RI Antisipasi Dampak Perang Dagang

JAKARTA - Pemerintah berupaya keras untuk mengantisipasi dampak buruk akibat perang dagang antara Amerika Serikat dan China.

Salah satu strategi yang tengah disiapkan adalah memacu ekspor dan mengurangi impor. Hanya, bagaimana implementasi langkah tersebut, termasuk ekspor apa akan dipacu dan impor apa saja yang akan ditekan, pemerintah masih mengidentifikasi. Rencananya pemerintah membentuk task force untuk mengawal kebijakan ini.

Antisipasi mau tidak mau harus dilakukan karena perang dagang antara AS vs China kali ini tidak main-main. Washington mulai memberlakukan tarif dagang senilai 25% terhadap USD34 miliar (Rp488 triliun) produk impor China. Beijing pun tidak tinggal diam dan melakukan balasan. Perang dagang yang disebut terbesar dalam sejarah ekonomi dunia tersebut tentu ber dam pak pada terjadinya stagnasi ekonomi global dan memicu penurunan pasar saham.

Selain itu, banyak ekonomi negara lain secara langsung maupun tidak langsung, juga terkena dampak perang dagang tersebut, termasuk Indonesia. Secara spesifik, Indonesia juga telah menghadapi ancaman AS terkait dengan keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang tengah mengambil ancang-ancang untuk mencabut beberapa tarif khusus yang diberikan Amerika kepada Indonesia, diantaranya dengan mencabut Generalized System of Preferences (GSP) produk tekstil Indonesia.

“Dengan adanya perang dagang, kenaikan suku bunga AS, kita harus menjawabnya. Jangan tanya dulu apa karena itu, baru mulai diidentifikasi,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di Jakarta kemarin.

Darmin mengaku sudah melakukan rapat koordinasi, termasuk dengan menteri pariwisata, untuk mengidentifikasi langkah apa saja yang perlu dilakukan untuk mempercepat kenaikan ekspor.

Menurut dia, saat ini pemerintah tengah mengumpulkan semua informasi dan pemikiran untuk merumuskan apa saja yang perlu dilakukan di bidang ekspor dan impor. “Nantinya, pemerintah akan membentuk task force untuk meningkatkan ekspor, sehingga dalam waktu tidak lama kita ingin defisit neraca perdagangannya mulai mengecil dan kita ubah menjadi positif,” imbuhnya.

Pemerintah juga mengidentifikasi impor yang bisa ditekan agar disparitas neraca perdagangan tidak terlalu besar. Namun, pemerintah akan secara hati-hati agar perlambatan impor tidak menekan pertumbuhan ekonomi.

“Impornya yang bisa agak diperlambat yang mana saja. Nanti kita akan ada rapat lagi setelah tadi fokus pada industri, pariwisata, mungkin minggu depan pertanian dan ESDM,” ungkapnya.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menegaskan, pemerintah perlu mengantisipasi perang dagang ini karena akan berdampak pada industri, terutama industri baja. “Sektor baja ini harus kita persiapkan agar tidak kebanjiran impor. Kalau dibanjiri produk impor, tentu sulit untuk bisa meningkatkan utilisasi pabrik,” ujarnya.

Industri keramik juga perlu diantisipasi agar tidak di banjiri produk impor. Apalagi, hargagas di dalam negeri belum sesuai yang diharapkan industri. “Oleh karena itu, kita perlu membuat working group, working level, bagaimana agar industri baja, industri keramik bisa memanfaatkan di dalam negeri. Cara penghematannya adalah substitusi impor. Substitusi impor bahan baku kita dorong untuk investasi,” jelas Airlangga.

Dia menandaskan, di tengah pelemahan kurs rupiah akibat gejolak global dan kenaikan tingkat suku bunga AS, pihaknya mendorong agar BI melakukan swap rate untuk jangka panjang.
“Dengan swap rate yang jelas maka mereka yang punya devisa hasil ekspor bisa dengan cepat merupiahkan ekspor. Pada saat mereka butuh dolar, mereka bisa mencari dolar,” tuturnya.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan, dampak dari perang dagang tentunya akan berimbas pada membanjirnya produk impor besi dan baja. Hal ini karena ada efek pengalihan ekspor China dari sebelumnya ke AS.

“Otomatis mereka mencari pasar alternatif. Indonesia ini pasar yang paling potensial buat China. Pasarnya besar dan hambatan perdagangannya, biaya masuknya rendah. Hambatan di luar tarif juga sedikit. Dari ongkos logistik juga lebih murah,” ujarnya. Menurut Faisal, kebutuhan di dalam negeri terhadap produk besi dan baja juga tinggi sejalan dengan pembangunan infrastruktur.

Untuk itu, pemerintah harus mengantisipasi membanjirnya produk impor besi dan baja ini. Namun, dia mengakui langkah tersebut tidak bisa dalam waktu singkat. “Perlu ada perbaikan secara struktural di bidang industri, terutama dari sisi industri hulunya harus kuat, daya saingnya harus tinggi sehingga ketika produk impor itu datang, persaingan harganya tidak terlalu terpengaruh,” jelasnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Apindo Sofjan Wanandi mengingatkan kbijakan Trump mencabut GSP produk tekstil Indonesia sebagai bentuk peringatan AS kepada Indonesia, karena jumlah ekspor ke Negeri Paman Sam lebih tinggi dibandingkan jumlah ekspor AS ke Indonesia.

“Mereka sudah memberikan warning ke kita bahwa lebih banyak pada dia dan kita harus bicara pada dia mengenai beberapa aturan-aturan di mana dia memiliki spesial tariff placement yang dia mau cabut, terutama di bidang tekstil dan lainnya,” ujarnya.

Seperti diketahui, Presiden AS Donald Trump memperingat kan mengancam pemberlakuan tarif 10% terhadap produk China senilai USD200 miliar (Rp2.871 triliun) jika Beijing menolak mengubah praktik dagangnya. Trump juga mengatakan bahwa Washington akan menarget miliar USD500 miliar (Rp7.184 triliun) produk China yang diimpor AS.

“Kamu akan mendapatkan tambahan USD16 miliar(Rp229 triliun) dalam dua pekan, kemudian kita akan meningkatkan menjadi USD200 miliar, setelah kita memberlakukan USD300 miliar (Rp4.307 triliun). Oke? Jadi, kita memiliki 50 plus 200 plus 300,” ancam Trump. Trump mengungkapkan, motif utama pemberlakuan tarif dagang AS terhadap Beijing adalah hukuman atas pencurian kekayaan intelektual dan perlindungan terhadap kepentingan AS.

Selain itu, AS ingin menyelamatkan ekonominya di mana mengalami defisit perdagangan dengan China senilai USD375 miliar. Perang dagang juga merupakan dampak dari janji kebijakan Trump yang ingin merenegosiasi kesepakatan perdagangan. Dia juga mengampanyekan strategi ekonomi “mengutamakan kepentingan rakyat AS terlebih dahulu”.

Selain itu, dia ingin fokus pada kesepakatan perdagangan bilateral yang adil sehingga bisa menghadirkan banyak lapangan kerja dan menghidupkan kembali industri AS. Hingga 1 Maret 2018, Trump mengumumkan keinginan memberlakukan 25% tarif untuk impor baja dan 10% untuk alumunium. “Perang da gang itu bagi dan mudah untuk menenangkannya,” kata Trump.

Alih-alih bertekuk lutut dengan ancaman tersebut, China malah menuding Washington memicu “perang dagang berskala besar”. Negeri Tirai Bambu tersebut melalui Kementerian Perdagangan China, bahkan bersiap membalas dengan memberlakukan 25% tarif terhadap produk AS seperti mobil, kedelai, dan lobster.

“Kita bisa mengatakan perang dagang secara resmi dimulai,” kata profesor aplikasi ekonomi Universitas Jiaotong Shanghai, Chen Feixiang, dilansir Reuters. “Jika ini berakhir pada USD34 miliar, itu akan berdampak marginal pada ekonomi kedua negara; tapi jika naik hingga USD500 miliar seperti dikatakan Trump, itu akan ber- dampak besar bagi kedua negara,” papar Chen.

China mengingatkan, dalam jangka panjang, perang dagang itu akan menjadi tekanan besar terhadap perdagangan global, investasi, dan pertumbuhan. Itu juga akan merusak para petani AS yang kehilangan pendapatan karena terganggunya ekspor kapas, kedelai, dan tepung, sedangkan di China itu berpotensi menaikkan harga makanan.

“Perang dagang bukan solusi,” ujar Perdana Menteri China Li Keqiang saat bertemu dengan PM Bulgaria Boyko Borissov di Sofia sebelum konferensi dengan negara Eropa Timur. “China tidak akan pernah memulai perang dagang; tapi jika ada pihak meningkatkan tarif, China akan membalas utuk melindungi kepen tingan bisnis,” katanya. Hingga kemarin, belum ada negosiasi baru antara pejabat AS dan China.

Dalam catatan Bank of America, Merrill Lynch menyatakan prediksi adanya eskalasi skala menengah pada perang dagang musim panas kali ini. “Kita tidak bisa membeberkan tekanan penuh, termasuk dampak resesi akibat perang dagang,” demikian laporan mereka. Ketegangan perang dagang mengacaukan pasar keuangan, termasuk saham, mata uang, dan komoditas perdagangan khu susnya kedelai hingga batu bara pada beberapa pekan terakhir.

Mata uang yuan terus melemah terhadap dolar. Saham di pasar China juga terus bergejolak karena perang dagang. “Ini bukan kiamat ekonomi. Kita tidak akan memburu makanan kita dengan tongkat,” kata ekonomi di ING, Rob Carnell.

Adapun analisis Pictet Asset Management menyebutkan, sejumlah negara akan terkena dampak ekonomi terhadap eskalasi perang dagang. Luksemburg, Taiwan, Republik Slovakia, Hungaria, dan Republik Ceko merupakan ne gara yang paling rawan dalam perang dagang tersebut. (Andika Hendra/Heru Febrianto/Oktiani Endarwati)