Indonesia dan ADB Luncurkan Kerja Sama Ambisius Tekan Emisi Karbon
loading...
A
A
A
JAKARTA - Komitmen Indonesia untuk membangun infrastruktur energi yang berkelanjutan semakin nyata. Langkah itu tampak pada peluncuran kerja sama antara Indonesia dengan Bank Pembangunan Asia ( Asian Development Bank ) terkait studi kelayakan dan rancangan penerapan mekanisme transisi energi (energy transition mechanism/ETM).
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ETM adalah program ambisius yang akan mampu meningkatkan infrastruktur energi dan mengakselerasi transisi energi bersih menuju emisi nol bersih dengan prinsip adil (just) dan terjangkau (affordable).
"Terjangkau atau tidaknya transisi energi dapat dilihat dari kemampuan membayar masyarakat dan industri, serta perluasan akses energi," ujar Sri Mulyani, Kamis (4/11/2021).
Selain itu, tambah Sri Mulyani, faktor lain yang juga harus dipertimbangkan adalah kemampuan APBN untuk mendukung transisi, baik dalam bentuk subsidi atau insentif, maupun pembiayaan modal untuk energi baru dan terbarukan. Serta transmisi, distribusi, dan penerimaan negara.
Kata dia, ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dan permintaan untuk energi juga akan meningkat. Permintaan energi yang naik harus dipenuhi dengan efisien dan emisi karbon yang lebih rendah atau bahkan dengan emisi nol.
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa bagi negara berkembang, transisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan perlu dilakukan tanpa membebani keuangan negara. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan dirumuskan dengan memastikan pertumbuhan yang tentunya membutuhkan energi tersebut tetap ada tetapi dilakukan secara “hijau”.
Untuk melakukannya diperlukan kombinasi antara menurunkan ketergantungan terhadap pembangkit listrik bertenaga batu bara, dan dalam waktu bersamaan membangun energi alternatif yang lebih hijau.
“Apabila negara berkembang ingin lebih ambisius, kita harus segera melaksanakan ETM yang sudah kita mulai dengan ADB ini,” kata Sri Mulyani.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ETM adalah program ambisius yang akan mampu meningkatkan infrastruktur energi dan mengakselerasi transisi energi bersih menuju emisi nol bersih dengan prinsip adil (just) dan terjangkau (affordable).
"Terjangkau atau tidaknya transisi energi dapat dilihat dari kemampuan membayar masyarakat dan industri, serta perluasan akses energi," ujar Sri Mulyani, Kamis (4/11/2021).
Selain itu, tambah Sri Mulyani, faktor lain yang juga harus dipertimbangkan adalah kemampuan APBN untuk mendukung transisi, baik dalam bentuk subsidi atau insentif, maupun pembiayaan modal untuk energi baru dan terbarukan. Serta transmisi, distribusi, dan penerimaan negara.
Kata dia, ekonomi Indonesia akan terus tumbuh dan permintaan untuk energi juga akan meningkat. Permintaan energi yang naik harus dipenuhi dengan efisien dan emisi karbon yang lebih rendah atau bahkan dengan emisi nol.
Pemerintah Indonesia menyadari bahwa bagi negara berkembang, transisi menuju energi yang lebih bersih dan ramah lingkungan perlu dilakukan tanpa membebani keuangan negara. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan dirumuskan dengan memastikan pertumbuhan yang tentunya membutuhkan energi tersebut tetap ada tetapi dilakukan secara “hijau”.
Untuk melakukannya diperlukan kombinasi antara menurunkan ketergantungan terhadap pembangkit listrik bertenaga batu bara, dan dalam waktu bersamaan membangun energi alternatif yang lebih hijau.
“Apabila negara berkembang ingin lebih ambisius, kita harus segera melaksanakan ETM yang sudah kita mulai dengan ADB ini,” kata Sri Mulyani.