Menkeu Sri Mulyani: Pengelolaan APBN 2017 yang Terbaik
Menkeu Sri Mulyani: Pengelolaan APBN 2017 yang Terbaik
A
A
A
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2017 merupakan tahun terbaik dalam pengelolaan keuangan negara dibandingkan capaian APBN beberapa tahun terakhir ini.
Hal ini disampaikan Menkeu pada pidatonya mengenai Pokok-Pokok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 pada Sidang Paripurna DPR yang ke-28, Masa Persidangan ke-V, Tahun Sidang 2017-2018 di Gedung Nusantara II, Komplek DPR-MPR.
"Pelaksanaan APBN Tahun 2017 dan pengelolaan perekonomian nasional sepanjang tahun 2017 menunjukkan pencapaian yang positif. Sehingga dapat dikatakan tahun 2017 merupakan tahun terbaik pengelolaan APBN," ungkap Menkeu dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (4/7/2018).
Menkeu menyampaikan beberapa indikator yang mendukung penilaian tersebut, misalnya dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin dan gini rasio dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Hal ini dapat terlihat dari beberapa pencapaian dari hasil pengelolaan APBN Tahun 2017 antara lain satu, Index Pembangunan Manusia yang mencapai angka 70,81 atau meningkat 0,9% dari tahun 2016 sebesar 70,18. Capaian angka Index Pembangunan Manusia tahun 2017 merupakan angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir," papar Menkeu.
Dari sisi tingkat pengangguran terbuka, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5,13% dari sebelumnya 5,5% di tahun 2016. Angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 merupakan angka terendah dalam 3 tahun terakhir.
Adapun dari sisi jumlah penduduk miskin dan rasio gini, pengelolaan APBN tahun 2017 terendah sejak tahun 2014. "Jumlah penduduk miskin yang berada pada angka 26,58 juta jiwa atau menurun sebesar 910.000 jiwa dibandingkan tahun 2016 sebesar 27,76 juta jiwa. Gini rasio yang membaik pada angka 0,391 lebih rendah dari angka tahun 2016 sebesar 0,393. Angka jumlah penduduk miskin serta gini rasio pada tahun 2017 merupakan angka yang terendah sejak tahun 2014," pungkas Menkeu.
Hal ini disampaikan Menkeu pada pidatonya mengenai Pokok-Pokok Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017 pada Sidang Paripurna DPR yang ke-28, Masa Persidangan ke-V, Tahun Sidang 2017-2018 di Gedung Nusantara II, Komplek DPR-MPR.
"Pelaksanaan APBN Tahun 2017 dan pengelolaan perekonomian nasional sepanjang tahun 2017 menunjukkan pencapaian yang positif. Sehingga dapat dikatakan tahun 2017 merupakan tahun terbaik pengelolaan APBN," ungkap Menkeu dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Rabu (4/7/2018).
Menkeu menyampaikan beberapa indikator yang mendukung penilaian tersebut, misalnya dari sisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka, jumlah penduduk miskin dan gini rasio dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
"Hal ini dapat terlihat dari beberapa pencapaian dari hasil pengelolaan APBN Tahun 2017 antara lain satu, Index Pembangunan Manusia yang mencapai angka 70,81 atau meningkat 0,9% dari tahun 2016 sebesar 70,18. Capaian angka Index Pembangunan Manusia tahun 2017 merupakan angka tertinggi dalam 4 tahun terakhir," papar Menkeu.
Dari sisi tingkat pengangguran terbuka, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5,13% dari sebelumnya 5,5% di tahun 2016. Angka tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2017 merupakan angka terendah dalam 3 tahun terakhir.
Adapun dari sisi jumlah penduduk miskin dan rasio gini, pengelolaan APBN tahun 2017 terendah sejak tahun 2014. "Jumlah penduduk miskin yang berada pada angka 26,58 juta jiwa atau menurun sebesar 910.000 jiwa dibandingkan tahun 2016 sebesar 27,76 juta jiwa. Gini rasio yang membaik pada angka 0,391 lebih rendah dari angka tahun 2016 sebesar 0,393. Angka jumlah penduduk miskin serta gini rasio pada tahun 2017 merupakan angka yang terendah sejak tahun 2014," pungkas Menkeu.
(fjo)
Explore More