Komisi VII Desak ESDM Bereskan Masalah Shell di Masela
loading...
Menteri ESDM diminta tegas kepada Shell soal Blok Masela. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII Mulyanto meminta Menteri ESDM Arifin Tasrif tegas terhadap Shell yang hingga kini tak juga melepas hak partisipasi atau participating interest (PI) Blok Masela sebesar 35%. Semestinya Shell menyerahkan hak partisipasi itu kepada PT Pertamina (Persero) ataupun Petronas.
"Blok Masela ini kan tidak konsisten, Shell menyerah dan undur diri, tetapi menggantung. Kalau memang mau, seharusnya teruskan," jelas Mulyanto dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR bersama Kementerian ESDM dikutip Selasa (6/6/2023).
Bahkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak Menteri ESDM untuk melakukan terminasi (mengakhiri) hak Shell atas Blok Masela. "Terminasi saja itu Blok Masela karena POD tidak diperpanjang, biar zero hangus terbakar, Shell tidak dapat apa-apa, uang mereka hilang. Jangan mau pemerintah dianggap lembek," tegasnya.
Lebih lanjut, Mulyanto mengatakan Komisi VII akan menindak persoalan Blok Masela dan memastikan kesiapan Pertamina untuk mengelola 35% hak partisipasi yang saat ini masih di tangan Shell. Apabila pada 2024 Blok Masela dikembalikan kepada negara, pemerintah bisa melelangnya dengan prioritas untuk BUMN. Artinya, Pertamina bisa mendapat Blok Masela secara cuma-cuma.
"Tahun 2024 kan sebentar lagi, jadi harusnya Shell mempertimbangkan soal ini dengan serius. Kalau mau mundur ya mundur dengan baik dan bertanggung jawab. Jual kepada investor yang berminat. Jangan menggantungnya," tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian memandang, pemerintah harus sesegera mungkin mengambil keputusan strategis terkait lapangan migas abadi di Kepulauan Tanimbar, Maluku itu. Bahkan, Ramson menyebut pihaknya akan menyiapkan proposal untuk solusi terbaik bagi keberlangsungan operasi Blok Masela.
"Kalau tim Pak Menteri sudah siap, Alhamdulillah. Yang penting, kita perlu kebijakan konkret dan tidak terkatung-katung," jelas Ramson.
"Blok Masela ini kan tidak konsisten, Shell menyerah dan undur diri, tetapi menggantung. Kalau memang mau, seharusnya teruskan," jelas Mulyanto dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR bersama Kementerian ESDM dikutip Selasa (6/6/2023).
Bahkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendesak Menteri ESDM untuk melakukan terminasi (mengakhiri) hak Shell atas Blok Masela. "Terminasi saja itu Blok Masela karena POD tidak diperpanjang, biar zero hangus terbakar, Shell tidak dapat apa-apa, uang mereka hilang. Jangan mau pemerintah dianggap lembek," tegasnya.
Lebih lanjut, Mulyanto mengatakan Komisi VII akan menindak persoalan Blok Masela dan memastikan kesiapan Pertamina untuk mengelola 35% hak partisipasi yang saat ini masih di tangan Shell. Apabila pada 2024 Blok Masela dikembalikan kepada negara, pemerintah bisa melelangnya dengan prioritas untuk BUMN. Artinya, Pertamina bisa mendapat Blok Masela secara cuma-cuma.
"Tahun 2024 kan sebentar lagi, jadi harusnya Shell mempertimbangkan soal ini dengan serius. Kalau mau mundur ya mundur dengan baik dan bertanggung jawab. Jual kepada investor yang berminat. Jangan menggantungnya," tegasnya.
Sementara itu, anggota Komisi VII dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian memandang, pemerintah harus sesegera mungkin mengambil keputusan strategis terkait lapangan migas abadi di Kepulauan Tanimbar, Maluku itu. Bahkan, Ramson menyebut pihaknya akan menyiapkan proposal untuk solusi terbaik bagi keberlangsungan operasi Blok Masela.
"Kalau tim Pak Menteri sudah siap, Alhamdulillah. Yang penting, kita perlu kebijakan konkret dan tidak terkatung-katung," jelas Ramson.
(uka)
Explore More