Bahas Tumpahan Minyak di DPR, Wamen ESDM Minta Maaf

JAKARTA - Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengadakan rapat kerja dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membahas tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.

Rapat kerja dilangsungkan bersamaan dengan rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Kapolda Kalimantan Timur, dan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Menteri ESDM Ignasius Jonan tidak hadir dalam rapat ini lantaran harus menghadiri rapat terbatas di Istana Presiden.

Dalam rapat tersebut, Wakil menteri (Wamen) ESDM Arcandra tahar meminta maaf atas kejadian yang menimbulkan korban jiwa serta menyebabkan pencemaran lingkungan tersebut. Arcandra juga menegaskan bahwa Pertamina dan Kementerian ESDM telah melakukan upaya penanggulangan dampak akibat bencana tersebut.

"Saya turut prihatin atas korban meninggal di Teluk Balikpapan, juga atas tumpahan minyak. Kami akan menanggulanginya," ujar Arcandra di Jakarta, Senin (16/4/2018).

Ketua Komisi VII Gus Irawan Pasaribu mengatakan, DPR menaruh perhatian besar atas pencemaran tumpahan minyak dan kebakaran kapal yang mengakibatkan lima orang meninggal dunia tersebut. Komisi VII menurutnya telah melakukan kunjungan langsung ke Balikpapan untuk melakukan investigasi atas kejadian tersebut.

"Investigasi masih berlangsung, kami memandang korban jiwa akibat kegiatan ini perlu segera diberikan perhatian," ujarnya.

Sementara, anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian mengaku kecewa dengan absennya Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam rapat tersebut. Ramson mengatakan, kejadian ini menyebabkan kerusakan lingkungan dan infrastruktur yang sangat signifikan sehingga dampaknya sangat terasa bagi perekonomian. "Jadi tolong disampaikan kepada Menteri ESDM, ini soal konstitusi," tegasnya.