Gerindra Kritik KEM-PPKF 2019
Gerindra Kritik KEM-PPKF 2019
A
A
A
JAKARTA - Kerangka ekonomi Makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) tahun 2019 dikritik Fraksi Partai Gerindra di DPR. Fraksi Partai Gerindra menilai kinerja pemerintah masih menunjukkan capaian yang bersifat artifisial dalam 3,5 tahun.
Yakni, bukan saja semakin jauh dari pertimbangan strategi, pilihan kebijakan pemerintah dinilai acapkali abai terhadap kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional.
"Kami berpendapat, diperlukan koreksi substansial khususnya terkait perbaikan struktural yang bersinergi dan beriringan antara sektoral dengan kebijakan pembangunan jangka pendek," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Dia mengatakan, kebijakan ekonomi seharusnya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berkeadilan dan berkedaulatan. Selain itu, kata dia, pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Bukan justru hanya sekadar memberikan alokasi bantuan sosial demi mengejar popularitas di mata rakyat saja," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Fraksi Partai Gerindra tidak serta merta menutup keberhasilan dan pujian dunia internasional terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tersebut.
"Ada pesan yang sangat optimis, dimana lembaga bereputasi internasional memproyeksikan Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi di pentas Internasional," ujar Ketua Komisi IV DPR RI itu.
Namun, lanjut dia, di sisi lain pemerintah masih mengeluhkan dampak kondisi perekonomian global terhadap perekonomian nasional yang kurang menggembirakan.
Yakni, bukan saja semakin jauh dari pertimbangan strategi, pilihan kebijakan pemerintah dinilai acapkali abai terhadap kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional.
"Kami berpendapat, diperlukan koreksi substansial khususnya terkait perbaikan struktural yang bersinergi dan beriringan antara sektoral dengan kebijakan pembangunan jangka pendek," ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra Edhy Prabowo di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Dia mengatakan, kebijakan ekonomi seharusnya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berkeadilan dan berkedaulatan. Selain itu, kata dia, pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Bukan justru hanya sekadar memberikan alokasi bantuan sosial demi mengejar popularitas di mata rakyat saja," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, Fraksi Partai Gerindra tidak serta merta menutup keberhasilan dan pujian dunia internasional terhadap pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla tersebut.
"Ada pesan yang sangat optimis, dimana lembaga bereputasi internasional memproyeksikan Indonesia akan menjadi salah satu kekuatan ekonomi di pentas Internasional," ujar Ketua Komisi IV DPR RI itu.
Namun, lanjut dia, di sisi lain pemerintah masih mengeluhkan dampak kondisi perekonomian global terhadap perekonomian nasional yang kurang menggembirakan.
(ven)
Explore More