Pemerintah Matangkan Strategi Negosiasi Perdagangan dengan AS

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) saat ini tengah mengevaluasi sekitar 124 produk ekspor asal Indonesia untuk menentukan produk apa saja yang masih layak menerima generalized system of preferences (GSP).

Apabila GSP dihilangkan, maka bea masuk produk Indonesia ke AS dipastikan menjadi lebih mahal. Jika dicabut, maka Indonesia berpotensi merogoh kocek sebesar USD1,7-1,8 miliar atau sekitar Rp25,2 triliun untuk bea masuk per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menuturkan, hal itu terjadi karena AS menganggap Indonesia sebagai salah negara yang membuat neraca perdagangan AS mengalami defisit.

"Kita nomor 16 (yang dinilai menyebabkan AS defisit). Dia mau review, ada Brasil, Kazakhstan," papar Darmin di Jakarta, Rabu (11/7/20180.

Karena itu, pemerintah tengah mencoba untuk meyakinkan Pemerintahan Trump bahwa hal tersebut tidak benar. Fasilitas GSP diberikan AS kepada negara berkembang, termasuk.

"Ini fasilitas dia. Kita akan meyakinkan dia. Tapi tentu saja yang putuskan nanti mereka," kata Darmin.

Untuk itu, hari ini Darmin kembali menggelar rapat koordinasi dengan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong, jajaran Kementerian Perindustrian serta Kementerian Pertanian.

Menko Darmin mengatakan, dalam rapat ini dirinya membahas apa-apa saja yang perlu untuk disampaikan oleh Mendag sebagai tim negosiasi kepada Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross.

"Sudah ada komunikasi. Kita mau rapat untuk siapkan bahan-bahan nanti mendag bertemu dengan mendag sana. Enggak lama, paling akhir bulan ini (kirim tim ke AS)," jelasnya.