Swasta Diberi Porsi Besar Garap Proyek Infrastruktur
Swasta Diberi Porsi Besar Garap Proyek Infrastruktur
A
A
A
JAKARTA - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan, perusahaan swasta diberi kesempatan besar untuk menggarap proyek infrastruktur oleh pemerintah. Dari total kebutuhan investasi Rp4.796,2 triliun, yang ditangani APBN dan APBD sebesar 41,3%, BUMN 22,2% dan swasta 36,5%.
Deputi bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan, swasta bisa masuk sebagai investor ataupun kontraktor. Sebelum itu mereka lebih dulu harus ikut dalam tender proyek. "Semuanya melalui tender, ditenderkan. Jadi swasta yang siap ya ikut, kita ingin dapat nilai yang terbaik," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/4/2018).
Terkait strategi pendanaan infrastruktur, Wismana menegaskan, tentunya tidak bisa pemerintah sendirian. Harus ada kerangka pembiayaan yang mendorong peran swasta, termasuk di antaranya melalui KPBU dan PINA.Kendati mengajak swasta, negara tetap melakukan pengawasan agar tidak ada kerugian di proyek infrastruktur. Apalagi, mereka masuk di pembiayaan dan pengoperasian.
Wismana menyampaikan, proses pengawasan bisa memberikan hasil yang lebih cepat dan berkualitas. Sebab, pembangunan infrastruktur sangat diperlukan. "Pasalnya pascakrisis ada gap infrastruktur yang cukup tinggi. Ketika bicara tentang pembangunan nasional, itu jangkanya panjang," katanya.
Terkait infrastruktur, Bappenas juga meyakini negara akan punya penghasilan tinggi jika pembangunan lebih cepat. Namun hingga beberapa tahun setelah krisis 1998, infrastruktur sebagai motor pertumbuhan masih berkualitas rendah yakni 38% dari PDB. "Maka dari itulah, kita dorong dari pembangunan infrastruktur," tuturnya.
Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur ditujukan untuk pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perkotaan dan pendukung sektor unggulan. Transportasi sendiri menjadi salah satu terpenting karena 52% penduduk sudah hidup di daerah urban.
Sementara itu, konektivitas fisik harus dibangun untuk berbagai sektor unggulan, termasuk pariwisata serta menurunkan biaya logistik. Beberapa pembangunan terkait ini disebutkan Wismana yakni bandara, kereta api, tol dan lainnya. "Misalnya untuk mendukung 10 kawasan Bali baru. Ujung dari segala pembangunan infrastruktur tersebut, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia," pungkasnya.
Deputi bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata mengatakan, swasta bisa masuk sebagai investor ataupun kontraktor. Sebelum itu mereka lebih dulu harus ikut dalam tender proyek. "Semuanya melalui tender, ditenderkan. Jadi swasta yang siap ya ikut, kita ingin dapat nilai yang terbaik," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/4/2018).
Terkait strategi pendanaan infrastruktur, Wismana menegaskan, tentunya tidak bisa pemerintah sendirian. Harus ada kerangka pembiayaan yang mendorong peran swasta, termasuk di antaranya melalui KPBU dan PINA.Kendati mengajak swasta, negara tetap melakukan pengawasan agar tidak ada kerugian di proyek infrastruktur. Apalagi, mereka masuk di pembiayaan dan pengoperasian.
Wismana menyampaikan, proses pengawasan bisa memberikan hasil yang lebih cepat dan berkualitas. Sebab, pembangunan infrastruktur sangat diperlukan. "Pasalnya pascakrisis ada gap infrastruktur yang cukup tinggi. Ketika bicara tentang pembangunan nasional, itu jangkanya panjang," katanya.
Terkait infrastruktur, Bappenas juga meyakini negara akan punya penghasilan tinggi jika pembangunan lebih cepat. Namun hingga beberapa tahun setelah krisis 1998, infrastruktur sebagai motor pertumbuhan masih berkualitas rendah yakni 38% dari PDB. "Maka dari itulah, kita dorong dari pembangunan infrastruktur," tuturnya.
Dia menambahkan, pembangunan infrastruktur ditujukan untuk pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar, perkotaan dan pendukung sektor unggulan. Transportasi sendiri menjadi salah satu terpenting karena 52% penduduk sudah hidup di daerah urban.
Sementara itu, konektivitas fisik harus dibangun untuk berbagai sektor unggulan, termasuk pariwisata serta menurunkan biaya logistik. Beberapa pembangunan terkait ini disebutkan Wismana yakni bandara, kereta api, tol dan lainnya. "Misalnya untuk mendukung 10 kawasan Bali baru. Ujung dari segala pembangunan infrastruktur tersebut, ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia," pungkasnya.
(akr)
Explore More