Sambangi Papua Barat, Menteri Susi Minta Setop Tambang Pasir Ilegal

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bersama rombongan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan peninjauan hasil tangkapan dan kuliner di Pasar Ikan Waneri Tanjung Wagon, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Dalam kesempatan tersebut, Susi meminta masyarakat di daerah tersebut untuk menghentikan penambangan pasir ilegal.

Menteri Susi yang didampingi Bupati Fakfak Mohammad Uswanas dan Wakil Bupati Fakfak Abraham Sopaheluwakan menyampaikan apresiasi tinggi kepada pemerintah dan masyarakat setempat atas Pasar Ikan Waneri Tanjung Wagon yang dinilai luar biasa.

“Tempatnya bersih, udah gitu lihat ikannya juga segar-segar. Ikannya Bapak-bapak punya luar biasa. Tadi lihat ikan begitu saya ingin jadi bakul ikan lagi, berhenti jadi menteri,” katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (25/3/2018).

Mantan Bos Susi Air ini juga melontarkan pujian bagi masyarakat Fakfak yang dinilai penuh energi, terlihat penuh kebahagiaan, memiliki keinginan untuk maju dan belajar, serta memiliki semangat kerja yang tinggi. Namun, masih ada hal yang mengusik Menteri Susi.

“Kemarin sore saya berenang di seberang Pulau Panjang, saya naik paddle, snorkling, mau nangis saya. Karangnya semua berantakan, hancur, ikannya sedikit karena tidak ada rumah lagi. Pasirnya juga hilang. Ada kura-kura berenang ndak bisa ke pinggir karena pantainya ndak ada. Dia bingung mau cari tempat buat taruh telurnya ndak ada pasir lagi. Semua habis,” imbuh dia.

Ternyata hal tersebut terjadi akibat penambangan pasir ilegal yang sering terjadi di pantai-pantai di Fakfak. “Ada laporan juga dari (TNI) Angkatan Laut katanya di sini pasirnya ditambang buat bikin rumah. Saya bilang kenapa tidak ambil di tempat lain yang jauh? Ini yang di depan adalah benteng bapak kalau ada tsunami,” tuturnya.

Menteri Susi kemudian bercerita tentang tsunami yang terjadi di kampung halamannya di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada 17 Juli 2006 lalu. Menurutnya, masyarakat Pangandaran tidak seberuntung masyarakat Fakfak yang berada di teluk dalam seperti Pulau Panjang sehingga memiliki benteng untuk berlindung dari tsunami.

“Di laut kami (Pangandaran) tidak ada apa-apa di depannya. Jadi begitu ada tsunami habislah semua. Yang meninggal pun 1.600 orang. Saya tidak ingin pengalaman itu terjadi di sini. Tolonglah jaga,” ungkapnya

Susi mengungkapkan, pemerintah melalui KKP, TNI Angkatan Laut, Polair, Kejaksaan, dan Bakamla telah bersinergi membasmi pencurian ikan yang dilakukan kapal-kapal asing di perairan Indonesia, terutama Laut Papua. Setidaknya ada 363 kapal ikan ilegal yang telah ditenggelamkan. Menurutnya, masyarakat Fakfak perlu meniru semangat ini, dengan berada di baris terdepan menjaga Laut Fakfak dari para penambang pasir ilegal.

“Berapa kapal penyedot pasir? 40 biji saja. Ibu sudah usir ribuan kapal. Masa Bapak tidak bisa berhentikan 40 kapal? Malu ndak? Malu tidak? Malu. Ambillah pasir dari pulau yang besar, dari daratan. Jangan ambil dari laut," ungkapnya

"Laut itu masa depan bangsa Indonesia. Laut itu yang memberi makan, hidup, Bapak-bapak semua nantinya karena darat itu ada batasnya. Dunia ini 70% nya itu laut Pak. Indonesia juga sama 70% nya laut. Kalau laut dirusak, maka rusaklah masa depan anak-anak, cucu, cicitnya Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua,” tambahnya.

Dia pun meminta aparat penegak hukum setempat untuk aktif membantu masyarakat mengamankan penambangan pasir di laut. Pada kesempatan tersebut, KKP juga menyerahkan bantuan 8.000 ekor calon induk nila bagi 4 Pokdakan di Kabupaten Fakfak yang diserahkan simbolik kepada Pokdakan Waremo Jaya Kp. Waremo Distrik Mbaham Ndandara dan Pokdakan Ubadari Kp. Ubadari Distrik Kayaun.

KKP juga melakukan penyematan atribut Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmawas) dan menyerahkan sertifikat Basic Safety Training (BTS) kepada perwakilan peserta training.