Pencopotan Elia Massa dari Pertamina Disebut Tanpa Restu Jokowi

Jum'at, 27 April 2018 - 13:57 WIB
Pencopotan Elia Massa dari Pertamina Disebut Tanpa Restu Jokowi
Pencopotan Elia Massa dari Pertamina Disebut Tanpa Restu Jokowi
A A A
JAKARTA - Pencopotan Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Inas Nasrullah Zubir tanpa meminta izin dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Padahal, Jokowi yang menunjuk langsung Elia Massa tahun lalu.

Elia Massa merupakan bos Pertamina pilihan Jokowi saat menggantikan Dwi Soetjipto pada Maret 2017. Penunjukan Elia menjadi bos Badan Usaha Milik Negara (BUMN) migas ini dikarenakan prestasi kinclongnya saat memimpin PT Elnusa. Pencopotan Elia Massa disebabkan kelangkaan BBM Premium dan kasus tumpahan minyak di Teluk Balikpapan.

Menurutnya, Presiden Jokowi sudah seharusnya membatalkan keputusan Menteri BUMN tersebut. Sebab, keputusan diambil tanpa izin dari Presiden. "Oleh karena itu, pak Jokowi seyogyanya membatalkan keputusan RUPS tersebut," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/4/2018).

Dia menilai, pencopotan Elia Massa lebih disebabkan oleh rasa suka atau tidak suka Menteri BUMN. Alasannya, Elia tidak tunduk kepada kehendak menteri untuk mengubah nomenklatur direktorat di Pertamina tanpa melibatkan jajaran direksi Pertamina serta tidak melalui kajian yang sebagaimana mestinya.

"Persoalan like and dislike inipun terjadi ketika Dwi Soetjipto masih menjabat sebagai Dirut Pertamina. Di mana, ketika itu Dwi dicurigai oleh sedang berupaya merebut posisi," tegasnya.

Senada dengan Inas, Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar mengaku khawatir dengan adanya pergantian direksi PT Pertamina (Persero) dalam waktu singkat. Elia Massa Manik yang baru duduk di kursi direktur utama Pertamina dicopot usai 13 bulan menjabat.

Menurut Arie, perombakan yang terlalu singkat tak akan membuat kemajuan di dalam tubuh perusahaan pelat merah ini. Apalagi, Pertamina dituntut untuk bisa mengalahkan kinerja Petronas, Malaysia. "Kita dituntut pemerintah mengalahkan Petronas Malaysia. Namun, jika terus seperti ini, kemajuan perusahaan untuk mengejar ketertinggalan pasti akan terganggu," tandas Arie.
(akr)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.6953 seconds (0.1#10.140)