Hingga Maret 2018, Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp233,95 T
Hingga Maret 2018, Belanja Pemerintah Pusat Capai Rp233,95 T
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengemukakan bahwa hingga 31 Maret 2018 realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp233,95 triliun. Realisasi ini mencapai 16,08% dari target di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2018 yang sebesar Rp1.454,49 triliun.
Menurut dia, realisasi belanja pemerintah pusat tersebut lebih tinggi dari realisasi periode sama tahun lalu yang sebesar Rp204,84 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat ini terdiri atas belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp103,14 triliun atau 12,17% dari APBN 2018, dan belanja non K/L sebesar Rp130,81 triliun atau 21,55% dari target di APBN 2018.
"Realisasi belanja hingga 31 Maret 2018 total K/L membelanjakan Rp103,1 triliun. Terdiri dari belanja pegawai Rp40,4 triliun, belanja barang Rp35,2 triliun, belanja modal Rp9,7 triliun, dan bansos Rp17,9 triliun. Dari sisi growth tumbuh positif kecuali belanja modal, karena APBN kita belanja modalnya lebih sedikit dibanding APBNP tahun lalu," katanya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018).
Menurutnya, penyerapan belanja K/L hingga Maret 2018 lebih tinggi sekitar 11,6% dari realisasi pada periode sama tahun 2017. Hal ini terutama didorong oleh tingginya realisasi belanja barang dan bantuan sosial. Hingga Maret 2018, belanja bantuan sosial sudah mencapai Rp17,9 triliun. Padahal, di periode sama tahun lalu baru mencapai Rp9,5 triliun.
"Dari sisi jumlah absorbsinya, ini berarti Rp17,9 triliun itu 23,2% dari total alokasi belanja sosial. Tahun lalu hanya 17,5%. Ini kita harapkan bisa membuat masyarakat kita momentum growth-nya positif dan masyarakat yang rentan bisa mendapatkan bansos dan perlindungan negara," imbuh dia.
Sementara belanja non K/L, lanjut dia, terdiri dari pembayaran bunga utang sebesar Rp68,46 triliun, belanja subsidi sebesar Rp25,29 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp0,40 miliar.
"Subsidi mencapai Rp25,3 triliun atau lebih tinggi dua kali lipat dari tahun lalu yang Rp12,3 triliun. Ini yang harus dijaga secara hati-hati," tandasnya.
Menurut dia, realisasi belanja pemerintah pusat tersebut lebih tinggi dari realisasi periode sama tahun lalu yang sebesar Rp204,84 triliun. Realisasi belanja pemerintah pusat ini terdiri atas belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp103,14 triliun atau 12,17% dari APBN 2018, dan belanja non K/L sebesar Rp130,81 triliun atau 21,55% dari target di APBN 2018.
"Realisasi belanja hingga 31 Maret 2018 total K/L membelanjakan Rp103,1 triliun. Terdiri dari belanja pegawai Rp40,4 triliun, belanja barang Rp35,2 triliun, belanja modal Rp9,7 triliun, dan bansos Rp17,9 triliun. Dari sisi growth tumbuh positif kecuali belanja modal, karena APBN kita belanja modalnya lebih sedikit dibanding APBNP tahun lalu," katanya di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (16/4/2018).
Menurutnya, penyerapan belanja K/L hingga Maret 2018 lebih tinggi sekitar 11,6% dari realisasi pada periode sama tahun 2017. Hal ini terutama didorong oleh tingginya realisasi belanja barang dan bantuan sosial. Hingga Maret 2018, belanja bantuan sosial sudah mencapai Rp17,9 triliun. Padahal, di periode sama tahun lalu baru mencapai Rp9,5 triliun.
"Dari sisi jumlah absorbsinya, ini berarti Rp17,9 triliun itu 23,2% dari total alokasi belanja sosial. Tahun lalu hanya 17,5%. Ini kita harapkan bisa membuat masyarakat kita momentum growth-nya positif dan masyarakat yang rentan bisa mendapatkan bansos dan perlindungan negara," imbuh dia.
Sementara belanja non K/L, lanjut dia, terdiri dari pembayaran bunga utang sebesar Rp68,46 triliun, belanja subsidi sebesar Rp25,29 triliun, dan belanja lainnya sebesar Rp0,40 miliar.
"Subsidi mencapai Rp25,3 triliun atau lebih tinggi dua kali lipat dari tahun lalu yang Rp12,3 triliun. Ini yang harus dijaga secara hati-hati," tandasnya.
(fjo)
Explore More