Negara-negara Kaya Masih Subsidi Bahan Bakar Fosil
Negara-negara Kaya Masih Subsidi Bahan Bakar Fosil
A
A
A
LONDON - Negara-negara maju menghabiskan sedikitnya USD100 miliar (Rp1.387 triliun) per tahun untuk subsidi konsumsi minyak, gas, dan batubara. Dana itu dikucurkan meski negara-negara industri maju itu berjanji mengakhiri subsidi bahan bakar fosil pada 2025.
Laporan itu dirilis Overseas Development Insitute (ODI) Inggris kemarin menjelang konferensi tingkat tinggi G7 di Kanada. Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat (AS) sebagai anggota Grup Tujuh (G7) berjanji pada 2016 untuk mengakhiri dukungan pada bahan bakar fosil pada 2025. Namun, studi yang dipimpin ODI menemukan mereka menghabiskan sedikitnya USD100 miliar per tahun untuk mendukung bahan bakar fosil di dalam dan luar negeri pada 2015 dan 2016.
"Pemerintah sering menyatakan mereka tidak memiliki sumber daya publik untuk mendukung transisi energi bersih," ungkap kepala penulis studi ODI Shelagh Whitley pada Thomson Reuters Foundation. "Apa yang kita ingin coba lakukan ialah menyoroti bahwa sumber daya itu di sana, tapi digunakan secara tidak efisien. G7 berjanji mengakhiri subsidi bahan bakar fosil, tapi mereka tidak memiliki sistem apa pun untuk akuntabilitas memenuhi janji itu. Mereka tidak memiliki peta jalan atau rencana," ujar Whitley, kepala divisi iklim ODI.
Para peneliti menyelidiki setiap negara dengan melihat berbagai indikator, seperti transparansi, janji dan komitmen, serta perkembangan mereka untuk mengakhiri penggunaan, dukungan, dan produksi bahan bakar fosil. Prancis berada di rangking tertinggi dengan skor 63 dari 100 poin, diikuti Jerman 62 poin, Kanada 54 poin, dan Inggris 47 poin. AS memiliki skor terendah 42 dari 100 poin karena dukungan pada produksi bahan bakar fosil dan penarikan dari pakta global perubahan iklim 2015.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan setahun lalu dia mundur dari kesepakatan iklim yang ditandatangani 200 negara. Kesepakatan Paris 2015 meminta komitmen berbagai negara mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga naiknya suhu global di bawah 2 derajat celsius di atas era praindustri. Inggris memiliki skor terendah pada transparansi karena menyangkal bahwa pemerintah memberikan subsidi bahan bakar fosil meski mendukung pelonggaran pajak untuk eksplorasi gas dan minyak Laut Utara.
"Kami tidak menyubsidi produksi atau konsumsi bahan bakar fosil. Kami mendukung negara-negara lain menghentikan subsidi bahan bakar fosil sebagai bagian komitmen kami pada janji G20 dan G7," kata juru bicara Departemen Keuangan Inggris pada Thomson Reuters Foundation.
Laporan itu dirilis Overseas Development Insitute (ODI) Inggris kemarin menjelang konferensi tingkat tinggi G7 di Kanada. Inggris, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Amerika Serikat (AS) sebagai anggota Grup Tujuh (G7) berjanji pada 2016 untuk mengakhiri dukungan pada bahan bakar fosil pada 2025. Namun, studi yang dipimpin ODI menemukan mereka menghabiskan sedikitnya USD100 miliar per tahun untuk mendukung bahan bakar fosil di dalam dan luar negeri pada 2015 dan 2016.
"Pemerintah sering menyatakan mereka tidak memiliki sumber daya publik untuk mendukung transisi energi bersih," ungkap kepala penulis studi ODI Shelagh Whitley pada Thomson Reuters Foundation. "Apa yang kita ingin coba lakukan ialah menyoroti bahwa sumber daya itu di sana, tapi digunakan secara tidak efisien. G7 berjanji mengakhiri subsidi bahan bakar fosil, tapi mereka tidak memiliki sistem apa pun untuk akuntabilitas memenuhi janji itu. Mereka tidak memiliki peta jalan atau rencana," ujar Whitley, kepala divisi iklim ODI.
Para peneliti menyelidiki setiap negara dengan melihat berbagai indikator, seperti transparansi, janji dan komitmen, serta perkembangan mereka untuk mengakhiri penggunaan, dukungan, dan produksi bahan bakar fosil. Prancis berada di rangking tertinggi dengan skor 63 dari 100 poin, diikuti Jerman 62 poin, Kanada 54 poin, dan Inggris 47 poin. AS memiliki skor terendah 42 dari 100 poin karena dukungan pada produksi bahan bakar fosil dan penarikan dari pakta global perubahan iklim 2015.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan setahun lalu dia mundur dari kesepakatan iklim yang ditandatangani 200 negara. Kesepakatan Paris 2015 meminta komitmen berbagai negara mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga naiknya suhu global di bawah 2 derajat celsius di atas era praindustri. Inggris memiliki skor terendah pada transparansi karena menyangkal bahwa pemerintah memberikan subsidi bahan bakar fosil meski mendukung pelonggaran pajak untuk eksplorasi gas dan minyak Laut Utara.
"Kami tidak menyubsidi produksi atau konsumsi bahan bakar fosil. Kami mendukung negara-negara lain menghentikan subsidi bahan bakar fosil sebagai bagian komitmen kami pada janji G20 dan G7," kata juru bicara Departemen Keuangan Inggris pada Thomson Reuters Foundation.
(amm)
Explore More