Makassar Sabet Gelar Kota Terbaik Tim Pengendali Inflasi Daerah
A
A
A
JAKARTA - Wali Kota Makassar M Ramdhan "Danny" Pomanto mengukir sejarah bagi Kota Makassar dengan raihannya mendapatkan predikat Kota Terbaik Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 2017 Award. Penghargaan tersebut diberikan langsung Presiden Joko Widodo dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2018, di Jakarta, pekan ini.
"Alhamdulillah, kita berhasil mengukir sejarah baru buat Kota Makassar. Semoga dengan raihan penghargaan ini, kita bisa terus berbuat yang terbaik bagi Makassar," ucap Danny Pomanto.
Dalam penyerahan penghargaan tersebut, turut disaksikan 416 bupati, 98 walikota, 34 gubernur, para menteri, dan dirjen. Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah dan anggota tim pengendali inflasi baik di pusat ataupun daerah karena selama 4 tahun ini mampu menekan inflasi pada angka di bawah 4%.
"Tahun 2015 di angka 3,35%, 2016 3,0%, 2017 3,1%. Lompatan seperti ini harus terus kita lanjutkan karena saya lihat sekarang koordinasi antara pusat dan daerah semakin baik, ada Satgas pangan dan juga yang ada di pusat dan daerah juga bekerja dengan baik," ujar Presiden.
Dengan koordinasi yang baik, menurut Presiden, inflasi yang stabil dan diharapkan semakin tahun, semakin turun semakin baik. Ia juga berharap nilai inflasi berkisar antara 1-2% sehingga sama seperti negara-negara yang maju dan stabilitas harga tetap bisa terjaga.
Problem sekarang ini, menurut Presiden, adalah ketidakpastian ekonomi global sulit diprediksi dan dikalkulasi karena kebijakan-kebijakan memang pada posisi transisi yang menuju pada norma yang baru. Untuk itu, persiapan antisipasi betul-betul harus terus dilakukan dan merespons perubahan-perubahan yang ada.
"Ada dua problem besar yang terus selalu saya sampaikan, yang ini menjadi kewajiban kita bersama, yang masih harus kita carikan jalan keluarnya bagi negara kita, problem defisit transaksi berjalan, problem defisit neraca perdagangan," ujarnya.
Kalau fundamental ini bisa diperbaiki, lanjut Presiden, Indonesia akan menuju pada negara yang tidak akan terpengaruh oleh gejolak-gejolak ekonomi dunia. Mengenai neraca perdagangan, Presiden menyampaikan bahwa terkait urusan impor dan ekspor posisi saat ini masih defisit.
“Problemnya adalah di investasi, di ekspansi-ekspansi usaha. Oleh sebab itu, saya titip pada gubernur, bupati, wali kota, urusan yang berhubungan dengan investasi yang orientasinya ekspor, atau investasi yang itu adalah substitusi barang yang impor, sudahlah jangan ada pembicaraan lagi," kata Presiden.
Kepala Negara meminta kepala daerah untuk tidak pikir panjang-panjang, investor ditanya macam-macam sehingga batal berinvestasi. Ia menegaskan, investasi dan kegiatan usaha berorientasi ekspor harus dibuka lebar-lebar.
"Saya titip itu, investasi orientasinya ekspor. Yang kedua, investasi yang berkaitan dengan subtitusi barang-barang impor, buka lebar-lebar," tandasnya.
"Alhamdulillah, kita berhasil mengukir sejarah baru buat Kota Makassar. Semoga dengan raihan penghargaan ini, kita bisa terus berbuat yang terbaik bagi Makassar," ucap Danny Pomanto.
Dalam penyerahan penghargaan tersebut, turut disaksikan 416 bupati, 98 walikota, 34 gubernur, para menteri, dan dirjen. Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah dan anggota tim pengendali inflasi baik di pusat ataupun daerah karena selama 4 tahun ini mampu menekan inflasi pada angka di bawah 4%.
"Tahun 2015 di angka 3,35%, 2016 3,0%, 2017 3,1%. Lompatan seperti ini harus terus kita lanjutkan karena saya lihat sekarang koordinasi antara pusat dan daerah semakin baik, ada Satgas pangan dan juga yang ada di pusat dan daerah juga bekerja dengan baik," ujar Presiden.
Dengan koordinasi yang baik, menurut Presiden, inflasi yang stabil dan diharapkan semakin tahun, semakin turun semakin baik. Ia juga berharap nilai inflasi berkisar antara 1-2% sehingga sama seperti negara-negara yang maju dan stabilitas harga tetap bisa terjaga.
Problem sekarang ini, menurut Presiden, adalah ketidakpastian ekonomi global sulit diprediksi dan dikalkulasi karena kebijakan-kebijakan memang pada posisi transisi yang menuju pada norma yang baru. Untuk itu, persiapan antisipasi betul-betul harus terus dilakukan dan merespons perubahan-perubahan yang ada.
"Ada dua problem besar yang terus selalu saya sampaikan, yang ini menjadi kewajiban kita bersama, yang masih harus kita carikan jalan keluarnya bagi negara kita, problem defisit transaksi berjalan, problem defisit neraca perdagangan," ujarnya.
Kalau fundamental ini bisa diperbaiki, lanjut Presiden, Indonesia akan menuju pada negara yang tidak akan terpengaruh oleh gejolak-gejolak ekonomi dunia. Mengenai neraca perdagangan, Presiden menyampaikan bahwa terkait urusan impor dan ekspor posisi saat ini masih defisit.
“Problemnya adalah di investasi, di ekspansi-ekspansi usaha. Oleh sebab itu, saya titip pada gubernur, bupati, wali kota, urusan yang berhubungan dengan investasi yang orientasinya ekspor, atau investasi yang itu adalah substitusi barang yang impor, sudahlah jangan ada pembicaraan lagi," kata Presiden.
Kepala Negara meminta kepala daerah untuk tidak pikir panjang-panjang, investor ditanya macam-macam sehingga batal berinvestasi. Ia menegaskan, investasi dan kegiatan usaha berorientasi ekspor harus dibuka lebar-lebar.
"Saya titip itu, investasi orientasinya ekspor. Yang kedua, investasi yang berkaitan dengan subtitusi barang-barang impor, buka lebar-lebar," tandasnya.
(fjo)