Dua Langkah Kemenhub Penuhi Target Rencana Strategis RAPBN TA 2019
Dua Langkah Kemenhub Penuhi Target Rencana Strategis RAPBN TA 2019
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan telah menyiapkan dua langkah untuk memenuhi target rencana strategis, pemenuhan prioritas nasional serta aspirasi rakyat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi usai menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2019 dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI pada Senin (3/9/2018).
"Kemenhub telah menyiapkan langkah-langkah untuk memenuhi target rencana strategis, diantaranya mendorong sumber pembiayaan lain di luar APBN Kementerian Perhubungan atau creative financing dan melakukan efisiensi kegiatan operasional atau flat policy," ujar Budi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Menhub menyebutkan sumber pembiayaan lain di luar APBN Kemenhub (creative financing) yaitu melalui, kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pembiayaan dengan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), peningkatan peran BUMN, investasi swasta murni untuk proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi dan kerjasama pemanfaatan (KSP).
"Untuk efisiensi kegiatan operasional atau flat policy dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas dan paket meeting baik dalam maupun luar kota, pembatasan pembangunan gedung kantor dan pengadaan kendaraan bermotor, dan penyusunan skala prioritas kegiatan studi dan penyusunan dokumen perencanaan," rinci Menhub Budi.
Lebih lanjut, Menhub juga menuturkan beberapa proyek KPBU yang dilakukan Kemenhub antara lain, Proving Ground (pengujian kelaikan jalan kendaraan bermotor) di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad, pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare, pengembangan Bandara Labuan Bajo-Komodo dan pengembangan Pelabuhan Anggrek serta Pelabuhan Baubau.
"Selain KPBU terdapat beberapa pelabuhan yang siap dikerjasamakan dengan skema KSP terdiri atas 21 pelabuhan dimana 2 pelabuhan sudah disetujui KSP dengan mitra per tanggal 21 Agustus 2018 yaitu Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Sintete, sedangkan 19 Pelabuhan masih dalam proses pengajuan KSP," terang Budi.
Kemudian, pada subsektor Perhubungan Udara juga telah dilaksanakan skema KSP di 4 bandar udara yaitu, Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya, Bandar Udara Radin Inten Lampung, Bandar Udara Sentani Jayapura dan Bandar Udara Fatmawati Bengkulu.
Untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 4 bandar udara diantaranya, Bandar Udara Binaka, Bandar Udara FL. Tobing, Bandar Udara Luwuk, Bandar Udara Banyuwangi dan KPBU di Bandar Udara Labuan Bajo. "Skema kerjasama di 9 bandar udara ini dapat mengalihkan anggaran sebesar Rp.632 miliar yang selanjutnya digunakan untuk penambahan anggaran pada 7 bandar udara prioritas," tutur Menhub.
Sebelumnya sesuai dengan surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 19 Juli 2018, ditetapkan pagu Anggaran Kemenhub Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp41,554 triliun.
Adapun pagu anggaran sebesar Rp.41,555 triliun tersebut dibagi kepada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan rincian yaitu Sekretariat Jenderal Rp722 miliar; Inspektorat Jenderal Rp92 miliar; Ditjen Perhubungan Darat Rp3.613 triliun; Ditjen Perhubungan Laut Rp10,461 triliun; Ditjen Perhubungan Udara Rp7,344 triliun; Ditjen Perkeretaapian Rp15,242 triliun; Badan Litbang Perhubungan Rp122 miliar; BPSDM Rp3,783 triliun dan BPTJ Rp163 miliar.
Untuk komposisi anggaran dibagi menjadi anggaran operasional sebesar Rp5,79 triliun (untuk belanja pegawai Rp3,42 triliun dan belanja barang mengikat Rp2,37 triliun) serta belanja non operasional sebesar Rp35,76 triliun (untuk belanja barang tidak mengikat Rp10,4 triliun dan belanja modal sebesar Rp25,3 triliun).
Sedangkan komposisi pagu anggaran berdasarkan sumber pendanaan yaitu dari Rupiah Murni sebesar Rp26,76 triliun (64,4%), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp7,9 triliun (19,2%), Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp3,34 triliun (8%), Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,88 triliun (4,5%), Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,57 triliun (3,7%).
Rapat Kerja ini dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dan dihadiri oleh Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Komisi V DPR RI; Sekretaris Jenderal Djoko Sasono; Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi; Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo; Dirjen Perkeretaapian Zulkifli; Plt. Dirjen Perhubungan Udara Pramintohadi; Kepala Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo dan Kepala BPSDM Perhubungan Umiyatun Hayati.
"Kemenhub telah menyiapkan langkah-langkah untuk memenuhi target rencana strategis, diantaranya mendorong sumber pembiayaan lain di luar APBN Kementerian Perhubungan atau creative financing dan melakukan efisiensi kegiatan operasional atau flat policy," ujar Budi dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (4/9/2018).
Menhub menyebutkan sumber pembiayaan lain di luar APBN Kemenhub (creative financing) yaitu melalui, kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), pembiayaan dengan skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), peningkatan peran BUMN, investasi swasta murni untuk proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomis tinggi dan kerjasama pemanfaatan (KSP).
"Untuk efisiensi kegiatan operasional atau flat policy dengan melakukan efisiensi perjalanan dinas dan paket meeting baik dalam maupun luar kota, pembatasan pembangunan gedung kantor dan pengadaan kendaraan bermotor, dan penyusunan skala prioritas kegiatan studi dan penyusunan dokumen perencanaan," rinci Menhub Budi.
Lebih lanjut, Menhub juga menuturkan beberapa proyek KPBU yang dilakukan Kemenhub antara lain, Proving Ground (pengujian kelaikan jalan kendaraan bermotor) di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) Bekasi, pengembangan Transit Oriented Development (TOD) Poris Plawad, pembangunan jalur Kereta Api Makassar-Parepare, pengembangan Bandara Labuan Bajo-Komodo dan pengembangan Pelabuhan Anggrek serta Pelabuhan Baubau.
"Selain KPBU terdapat beberapa pelabuhan yang siap dikerjasamakan dengan skema KSP terdiri atas 21 pelabuhan dimana 2 pelabuhan sudah disetujui KSP dengan mitra per tanggal 21 Agustus 2018 yaitu Pelabuhan Probolinggo dan Pelabuhan Sintete, sedangkan 19 Pelabuhan masih dalam proses pengajuan KSP," terang Budi.
Kemudian, pada subsektor Perhubungan Udara juga telah dilaksanakan skema KSP di 4 bandar udara yaitu, Bandar Udara Tjilik Riwut Palangkaraya, Bandar Udara Radin Inten Lampung, Bandar Udara Sentani Jayapura dan Bandar Udara Fatmawati Bengkulu.
Untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) pada 4 bandar udara diantaranya, Bandar Udara Binaka, Bandar Udara FL. Tobing, Bandar Udara Luwuk, Bandar Udara Banyuwangi dan KPBU di Bandar Udara Labuan Bajo. "Skema kerjasama di 9 bandar udara ini dapat mengalihkan anggaran sebesar Rp.632 miliar yang selanjutnya digunakan untuk penambahan anggaran pada 7 bandar udara prioritas," tutur Menhub.
Sebelumnya sesuai dengan surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 19 Juli 2018, ditetapkan pagu Anggaran Kemenhub Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp41,554 triliun.
Adapun pagu anggaran sebesar Rp.41,555 triliun tersebut dibagi kepada Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan dengan rincian yaitu Sekretariat Jenderal Rp722 miliar; Inspektorat Jenderal Rp92 miliar; Ditjen Perhubungan Darat Rp3.613 triliun; Ditjen Perhubungan Laut Rp10,461 triliun; Ditjen Perhubungan Udara Rp7,344 triliun; Ditjen Perkeretaapian Rp15,242 triliun; Badan Litbang Perhubungan Rp122 miliar; BPSDM Rp3,783 triliun dan BPTJ Rp163 miliar.
Untuk komposisi anggaran dibagi menjadi anggaran operasional sebesar Rp5,79 triliun (untuk belanja pegawai Rp3,42 triliun dan belanja barang mengikat Rp2,37 triliun) serta belanja non operasional sebesar Rp35,76 triliun (untuk belanja barang tidak mengikat Rp10,4 triliun dan belanja modal sebesar Rp25,3 triliun).
Sedangkan komposisi pagu anggaran berdasarkan sumber pendanaan yaitu dari Rupiah Murni sebesar Rp26,76 triliun (64,4%), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp7,9 triliun (19,2%), Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp3,34 triliun (8%), Pendapat Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,88 triliun (4,5%), Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp1,57 triliun (3,7%).
Rapat Kerja ini dipimpin oleh Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis dan dihadiri oleh Ketua, para Wakil Ketua dan anggota Komisi V DPR RI; Sekretaris Jenderal Djoko Sasono; Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi; Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo; Dirjen Perkeretaapian Zulkifli; Plt. Dirjen Perhubungan Udara Pramintohadi; Kepala Badan Litbang Perhubungan Sugihardjo dan Kepala BPSDM Perhubungan Umiyatun Hayati.
(ven)
Explore More