Kualitas Konsultan Perlu Ditingkatkan, Hadapi Tenaga Kerja Asing
Sabtu, 28 Juli 2018 - 21:17 WIB
Kualitas Konsultan Perlu Ditingkatkan, Hadapi Tenaga Kerja Asing
A
A
A
BANDUNG - Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memerlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Peningkatan kemampuan SDM juga diperlukan bagi para konsultan konstruksi.
Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sonny BM Tamjid mengatakan, upaya peningkatan SDM konsultan bisa dimulai dengan kolaborasi antar anggota Inkindo. Langkah itu diyakini bisa bersaing di pasar bebas ASEAN (MEA). "Inkindo tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kolaborasi yang melibatkan kalangan internal dan eksternal Inkindo," jelas Sonny, Sabtu (28/7/2018).
Salah satu langkah strategis yang bakal dilakukan adalah menyiapkan badan khusus untuk memberikan pelatihan bagi para anggota Inkindo sebagai bentuk kolaborasi di internal. Badan tersebut, akan memberikan berbagai training bagi para anggota Inkindo sehingga kualitas jasa konsultan semakin baik.
"Selain kualitas jasa konsultan meningkat, ke depan harus ada konsultan spesialis. Pemerintah sudah memberi banyak kemudahan dan itu harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin," terang calon Ketua Umum Inkindo itu.
Melalui kolaborasi yang dilakukan, Sonny meyakini pengusaha-pengusaha jasa konsultan yang kecil bisa terlindungi. Penunjukan langsung yang bisa diterapkan di berbagai proyek pembangunan infrastruktur, harus bisa dirasakan oleh semua anggota.
"Intinya, jangan malu untuk mengatakan saya tidak bisa dan saya butuh anda. Jangan lagi malu katakan saya salah atau saya benar karena itu harus berani katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kita semua, baik DPN maupun DPP, harus duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Saat kita semua sejajar, maka keterbukaan di setiap anggota akan terbangun," tegasnya.
Wakil Ketua DPN Inkindo Bidang Pengembangan Organisasi, Leonardo Hehanusa menambahkan, tantangan jasa konsultan ke depan semakin besar karena itu harus ada kolaborasi ke arah lebih baik. Baik secara internal maupun eksternal.
"Kebijakan yang dilahirkan, bukan keinginan dari pengurus tapi juga dorongan pihak eksternal dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota untuk menjawab tuntutan. Ke depan, konsultan harus lebih profesional dan harus berada di garis depan sebagai pionir serta inisiator dalam konsep pembangunan bangsa," ujar Leo.
Menghadapi pasar bebas, Leo mengaku jika Indonesia memiliki hambatan dan keterbatasan dari sisi sumber daya manusia meski Indonesia merupakan pasar terbesar di ASEAN. Untuk itu, peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas anggota sehingga bisa berpartisipasi dan bersaing ke depan.
Diketahui, organisasi yang menaungi pengusaha jasa konsultasi di 18 bidang ini, akan memilih Ketua DPN Inkindo yang baru pada gelaran Musyawarah Nasional (Munas) yang rencananya akan dilangsungkan di Semarang, Jawa Tengah, November 2018 mendatang.
Pengurus Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) Sonny BM Tamjid mengatakan, upaya peningkatan SDM konsultan bisa dimulai dengan kolaborasi antar anggota Inkindo. Langkah itu diyakini bisa bersaing di pasar bebas ASEAN (MEA). "Inkindo tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kolaborasi yang melibatkan kalangan internal dan eksternal Inkindo," jelas Sonny, Sabtu (28/7/2018).
Salah satu langkah strategis yang bakal dilakukan adalah menyiapkan badan khusus untuk memberikan pelatihan bagi para anggota Inkindo sebagai bentuk kolaborasi di internal. Badan tersebut, akan memberikan berbagai training bagi para anggota Inkindo sehingga kualitas jasa konsultan semakin baik.
"Selain kualitas jasa konsultan meningkat, ke depan harus ada konsultan spesialis. Pemerintah sudah memberi banyak kemudahan dan itu harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin," terang calon Ketua Umum Inkindo itu.
Melalui kolaborasi yang dilakukan, Sonny meyakini pengusaha-pengusaha jasa konsultan yang kecil bisa terlindungi. Penunjukan langsung yang bisa diterapkan di berbagai proyek pembangunan infrastruktur, harus bisa dirasakan oleh semua anggota.
"Intinya, jangan malu untuk mengatakan saya tidak bisa dan saya butuh anda. Jangan lagi malu katakan saya salah atau saya benar karena itu harus berani katakan yang benar itu benar dan yang salah itu salah. Kita semua, baik DPN maupun DPP, harus duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Saat kita semua sejajar, maka keterbukaan di setiap anggota akan terbangun," tegasnya.
Wakil Ketua DPN Inkindo Bidang Pengembangan Organisasi, Leonardo Hehanusa menambahkan, tantangan jasa konsultan ke depan semakin besar karena itu harus ada kolaborasi ke arah lebih baik. Baik secara internal maupun eksternal.
"Kebijakan yang dilahirkan, bukan keinginan dari pengurus tapi juga dorongan pihak eksternal dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi anggota untuk menjawab tuntutan. Ke depan, konsultan harus lebih profesional dan harus berada di garis depan sebagai pionir serta inisiator dalam konsep pembangunan bangsa," ujar Leo.
Menghadapi pasar bebas, Leo mengaku jika Indonesia memiliki hambatan dan keterbatasan dari sisi sumber daya manusia meski Indonesia merupakan pasar terbesar di ASEAN. Untuk itu, peningkatan kapasitas, kompetensi dan profesionalitas anggota sehingga bisa berpartisipasi dan bersaing ke depan.
Diketahui, organisasi yang menaungi pengusaha jasa konsultasi di 18 bidang ini, akan memilih Ketua DPN Inkindo yang baru pada gelaran Musyawarah Nasional (Munas) yang rencananya akan dilangsungkan di Semarang, Jawa Tengah, November 2018 mendatang.
(ven)
Lihat Juga :
