Sri Mulyani Belum Putuskan Subsidi Solar Masuk APBN-P 2018

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani belum bisa memastikan apakah bakal menambah dana untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dalam Anggaran Pembelanjaan Negara Perubahan (APBN-P) 2018. Apabila terjadi kenaikan, maka anggaran subsidi yang dialokasikan untuk bahan bakar itu naik sekitar Rp4,1 triliun.

Sebelumnya Rapat Koordiniasi mengenai penambahan subsisi telah disepakati oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. "Nanti saya lihat dari ESDM," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (7/5/2018).

Seperti diketahui, Pemerintah akan menambah dana subsidi BBM jenis Solar dalam APBN Perubahan 2018 untuk menjaga stabilitas harga. Dalam APBN 2018, alokasi subsidi Solar sebesar Rp7,8 triliun dengan besaran subsidi Rp500 per liter. Nantinya, Pemerintah berencana untuk menaikkan subsidi Solar dari Rp500 per liter menjadi Rp1.000 per liter.

Namun, pemerintah tetap tidak menyubsidi Premium, dan menjadi tanggung jawab Pertamina. Sebagai kompensasi, Pertamina mendapatkan wilayah kerja minyak terminasi. Sebelumnya Menkeu menerangkan dengan dinaikkannya subsidi solar menjadi Rp1.000 per liter, maka anggaran subsidi yang dialokasikan untuk bahan bakar itu naik sekitar Rp4,1 triliun.

"Solar kalau tidak salah kenaikannya tidak lebih dari Rp4-5 triliun dari kenaikan Rp1.000 per liter. Kami hitung kira-kira sekitar Rp4,1 triliun," jelasnya.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018, alokasi subsidi energi tercatat sebesar Rp94,53 triliun dengan asumsi harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar USD48 per barel. Dari jumlah itu, Rp46,87 triliun di digunakan untuk subsidi BBM jenis solar dan minyak tanah.
(akr)