Jawa Tengah Kembali Juara Penurunan Kemiskinan
Selasa, 17 Juli 2018 - 22:31 WIB
Jawa Tengah Kembali Juara Penurunan Kemiskinan
A
A
A
SEMARANG - Penurunan angka kemiskinan per Maret 2018 di Indonesia mencetak sejarah setelah berhasil mencapai posisi single digit menjadi 9,82%. Dari total penurunan 633.000 jiwa, Jawa Tengah menyumbang penurunan terbanyak dengan 300.290 jiwa.
Berita resmi statistik yang diunduh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) bps.go.id menyatakan, per Maret 2018, jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 633.000 menjadi 25,95 juta dari kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta.
Dari 633 ribu orang, sebagian besar dicatatkan Jawa Tengah. Provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ini mencatatkan penurunan kemiskinan sebesar 300.290 jiwa. Dengan penurunan sebesar itu, prosentase kemiskinan di Jateng juga turun signifikan dari 12,23% ke 11,32%.
Dibandingkan dua provinsi lain yang berpenduduk gemuk, Jateng paling unggul. Penurunan kemiskinan di Jawa Barat sebesar 158.620 orang. Sedangkan Jawa Timur 72.680 orang.
Sedangkan provinsi lain, penurunan kemiskinan hanya berkisar belasan hingga puluhan ribu. Bahkan ada yang angka kemiskinannya naik, seperti Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Ganjar mengatakan penurunan angka kemiskinan yang tinggi ini berkat kerja keras semua pihak, utamanya pemerintah dari level pusat hingga desa. "Saya memang surprise saat diberikan data-data itu. Berarti kerja keras selama ini memberikan hasil dengan penurunan tertinggi," ujarnya saat dihubungi, Selasa (17/7/2018).
Penurunan kemiskinan yang signifikan ini, ungkapnya dipengaruhi beberapa faktor. Pertama adanya kesadaran untuk mengakui masih adanya angka kemiskinan yang tinggi pada level kabupaten dan kota hingga desa. Kedua dilakukannya pembahasan dan rapat secara terus-menerus sehingga memunculkan ide kreatif dari kabupaten dan kota sebagai solusi pengentasan kemiskinan.
"Karena tidak malu mengakui masih ada yang miskin, ini lalu muncul banyak ide. Dan tugas provinsi sebenarnya menstimulasi, memberi data dan sharing program, apakah itu RTLH, akses permodalan, pendidikan, kesehatan yang diberikan," terangnya.
Ide kreatif itu salah satunya dilakukan Pemkot Surakarta terkait data warga miskin. Terobosan yang dilakukan yakni dengan mengunci data warga miskin serta melakukan update dan verifikasi setiap tiga bulan. "Saya apreasiasi, karena ini akan mendorong program bisa diberikan pada yang berhak," terangnya.
Pengentasan kemiskinan, ungkapnya, tidak bisa dilakukan secara instan. Hal yang masih terus diperbaiki yakni ketepatan data agar program dan perlakuan yang diberikan pada warga miskin tidak meleset. Kemudian pada bidang pendidikan dan kesehatan. Tiga hal itu menurutnya yang akan menjadi fokus guna percepatan pengentasan kemiskinan.
Padat karya yang menjadi salah satu program nasional memang turut berperan menurunkan angka kemiskinan. Itu merupakan 'arisan' pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota.
Namun menurutnya, yang lebih penting adalah mendorong masyarakat untuk bisa memiliki kemandirian ekonomi. "Padat karya itu salah satu, dan tidak bisa hanya itu karena ke depannya harus ada program yang bisa menolong mereka mandiri secara ekonomi," tandasnya.
Berita resmi statistik yang diunduh dari situs Badan Pusat Statistik (BPS) bps.go.id menyatakan, per Maret 2018, jumlah orang miskin di Indonesia mengalami penurunan sebesar 633.000 menjadi 25,95 juta dari kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta.
Dari 633 ribu orang, sebagian besar dicatatkan Jawa Tengah. Provinsi yang dipimpin Gubernur Ganjar Pranowo ini mencatatkan penurunan kemiskinan sebesar 300.290 jiwa. Dengan penurunan sebesar itu, prosentase kemiskinan di Jateng juga turun signifikan dari 12,23% ke 11,32%.
Dibandingkan dua provinsi lain yang berpenduduk gemuk, Jateng paling unggul. Penurunan kemiskinan di Jawa Barat sebesar 158.620 orang. Sedangkan Jawa Timur 72.680 orang.
Sedangkan provinsi lain, penurunan kemiskinan hanya berkisar belasan hingga puluhan ribu. Bahkan ada yang angka kemiskinannya naik, seperti Aceh, Riau, Jambi, Lampung, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Ganjar mengatakan penurunan angka kemiskinan yang tinggi ini berkat kerja keras semua pihak, utamanya pemerintah dari level pusat hingga desa. "Saya memang surprise saat diberikan data-data itu. Berarti kerja keras selama ini memberikan hasil dengan penurunan tertinggi," ujarnya saat dihubungi, Selasa (17/7/2018).
Penurunan kemiskinan yang signifikan ini, ungkapnya dipengaruhi beberapa faktor. Pertama adanya kesadaran untuk mengakui masih adanya angka kemiskinan yang tinggi pada level kabupaten dan kota hingga desa. Kedua dilakukannya pembahasan dan rapat secara terus-menerus sehingga memunculkan ide kreatif dari kabupaten dan kota sebagai solusi pengentasan kemiskinan.
"Karena tidak malu mengakui masih ada yang miskin, ini lalu muncul banyak ide. Dan tugas provinsi sebenarnya menstimulasi, memberi data dan sharing program, apakah itu RTLH, akses permodalan, pendidikan, kesehatan yang diberikan," terangnya.
Ide kreatif itu salah satunya dilakukan Pemkot Surakarta terkait data warga miskin. Terobosan yang dilakukan yakni dengan mengunci data warga miskin serta melakukan update dan verifikasi setiap tiga bulan. "Saya apreasiasi, karena ini akan mendorong program bisa diberikan pada yang berhak," terangnya.
Pengentasan kemiskinan, ungkapnya, tidak bisa dilakukan secara instan. Hal yang masih terus diperbaiki yakni ketepatan data agar program dan perlakuan yang diberikan pada warga miskin tidak meleset. Kemudian pada bidang pendidikan dan kesehatan. Tiga hal itu menurutnya yang akan menjadi fokus guna percepatan pengentasan kemiskinan.
Padat karya yang menjadi salah satu program nasional memang turut berperan menurunkan angka kemiskinan. Itu merupakan 'arisan' pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten dan kota.
Namun menurutnya, yang lebih penting adalah mendorong masyarakat untuk bisa memiliki kemandirian ekonomi. "Padat karya itu salah satu, dan tidak bisa hanya itu karena ke depannya harus ada program yang bisa menolong mereka mandiri secara ekonomi," tandasnya.
(ven)
Lihat Juga :
