Belanja Negara Kuartal I-2020 Tembus Rp452,4 Triliun

Jum'at, 17 April 2020 - 14:43 WIB
loading...
Belanja Negara Kuartal I-2020 Tembus Rp452,4 Triliun
Belanja negara hingga bulan Maret 2020 mencapai Rp452,4 triliun dimana realisasi pada kuartal I tahun 2020 ini tumbuh melambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (yoy). Foto/Dok
A A A
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat belanja negara hingga bulan Maret 2020 mencapai Rp452,4 triliun. Angka pada kuartal I tahun 2020 ini tumbuh melambat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year on year/yoy).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memberikan rincian, belanja pemerintah pusat mencapai Rp 277,9 triliun atau tumbuh 6,6% (yoy). Angka ini melambat dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mampu tumbuh 11,4% (yoy).

Adapun rinciannya adalah Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat Rp143 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 11% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp128,8 triliun.

Belanja K/L ditunjang oleh belanja pegawai sebesar Rp48,6 triliun atau tumbuh 8% (yoy), kemudian belanja barang Rp35,2 triliun minus 6,6% (yoy). Selanjutnya ada belanja modal yang mencapai Rp12 triliun atau tumbuh 32,1% dan terakhir belanja bantuan sosial yang meningkat 27,5% menjadi Rp47,2 triliun.

"Belanja pegawai tumbuh 8% karena awal tahun bayar tunjangan kinerja untuk beberapa Kementerian dan Lembaga. Di sisi lain, belanja barang kontraksi 6,6%," ujar Menkeu Sri Mulyani dalam teleconfrence, Jumat (16/4/2020).

Sedangkan untuk belanja non K/L tercatat sebesar Rp134,9 triliun. Angka tersebut tumbuh 2,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya Rp132 triliun.

Sementara untuk transfer ke Daerah dan Dana Desa Rp174,5 triliun atau turun 8,8% (yoy). Padahal di periode yang sama tahun lalu, pos anggaran ini mampu tumbuh 3,1% (yoy). Rincianya transfer ke daerah sebesar Rp 167,3 triliun atau turun 7,7% (yoy) sedangkan Dana Desa hanya Rp7,2 triliun, anjlok 28,6% (yoy).

"Untuk daerah-daerah ini diubah instrumen agar siap menangani covid-19. Dan juga kita minta daerah untuk melakukan penghentian proses pengadaan fsik di luar pendidikan dan kesehatan," tandasnya.
(ant)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1449 seconds (0.1#10.140)