Rizal Ramli Beberkan Tantangan Ekonomi Indonesia ke Depan
Rizal Ramli Beberkan Tantangan Ekonomi Indonesia ke Depan
A
A
A
JAKARTA - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli menyoroti mengenai tantangan struktur makro ekonomi pekerjaan rumah bagi Gubernur dan Deputi Bank Indonesia (BI) yang baru. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR.
Dalam kesempatan itu, Rizal menerangkan yang harus menjadi perhatian serius yakni mengenai defisit yang terjadi dalam neraca perdagangan. Dia mengungkapkan defisit yang terjadi selama 3 bulan berturut-turut harus mampu kembali diseimbangkan.
Tercatat pada Januari 2018 dimana neraca perdagangan RI defisit sebesar USD -0,68 miliar sedangkan defisit transaksi berjalan (-USD 5,8 miliar), service payment defisit APBN atau pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang tahun ini mencapai Rp 800-an triliun. Porsinya hampir dua kali lipat anggaran infrastruktur atau pendidikan.
"Dan defisit neraca keseimbangan primer minus Rp68,2 triliun pada tahun 2017," ujar Rizal.
Selain itu, Rizal Ramli juga memberikan catatan terkait ketimpangan penyaluran kredit yang menurutnya masih masih dominasi industri besar. Ia mengibaratkan layaknya sebuah gelas anggur di mana bisnis besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di cawan gelas yang mendapatkan kredit, selanjutnya bisnis menengah hanya di leher gelas, dan mayoritas rakyat dasar gelas.
"Sebanyak 83% kredit hanya mengalir ke bisnis besar, sisanya 17% ke bisnis menengah dan rakyat," papar pria yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman itu.
Terang dia, BI bersama OJK harus dapat mengubah dalam 3 tahun ini struktur kredit menjadi 70% ke bisnis besar dan 30% untuk bisnis menengah dan kecil. Ia berharap, RDPU ini tak hanya memberikan rekomendasi yang normatif kepada Gubernur dan Deputi BI yang baru. Lebih dari itu, rapat harus memberikan target yang jelas dan tinggi kepada mereka.
"Dan yang paling penting, BI harus berani memberikan data yang benar kepada publik. Katakan kebenaran meskipun kadang itu menyakitkan," ucap pria yang sudah mendeklarasikan diri menjadi bakal calon presiden 2019 ini.
Dalam kesempatan itu, Rizal menerangkan yang harus menjadi perhatian serius yakni mengenai defisit yang terjadi dalam neraca perdagangan. Dia mengungkapkan defisit yang terjadi selama 3 bulan berturut-turut harus mampu kembali diseimbangkan.
Tercatat pada Januari 2018 dimana neraca perdagangan RI defisit sebesar USD -0,68 miliar sedangkan defisit transaksi berjalan (-USD 5,8 miliar), service payment defisit APBN atau pembayaran cicilan pokok dan bunga utang yang tahun ini mencapai Rp 800-an triliun. Porsinya hampir dua kali lipat anggaran infrastruktur atau pendidikan.
"Dan defisit neraca keseimbangan primer minus Rp68,2 triliun pada tahun 2017," ujar Rizal.
Selain itu, Rizal Ramli juga memberikan catatan terkait ketimpangan penyaluran kredit yang menurutnya masih masih dominasi industri besar. Ia mengibaratkan layaknya sebuah gelas anggur di mana bisnis besar dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di cawan gelas yang mendapatkan kredit, selanjutnya bisnis menengah hanya di leher gelas, dan mayoritas rakyat dasar gelas.
"Sebanyak 83% kredit hanya mengalir ke bisnis besar, sisanya 17% ke bisnis menengah dan rakyat," papar pria yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Kemaritiman itu.
Terang dia, BI bersama OJK harus dapat mengubah dalam 3 tahun ini struktur kredit menjadi 70% ke bisnis besar dan 30% untuk bisnis menengah dan kecil. Ia berharap, RDPU ini tak hanya memberikan rekomendasi yang normatif kepada Gubernur dan Deputi BI yang baru. Lebih dari itu, rapat harus memberikan target yang jelas dan tinggi kepada mereka.
"Dan yang paling penting, BI harus berani memberikan data yang benar kepada publik. Katakan kebenaran meskipun kadang itu menyakitkan," ucap pria yang sudah mendeklarasikan diri menjadi bakal calon presiden 2019 ini.
(akr)
Explore More