama dengan lembaga-lembaga multilateral yang lain," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, (12/3/2018).
Indonesia dan AIIB bekerja sama di dalam dua proyek pada 2017. Proyek pertama ialah pembangunan infrastruktur daerah yang mencakup penyediaan air bersih dan sanitasi, penanganan banjir, pengelolaan limbah, serta penataan lingkungan kumuh. Proyek ini berjalan dengan biaya USD100 juta.
Kerjasama kedua, pemerintah menjalankan proyek yang disebut dengan Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) dengan dana sebesar USD 125 juta. Proyek ini dimaksudkan sebagai program jangka panjang pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam hal pengelolaan bendungan di Indonesia.
"Dam Operational Improvement and Safety Project ini untuk memelihara dan merehabilitasi dam-dam yang telah dibangun sebelumnya. Bukan untuk membangun yang baru," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.
Basuki memgatakan, saat ini pihaknya tengah mengusulkan agar sejumlah proyek irigasi di Indonesia dapat dimasukkan ke dalam agenda kerja sama antara Indonesia dengan AIIB. Dengan akan selesainya pembangunan bendungan yang menjadi program pemerintah, diperlukan tindak lanjut untuk pemanfaatan bendungan dimaksud agar lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Ada beberapa dam yang sedang kita bangun yang mulai tahun 2018 ini sudah ada yang selesai. Tentu harus dilanjutkan dengan pembangunan untuk memanfaatkan air di waduk-waduk. Sebagian sudah kita siapkan dengan APBN, tapi ini akan selesai lebih banyak lagi sehingga kita ajukan ke Bappenas untuk bisa diajukan ke AIIB," terang dia.
(Baca Juga: Biayai Tiga Proyek Infrastruktur RI, Delegasi AIIB Diterima Jokowi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia merupakan salah satu anggota pendiri AIIB. Saat ini, Indonesia juga termasuk salah satu pemegang saham terbesar di dalam lembaga yang beroperasi sejak 16 Januari 2016 itu.
Sebagai salah satu pendiri, Sri Mulyani mengatakan Indonesia mendapatkan salah satu pendanaan bersama tiga negara lainnya di awal beroperasinya AIIB. Proyek pertama Indonesia yang didanai yakni program peningkatan permukiman kumuh nasional dengan biaya sebesar USD216 juta.
"Indonesia mendapatkan proyek pertama di dalam operasi mereka. Yaitu proyek National Slum Upgrading Program. Mereka memasukkan dana sebesar USD 216 juta, bersama dengan lembaga-lembaga multilateral yang lain," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin, (12/3/2018).
Indonesia dan AIIB bekerja sama di dalam dua proyek pada 2017. Proyek pertama ialah pembangunan infrastruktur daerah yang mencakup penyediaan air bersih dan sanitasi, penanganan banjir, pengelolaan limbah, serta penataan lingkungan kumuh. Proyek ini berjalan dengan biaya USD100 juta.
Kerjasama kedua, pemerintah menjalankan proyek yang disebut dengan Dam Operational Improvement and Safety Project (DOISP) dengan dana sebesar USD 125 juta. Proyek ini dimaksudkan sebagai program jangka panjang pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dalam hal pengelolaan bendungan di Indonesia.
"Dam Operational Improvement and Safety Project ini untuk memelihara dan merehabilitasi dam-dam yang telah dibangun sebelumnya. Bukan untuk membangun yang baru," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.
Basuki memgatakan, saat ini pihaknya tengah mengusulkan agar sejumlah proyek irigasi di Indonesia dapat dimasukkan ke dalam agenda kerja sama antara Indonesia dengan AIIB. Dengan akan selesainya pembangunan bendungan yang menjadi program pemerintah, diperlukan tindak lanjut untuk pemanfaatan bendungan dimaksud agar lebih dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Ada beberapa dam yang sedang kita bangun yang mulai tahun 2018 ini sudah ada yang selesai. Tentu harus dilanjutkan dengan pembangunan untuk memanfaatkan air di waduk-waduk. Sebagian sudah kita siapkan dengan APBN, tapi ini akan selesai lebih banyak lagi sehingga kita ajukan ke Bappenas untuk bisa diajukan ke AIIB," terang dia.
(akr)
Explore More