Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Pemerintah Perlu Pikirkan Ini Sebelum Bentuk Holding Migas
Pemerintah Perlu Pikirkan Ini Sebelum Bentuk Holding Migas
A
A
A
JAKARTA - Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, pemerintah perlu memikirkan sisi good corporare governance (GCG) sebelum membentuk Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas.
Yustinus menjelaskan, terkait Holding Migas yang jelas ini perlu good corporare governance atau sistem kelola yang baik dari regulator dan operator.
"Peran regulator dan operator dipisahkan seperti Pertamina, tidak boleh sekaligus," ujarnya di Jakarta, Rabu (4/4/2018).
Menurut Yustinus, Pertamina yang direncanakan menjadi Holding Migas bisa berperan sebagai operator, tidak juga merangkap sebagai regulator.
"Jadi pelaku di antara pelaku yang lain, nanti kalau holding semua, Kementerian BUMN sudah gak relevan ada lagi, tambah ketidakpastian," katanya.
Dia menambahkan, nantinya pemegang saham dari perusahaan BUMN ada di Kementerian Keuangan, di sana menjadi hulu kebijakan yang ada.
"Sudah benar dulu ada Dirjen BUMN, sekarang pemegang saham di Kementerian Keuangan, bukan BUMN, belum lagi ESDM. Saya sepakat dari sisi pemerintah, tidak boleh ada penugasan Pertamina, dapat insentif khusus. Tapi terkait job desk sama, tidak boleh ada pembeda," ujarnya.
Yustinus menjelaskan, terkait Holding Migas yang jelas ini perlu good corporare governance atau sistem kelola yang baik dari regulator dan operator.
"Peran regulator dan operator dipisahkan seperti Pertamina, tidak boleh sekaligus," ujarnya di Jakarta, Rabu (4/4/2018).
Menurut Yustinus, Pertamina yang direncanakan menjadi Holding Migas bisa berperan sebagai operator, tidak juga merangkap sebagai regulator.
"Jadi pelaku di antara pelaku yang lain, nanti kalau holding semua, Kementerian BUMN sudah gak relevan ada lagi, tambah ketidakpastian," katanya.
Dia menambahkan, nantinya pemegang saham dari perusahaan BUMN ada di Kementerian Keuangan, di sana menjadi hulu kebijakan yang ada.
"Sudah benar dulu ada Dirjen BUMN, sekarang pemegang saham di Kementerian Keuangan, bukan BUMN, belum lagi ESDM. Saya sepakat dari sisi pemerintah, tidak boleh ada penugasan Pertamina, dapat insentif khusus. Tapi terkait job desk sama, tidak boleh ada pembeda," ujarnya.
(ven)
Explore More