Dorong Ekonomi Nasional Tumbuh, Pelabuhan Harus Dikelola Sendiri

Jum'at, 01 Juni 2018 - 21:57 WIB
Dorong Ekonomi Nasional...
Dorong Ekonomi Nasional Tumbuh, Pelabuhan Harus Dikelola Sendiri
A A A
JAKARTA - Pemerintah maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diminta mengelola sendiri pelabuhan termasuk terminal petikemas. Hal ini dinilai penting dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Pengamat ekonomi yang juga penulis buku "Melawan Konspirasi Global di Teluk Jakarta" Ahmad Khoirul Fata mencontohkan, selama hampir 20 tahun kiprah pelabuhan JICT dan TPK Koja sudah banyak kemajuan dan terobosan yang dilakukan para pekerja, demi mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia."Celakanya, perpanjangan kontrak JICT dan Koja dimulai 5 tahun sebelum kontrak awal habis,"tegasnya di Jakarta Jumat (1/6/2018). Kebijakan tersebut dinilai melanggar Undang-Undang serta diduga merugikan negara hampir Rp 6 triliun. Bersama MD Aminudin, Ahmad Khoirul Fata mengatan, buku yang ditulisnya menceritakan sebuah konspirasi global yang bertabrakan dengan semangat berdikari sekaligus perwujudan Nawacita dalam pengelolaan gerbang ekonomi Indonesia yakni terminal petikemas JICT dan TPK Koja, Jakarta Utara." Harapannya, dengan buku ini Pemerintah dan masyarakat mendukung semangat berdikari dan Nawacita serta Pancasila dalam pengelolaan pelabuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak," terang Fata.MD Aminudin, menambahkan, buku ini telah melalui berbagai riset primer dan sekunder sehingga buku itu secara lengkap mengulas bagaimana modus konspirasi global asing untuk menguasai BUMN pelabuhan. Menurut dia, pihaknya telah melakukan riset, pengumpulan data dan wawancara dengan berbagai pihak, khususnya para pekerja JICT, yang ingin perusahaan bongkar muat petikelas tersebut bisa kembali dikelola Indonesia 100%.Ekonom INDEF Bima Yudhistira mengatakan ada tren pemaksaan BUMN berhutang lewat cara penerbitan Global Bond demi pembiayaan infrastruktur. “Kenapa dipaksakan? Awalnya karena cita-cita pembangunan infrastruktur. Namun ternyata diluar prediksi. Infrastruktur tersebut tidak mengurangi ongkos logistik. Model ini yang bikin rusak,” kata Bima.Bima khawatir bukan hanya aset strategis JICT tapi akan terjadi bom waktu yang akan meledak. “Pada satu titik BUMN akan menyerah. Contohnya Pelindo II yang mulai kesulitan membayar hutang global bond. Pada akhirnya harga yang dibayar Indonesia akan sangat mahal. Bahkan nasionalisasi BUMN seperti JICT dari Hutchison hanya angan-angan,” ujarnya.
(aww)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Baru Diresmikan, Operasional...
Baru Diresmikan, Operasional Pelabuhan Patimban Sudah Mengundang Tanya
Kuasa Politik di Balik...
Kuasa Politik di Balik Proyek Pelabuhan Patimban
Pelabuhan Internasional...
Pelabuhan Internasional Patimban Dijadwalkan Akan Diresmikan Jokowi Hari Ini
Alur Masuk Barang Kawasan...
Alur Masuk Barang Kawasan Pelabuhan Kini Miliki Aturan Baru
SPSL Perkuat Standar...
SPSL Perkuat Standar Keselamatan di Lingkungan Operasional Pelabuhan
Pelindo Sinergi Lokaseva...
Pelindo Sinergi Lokaseva Perkuat Budaya K3L di Layanan Pelabuhan
Berita Terkini
Purbaya: Kebijakan Fiskal...
Purbaya: Kebijakan Fiskal 2027 Diarahkan Dorong Ekonomi Makin Tinggi, Rakyat Sejahtera Lebih Cepat
1 jam yang lalu
Anggaran Sekolah Rakyat...
Anggaran Sekolah Rakyat di Jember Tembus Rp221 Miliar, Punya Lapangan Bola Standar FIFA
1 jam yang lalu
Darurat Rupiah, BI Kembali...
Darurat Rupiah, BI Kembali Kerek Suku Bunga Acuan Jadi 5,50% dan Rilis 4 Operasi Moneter
2 jam yang lalu
Kenaikan Kurs Dolar...
Kenaikan Kurs Dolar dan Harga Energi Hantam Industri Galangan Kapal Nasional
2 jam yang lalu
Begini Hasil Pertemuan...
Begini Hasil Pertemuan Dasco dan Bos Himbara, Dirut BNI: Fundamental Bagus, Tak Perlu Cemas
2 jam yang lalu
Chatib Basri: Tugas...
Chatib Basri: Tugas Menteri Keuangan Sebetulnya Gampang! Potong, Naikkan, Pinjam
3 jam yang lalu
Infografis
Profil 10 Pahlawan Nasional...
Profil 10 Pahlawan Nasional Tahun 2025 dan Jasanya bagi Negara
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved