BPK Diminta Lakukan Audit Investigatif Program-Program Pertanian

Minggu, 26 Agustus 2018 - 17:01 WIB
BPK Diminta Lakukan...
BPK Diminta Lakukan Audit Investigatif Program-Program Pertanian
A A A
JAKARTA - Polemik soal perberasan yang kini mengemuka dinilai perlu dituntaskan secara serius. Terkait dengan itu, persoalan impor, seberapa besar produksi beras, dugaan korupsi cetak sawah dan penyalahgunaan bantuan petani dinilai perlu diselidiki penegak hukum di tingkat nasional.

"Seharusnya KPK turun tangan dan menggandeng auditor negara atau BPK untuk mengaudit investigasi terkait program beras, seperti cetak sawah sampai bantuan kelompok tani," ujar Direktur Eksekutif Center for Badget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi dalam siaran persnya, minggu (26/8/2018).

Sementara itu, Komisi IV DPR tengah melakukan evaluasi program cetak sawah baru. Pasalnya, tidak sedikit cetak sawah yang dibuat di titik-titik yang tidak memiliki sumber air untuk dijadikan saluran irigasi.

"Harusnya kalau cetak sawah baru itu dekat dengan sumber air, dekat mata air, dalam rangka untuk saluran irigasi tersier. Tapi (ada cetak sawah baru) itu tidak ada sumber air, tidak ada mata air, tidak ada sungai, dibangun. Artinya kan salah itu," ujar Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi.

Oleh karena itu, guna melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan program cetak sawah baru, pihaknya telah membentuk Panja Pengawasan Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah Baru. "Kami di DPR banyak menerima aduan dari masyarakat mengapa lokasinya tidak tepat, tidak sesuai, tidak ada irigasi," ungkapnya.

Evaluasi dan pengawasan program cetak sawah disebut harus dilakukan mengingat anggaran yang digunakan bersumber dari APBN. Dia mengatakan, Panja akan melakukan monitoring terkait dengan realisasi lapangan. Karena cetak sawah baru yang dibangun di lahan yang tidak memiliki sumber air merupakan kesalahan pemetaan dan data awal.

Terkait dengan luasnya lahan cetak sawah baru yang telah dilaporkan oleh Kementan, dia mengatakan bahwa tidak semua cetak sawah itu berhasil. Hal itu juga diketahui saat Komisi IV DPR melakukan kunjungan kerja lapangan ke sejumlah titik koordinat cetak sawah baru.

"Laporannya tinggi, sekadar laporan, kita bisa menilai ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Dari pemeriksaan memang ada yang berhasil dan tidak berhasil," tutur Viva.
(fjo)
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.1725 seconds (0.1#10.140)