Sri Mulyani Targetkan Ekonomi RI Tumbuh 5,8% Tahun Depan
Jum'at, 18 Mei 2018 - 11:37 WIB
Sri Mulyani Targetkan Ekonomi RI Tumbuh 5,8% Tahun Depan
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, bahwa pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun depan dapat mencapai 5,8%. Hal itu meskipun Indonesia saat ini dihadapkan berbagai kendala dan ketidakpastian.
Namun pemerintah menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tetap berupaya keras mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif. Hal ini, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata.
"Untuk itu, pada tahun 2019 pemerintah telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada kisaran 8%," terang Sri Mulyani saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-24 guna menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (18/5/2019).
Menurutnya, sasaran pertumbuhan ini akan diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal. Beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan diarahkan untuk mengembangkan perekonom bernilai tambah, agar tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas.
"Sementara itu dari sisi sektoral, ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptaka kesempatan kerja akan terus didorong agar tumbuh berkembang," imbuh dia.
Dengan semakin berkembangnya kelas menengah, sambung mantan Menko bidang Perekonomian ini, maka pasar domestik akan menjadi semakin kokoh. Untuk itu, industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah yang efisien perlu diperkuat, dengan tetap mengembangkan produktivitas dan ketahanan sektor pertanian.
"Pemerintah terus mendorong pengembangan industri berbasis ekonomi digital yang membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan berdaya saing," tuturnya.
Wanita yang akrab disapa Ani ini menambahkan, momentum pertumbuhan investasi dan ekspor perlu terus dipelihara, sementara berbagai perijinan dan regulasi yang menghambat baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah harus dihilangkan. Reformasi di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan juga terus dilakukan agar minat investasi semakin meningkat.
"Pemerintah juga sedang mendesain berbagai kebijakan insentif fiskal yang atraktif dan kompetitif guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor," tandasnya.
Namun pemerintah menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu tetap berupaya keras mewujudkan peningkatan pertumbuhan yang lebih berkualitas dan inklusif. Hal ini, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat lebih adil dan merata.
"Untuk itu, pada tahun 2019 pemerintah telah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi pada kisaran 8%," terang Sri Mulyani saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI ke-24 guna menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (18/5/2019).
Menurutnya, sasaran pertumbuhan ini akan diarahkan untuk mendorong pemerataan pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia, dengan melaksanakan percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia, wilayah perbatasan, kawasan terluar dan daerah tertinggal. Beberapa daerah yang masih mengandalkan sumber daya alam sebagai sektor unggulan diarahkan untuk mengembangkan perekonom bernilai tambah, agar tidak rentan terhadap gejolak harga komoditas.
"Sementara itu dari sisi sektoral, ekonomi yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menciptaka kesempatan kerja akan terus didorong agar tumbuh berkembang," imbuh dia.
Dengan semakin berkembangnya kelas menengah, sambung mantan Menko bidang Perekonomian ini, maka pasar domestik akan menjadi semakin kokoh. Untuk itu, industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah yang efisien perlu diperkuat, dengan tetap mengembangkan produktivitas dan ketahanan sektor pertanian.
"Pemerintah terus mendorong pengembangan industri berbasis ekonomi digital yang membutuhkan dukungan kualitas sumber daya manusia yang produktif, inovatif dan berdaya saing," tuturnya.
Wanita yang akrab disapa Ani ini menambahkan, momentum pertumbuhan investasi dan ekspor perlu terus dipelihara, sementara berbagai perijinan dan regulasi yang menghambat baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah harus dihilangkan. Reformasi di bidang perpajakan dan ketenagakerjaan juga terus dilakukan agar minat investasi semakin meningkat.
"Pemerintah juga sedang mendesain berbagai kebijakan insentif fiskal yang atraktif dan kompetitif guna meningkatkan investasi dan mendorong ekspor," tandasnya.
(akr)
Lihat Juga :
