Peneliti IPB Pertanyakan Dasar Impor Beras 2 Juta Ton Tahun Ini

JAKARTA - Kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita mengimpor beras sebanyak 2 juta ton tahun ini dipertanyakan peneliti Institut Pertanian Bogor (IPB). Kondisi perberasan dinilai perlu dikaji secara komprehensif sebelum memutuskan untuk melakukan impor.

Peneliti Pusat Studi Bencana IPB sekaligus Koordinator Nasional Indonesia Food Watch Pri Menix Dey menilai, kebijakan impor beras bisa saja diputuskan mengingat tahun ini sudah memasuki tahun politik.

"Artinya, diputuskannya impor beras bukan berarti produksi beras dalam negeri tidak meningkat. Jadi perlu diluruskan informasi simpang siur tentang perberasan," ujar Pri Menix di Bogor, Jumat (24/8/2018).

Menurut dia, banyak terobosan peningkatan produksi yang telah dilakukan sejak 2015 hingga kini. Antara lain, direhabilitasinya jaringan irigasi 3,2 juta hektare, mekanisasi 380.000 unit alat mesin, subsidi benih dan pupuk, asuransi 1 juta hektare per tahun dan lainnya.

"Hasilnya, kemampuan produksi padi kita sangat kuat. Bukti pertama, saat 2015 terjadi El-nino terbesar, dengan berbagai program pompanisasi, sumur dangkal, hujan buatan dan tanam di rawa lebak, kita tetap mampu berproduksi dan hanya perlu impor 1,5 juta ton beras," tuturnya.

Dia menyebutkan, El-nino 2015 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. El-nino tertinggi sebelumnya terjadi pada tahun 1998 sehingga impor beras saat itu sangat besar, mencapai 12,1 juta ton.

Pri Menix memperkirakan, apabila di 2015 tidak ada Program Upaya Khusus peningkatan produksi padi, dengan jumlah penduduk sebesar 255 juta jiwa saat itu dan kondisi iklim yang lebih parah dari 1998, maka dipastikan pada 2015 harus dilakukan impor beras sebanyak 16,8 juta ton. "Dan di dunia ini tidak ada (pasokan) beras sebanyak itu," kata dia.

Bukti kedua bahwa produksi beras lokal kuat, lanjut dia, adalah fakta pertambahan jumlah penduduk 2014 hingga 2018 sebanyak 12,8 juta jiwa tak membuat Indonesia harus impor beras. Tambahan penduduk 12,8 juta jiwa, kata dia, membutuhkan tambahan pasokan 1,7 juta ton beras dan terbukti selama ini pasokan cukup dipenuhi dari tambahan produksi petani.

"Di tahun 2016 Indonesia tidak ada impor beras konsumsi. Beras masuk pada awal 2016 itu merupakan luncuran dari kontrak impor beras Bulog 1,5 juta ton di tahun 2015. Kita bisa cek kode HS data BPS untuk beras impor sejak 2016 sampai 2017, terlihat secara terang benderang jenis yang diimpor, berupa gabah untuk benih, beras pecah atau menir dan beras ketan yang merupakan beras khusus. Memang benar 2017 ada impor 305.000 ton, tapi itu adalah beras menir untuk industri," bebernya.

Karena itu, Pri Menix menuturkan dua bukti di atas tentu sudah cukup menjelaskan bahwa produksi beras 2015 hingga 2018 mencukupi dan meningkat dari tahun ke tahun. Karena itu, menurut dia tidak perlu ada impor.

Indikator bahwa pasokan beras cukup, kata dia, juga dapat dilihat dari stok beras di pasar. "Data stok beras harian di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) selalu di atas 40.000 ton, ini 2-3 kali lipat dibandingkan stok harian 3-4 tahun yang lalu. Artinya beras di pasaran cukup dan aman-aman saja," tandasnya.
Demikian pula indikator harga beras baik di tingkat petani dan di eceran yang menurutnya tidak ada gejolak berarti. Selanjutnya, stok beras Bulog per 10 Agustus 2018 mencapai 2,1 juta ton. Stok Bulog itu akan bertambah hingga September 2018 seiring dengan serapan beras petani 500.000 ton.
"Ini artinya bila akan ditambah impor 1 juta ton dengan dalih untuk cadangan pemerintah kan enggak wajar. Beras impor untuk apa dan mau disimpan di mana? Saat ini pun gudang penuh. Kapasitas gudang efektif paling 2,6 juta ton beras," pungkasnya.