Terima Hibah Jepang, KKP Pacu Sektor Perikanan di Pulau Terluar
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Badan Kerjasama Internasional Jepang atau Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) menandatangani naskah perjanjian hibah senilai 2,5 miliar Yen atau senilai Rp324 juta (kurs Yen 1: Rp.129,34) untuk program pengembangan sektor perikanan untuk pulau-pulau terluar indonesia. Dana sebesar 1,2 miliar yen akan digunakan untuk pembangunan cold storage, processing, instalasi pengolahan, tempat pendaratan ikan, dan pemberhentian kapal. Tak hanya itu, ice flake machine berkapasitas 10 ton juga akan disiapkan.
“Program ini akan memberikan dukungan fiskal terhadap rencana pembangunan Sentar Kelautan dan Perikanan Terpadu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia untuk membangun dan meningkatkan pelabuhan perikanan dan pasar ikan di 6 pulau terluar Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo dalam keterangan resmi yang diterima SINDOnews di Jakarta, Kamis (2/8/2018).
Adapun fasilitas dan target area dari program ini berupa fasilitas pelabuhan perikanan dan pasar ikan di daerah Sabang (Provinsi Aceh), Natuna (Provinsi Riau), Morotai (Provinsi Maluku), Saumlaki (Provinsi Maluku), Moa (Provinsi Maluku), dan Biak (Provinsi Papua). Hal serupa juga akan dilakukan di Kepulauan Natuna yang mendapat dana alokasi sebesar 983 ribu yen, Morotai sebesar 707 juta yen, Saumlaki 692 juta yen, Moa 424 juta yen, dan Biak sebesar 260,9 juta yen.
“Jadi total 2,5 milyar yen. Saat ini masih disiapkan kajiannya. Proyek ini disiapkan untuk 2020, kita harus mengejarnya. Waktu pembangunannya serentak di 6 lokasi dan akan dikerjakan dalam waktu enam bulan ke depan terhitung dari hari ini. Kami ingin dari hulu ke hilir, fasilitas itu ada semuanya. Jadi kita ingin memastikan pembangunan mulai dari tepi pantai, kapal mendarat, kemudian ke tempat pengolahan itu terjamin,” tambahnya.
Sambung dia yang menjadi tujuan yakni perbaiki semuanya, mulai dari menangkap ikan, prosesnya disimpan di ice flake machine hingga dipasarkan terpantau. Hal senada juga diungkapkan Perwakilan JICA untuk Indonesia, Shinichi Yamanaka. Ia menyebut, program ini sebagai langkah awal komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antar kedua negara serta memberikan dampak positif, terutama bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
“Setelah program ini selesai, nelayan kecil akan dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang sudah dibenahi. Mereka juga dapat menikmati berbagai fasilitas seperti tempat penyimpanan ikan. Semoga inisiatif kerjasama ini, dapat memberikan stimulus kepada usaha perikanan lokal dan standar hidup masyarakat pesisir, terutama di pulau-pulau terluar Indonesia,” jelas Shinichi.
“Kami, JICA ingin terus berkontribusi pada program KKP. Berikutnya mungkin bisa pada sektor konstruksi kapal patroli, kapal ikan serbaguna, serta pengawasan, dan pemanfaatan teknologi,” tuturnya.
Dengan program ini, diharapkan para nelayan kecil di Indonesia dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan dengan pendingin (coldstorage) dan pembuatan es, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kegiatan penangkapan ikan dan standar hidup masyarakat nelayan melalui peningkatan kualitas produk perikanan dan distribusinya di luar pulau-pulau tersebut.
“Program ini akan memberikan dukungan fiskal terhadap rencana pembangunan Sentar Kelautan dan Perikanan Terpadu dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Indonesia untuk membangun dan meningkatkan pelabuhan perikanan dan pasar ikan di 6 pulau terluar Indonesia,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo dalam keterangan resmi yang diterima SINDOnews di Jakarta, Kamis (2/8/2018).
Adapun fasilitas dan target area dari program ini berupa fasilitas pelabuhan perikanan dan pasar ikan di daerah Sabang (Provinsi Aceh), Natuna (Provinsi Riau), Morotai (Provinsi Maluku), Saumlaki (Provinsi Maluku), Moa (Provinsi Maluku), dan Biak (Provinsi Papua). Hal serupa juga akan dilakukan di Kepulauan Natuna yang mendapat dana alokasi sebesar 983 ribu yen, Morotai sebesar 707 juta yen, Saumlaki 692 juta yen, Moa 424 juta yen, dan Biak sebesar 260,9 juta yen.
“Jadi total 2,5 milyar yen. Saat ini masih disiapkan kajiannya. Proyek ini disiapkan untuk 2020, kita harus mengejarnya. Waktu pembangunannya serentak di 6 lokasi dan akan dikerjakan dalam waktu enam bulan ke depan terhitung dari hari ini. Kami ingin dari hulu ke hilir, fasilitas itu ada semuanya. Jadi kita ingin memastikan pembangunan mulai dari tepi pantai, kapal mendarat, kemudian ke tempat pengolahan itu terjamin,” tambahnya.
Sambung dia yang menjadi tujuan yakni perbaiki semuanya, mulai dari menangkap ikan, prosesnya disimpan di ice flake machine hingga dipasarkan terpantau. Hal senada juga diungkapkan Perwakilan JICA untuk Indonesia, Shinichi Yamanaka. Ia menyebut, program ini sebagai langkah awal komunikasi dan kerjasama yang lebih baik antar kedua negara serta memberikan dampak positif, terutama bagi nelayan dan masyarakat pesisir.
“Setelah program ini selesai, nelayan kecil akan dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang sudah dibenahi. Mereka juga dapat menikmati berbagai fasilitas seperti tempat penyimpanan ikan. Semoga inisiatif kerjasama ini, dapat memberikan stimulus kepada usaha perikanan lokal dan standar hidup masyarakat pesisir, terutama di pulau-pulau terluar Indonesia,” jelas Shinichi.
“Kami, JICA ingin terus berkontribusi pada program KKP. Berikutnya mungkin bisa pada sektor konstruksi kapal patroli, kapal ikan serbaguna, serta pengawasan, dan pemanfaatan teknologi,” tuturnya.
Dengan program ini, diharapkan para nelayan kecil di Indonesia dapat menggunakan pelabuhan perikanan yang dilengkapi dengan fasilitas penyimpanan dengan pendingin (coldstorage) dan pembuatan es, sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan kegiatan penangkapan ikan dan standar hidup masyarakat nelayan melalui peningkatan kualitas produk perikanan dan distribusinya di luar pulau-pulau tersebut.
(akr)