Industri Makanan dan Pertanian Inggris Ingin Kepastian Pasca Brexit
Senin, 28 Mei 2018 - 23:08 WIB
Industri Makanan dan Pertanian Inggris Ingin Kepastian Pasca Brexit
A
A
A
LONDON - Industri makanan dan pertanian Inggris menginginkan jaminan dari pemerintah, bahwa mereka dapat tetap merekrut cukup staf dari Uni Eropa (UE) setelah Brexit. Tuntutan ini muncul sebagai bagian dari manifesto yang dibuat oleh lebih dari 100 organisasi di seluruh industri dan dikirim ke Perdana Menteri (PM).
Seperti dilansir BBC, Senin (28/5/2018) pemerintah Inggris didesak untuk menerbitkan sebuah aturan prioritas terkait imigrasi. Sementara itu, seorang juru bicara pemerintah mengatakan sektor makanan dan pertanian bakal dapat merekrut tenaga kerjaa dari Uni Eropa hingga Desember 2020.
Mereka yang berada di industri pertanian sebelumnya telah mengemukakan kekhawatiran tentang dampak dari kebijakan Inggris meninggalkan Uni Eropa khususnya pada tenaga kerja pertanian, fleksibel dan musiman. Menteri Lingkungan Michael Gove mengatakan awal tahun ini bahwa kasus untuk skema pekerja pertanian musiman setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa pada tahun 2019 sangat "menarik."
Manifesto Rantai Pasokan Pangan dikirim ke Perdana Menteri Theresa May oleh Presiden Persatuan Petani Nasional, Minette Batters. Dikatakannya bahwa "jumlah signifikan" dari warga negara Uni Eropa yang bekerja pada sektor ini bakal sangat berarti penting. Hal ini dalam upaya menjamin pasokan tenaga permanen dan musiman yang berkelanjutan dan cukup sebelum dan sesudah Inggris meninggalkan Uni Eropa pada Maret 2019.
Dokumen itu mengatakan bahwa kesulitan perekrutan dari dalam Inggris berarti pemerintah perlu menjamin bahwa "dalam jangka pendek hingga menengah, industri memiliki akses ke pasar tenaga kerja luar negeri untuk membantu memenuhi kebutuhan rekrutmennya". Isu-isu utama lainnya yang diangkat dalam manifesto, disusun oleh organisasi yang mewakili petani dan pemasok mereka serta produsen dan pengecer.
Isu utama lainnya yang menjadi sorotan yakni menjaga sektor perdagangan dari gesekan dengan Uni Eropa. Selanjutnya mengembangkan kebijakan pertanian yang mempromosikan produksi pangan sambil mempertahankan standar tinggi yang ada. Ditambah memastikan sistem regulasi yang "efisien dan proporsional".
Seperti dilansir BBC, Senin (28/5/2018) pemerintah Inggris didesak untuk menerbitkan sebuah aturan prioritas terkait imigrasi. Sementara itu, seorang juru bicara pemerintah mengatakan sektor makanan dan pertanian bakal dapat merekrut tenaga kerjaa dari Uni Eropa hingga Desember 2020.
Mereka yang berada di industri pertanian sebelumnya telah mengemukakan kekhawatiran tentang dampak dari kebijakan Inggris meninggalkan Uni Eropa khususnya pada tenaga kerja pertanian, fleksibel dan musiman. Menteri Lingkungan Michael Gove mengatakan awal tahun ini bahwa kasus untuk skema pekerja pertanian musiman setelah Inggris meninggalkan Uni Eropa pada tahun 2019 sangat "menarik."
Manifesto Rantai Pasokan Pangan dikirim ke Perdana Menteri Theresa May oleh Presiden Persatuan Petani Nasional, Minette Batters. Dikatakannya bahwa "jumlah signifikan" dari warga negara Uni Eropa yang bekerja pada sektor ini bakal sangat berarti penting. Hal ini dalam upaya menjamin pasokan tenaga permanen dan musiman yang berkelanjutan dan cukup sebelum dan sesudah Inggris meninggalkan Uni Eropa pada Maret 2019.
Dokumen itu mengatakan bahwa kesulitan perekrutan dari dalam Inggris berarti pemerintah perlu menjamin bahwa "dalam jangka pendek hingga menengah, industri memiliki akses ke pasar tenaga kerja luar negeri untuk membantu memenuhi kebutuhan rekrutmennya". Isu-isu utama lainnya yang diangkat dalam manifesto, disusun oleh organisasi yang mewakili petani dan pemasok mereka serta produsen dan pengecer.
Isu utama lainnya yang menjadi sorotan yakni menjaga sektor perdagangan dari gesekan dengan Uni Eropa. Selanjutnya mengembangkan kebijakan pertanian yang mempromosikan produksi pangan sambil mempertahankan standar tinggi yang ada. Ditambah memastikan sistem regulasi yang "efisien dan proporsional".
(akr)
Lihat Juga :
